Langsung ke konten utama

Utang, Waktu, dan Kerja yang Tidak Terlihat

Dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang berutang, kesalahan sering diletakkan pada dirinya. Ia dianggap tidak mampu mengatur uang atau hidup melampaui kemampuan. Cara pandang ini membuat utang tampak sebagai persoalan individual. Padahal, utang muncul ketika kebutuhan harus dipenuhi sebelum pendapatan tersedia.
Nelayan membutuhkan uang sebelum melaut. Petani sebelum panen. Rumah tangga sebelum gaji berikutnya. Utang memindahkan kemampuan memenuhi kebutuhan dari masa depan ke masa kini. Membeli waktu. Tetapi waktu itu harus dibayar.
Karena itu, pertanyaannya bukan hanya: berapa jumlah utang? Kita juga perlu bertanya: apa yang harus dikerjakan agar utang dapat dibayar?



Di titik ini utang menghasilkan kerja. Banyak berlangsung di rumah: merawat anak, mengatur belanja, menunda kebutuhan, dan menjaga pengeluaran tetap berjalan. Kerja ini menopang keberlangsungan hidup, meski tidak selalu dihitung sebagai pekerjaan ekonomi.

Data Prospera, Investing in Women, dan Lembaga Demografi FEB UI yang dikutip KemenPPPA menunjukkan perempuan menghabiskan rata-rata 11,6 jam per hari untuk pekerjaan domestik dan perawatan, sedangkan laki-laki 9,2 jam. Angka ini tidak membuktikan utang menyebabkan kerja tersebut. Ia menunjukkan struktur gender dalam kerja reproduktif. Kılınçarslan menunjukkan bahwa dalam rumah tangga berutang, kerja reproduktif perempuan juga dapat menjadi bagian dari pengelolaan utang.
Beban dapat menjadi lebih berat dalam relasi yang timpang. Literatur tentang coerced debt menunjukkan bahwa utang dapat menjadi bagian dari kontrol ekonomi dalam hubungan intim: perempuan dapat mengalami transaksi kredit tanpa persetujuan, kerusakan riwayat kredit, dan ketergantungan finansial. Dalam situasi seperti ini, utang dapat menjadi instrumen subordinasi. Ini tidak berarti utang dengan sendirinya menyebabkan kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga; keduanya perlu dibaca dalam konteks relasi kuasa.
Dari sini terlihat apa yang saya sebut “pajak tersembunyi”. Bukan pajak dalam pengertian hukum, melainkan biaya yang tidak tercantum dalam kontrak utang: waktu, tenaga, kerja reproduktif, penghematan, penundaan kebutuhan, dan beban emosional. Bank menghitung bunga dan cicilan. Rumah tangga membayar dengan uang, waktu, tenaga, dan emosi.
Ketika utang masuk melalui platform digital, persoalan lain muncul: data. Penyelenggara keuangan memproses informasi pengguna dan transaksi. Negara juga mengembangkan data sosial-ekonomi. Keduanya berbeda fungsi, tetapi sama-sama menerjemahkan kehidupan sosial menjadi data.
Gagasan data colonialism Couldry dan Mejias membantu mengajukan pertanyaan: siapa mengumpulkan, siapa mengendalikan, untuk tujuan apa, dan siapa memperoleh manfaat?
Negara juga bekerja melalui data. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan DTSEN sebagai sumber data utama kebijakan sosial-ekonomi, dengan penekanan pada akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran. James C. Scott menyebutnya legibility: masyarakat dibuat “terbaca” melalui standardisasi dan klasifikasi. Namun kehidupan selalu lebih kompleks daripada kategori administratif.
Motor dapat tercatat sebagai aset, tetapi juga alat mencari nafkah. Pertanyaannya: apa yang hilang ketika kehidupan diterjemahkan menjadi kategori?
Hal yang sama berlaku pada kategori “perempuan berutang”. Mohanty mengingatkan agar perempuan tidak diperlakukan sebagai subjek tunggal dan homogen. Kelas, wilayah, pekerjaan, dan relasi keluarga ikut menentukan pengalaman utang.
Karena itu, negara bukan benar-benar absen dari persoalan utang. Negara hadir melalui regulasi, pendataan, klasifikasi, penargetan bantuan, dan perlindungan konsumen. Persoalannya adalah bagaimana negara hadir.
Kebijakan utang tidak cukup meminta individu lebih disiplin. Ia juga perlu melihat ketidakpastian pendapatan, kebutuhan perawatan, kerja informal, distribusi kerja reproduktif, perlindungan data, dan penagihan.
Maka pertanyaannya bukan hanya: mengapa seseorang berutang? Kita perlu bertanya: kebutuhan apa yang membuat utang diperlukan? Siapa yang mengelolanya? Siapa yang mengerjakan konsekuensinya? Dan siapa yang menanggung biaya yang tidak terlihat dalam nilai utang?
Utang bukan hanya tentang kemampuan membayar. Utang juga tentang waktu dan kerja yang membuat pembayaran itu mungkin.


Rujukan


Graeber, David. Debt: The First 5,000 Years. Melville House, 2011.
Han, Clara. Life in Debt. University of California Press, 2012.
Kılınçarslan, Pelin. “Household Debt and Social Reproduction in Everyday Life.” Social Politics, 30(4), 2023.
Adams, Adrienne E., Angela K. Littwin & McKenzie Javorka. “The Frequency, Nature, and Effects of Coerced Debt.” Violence Against Women, 26(11), 2020.
Couldry, Nick & Ulises A. Mejias. The Costs of Connection. Stanford University Press, 2019.
Scott, James C. Seeing Like a State. Yale University Press, 1998.
Mohanty, Chandra Talpade. “Under Western Eyes Revisited.” Signs, 28(2), 2003.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
KemenPPPA. Profil Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pusat dan Daerah 2024.

Postingan populer dari blog ini

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...

Menjerat Genom: Biopiracy, DSI, dan Politik Kebudayaan Pengetahuan Lokal

Glokalisasi kerap dirayakan sebagai panggung hibriditas yang ramah—ruang tempat lokalitas dan tren dunia saling menyapa. Kita melihatnya di etalase toko: racikan herbal tradisional hadir dalam kemasan kosmetik minimalis berlabel "kembali ke alam". Namun di balik narasi elok itu, ada kontestasi kekuasaan yang tidak pernah setara. Asimetri ini bukan anomali, melainkan kondisi struktural yang dilembagakan melalui rezim HKI global di bawah TRIPS/WTO. Pertemuan antara keanekaragaman hayati Selatan Global dan industri multinasional Utara Global jarang berakhir sebagai dialog seimbang. Lebih sering, ia menjelma menjadi biopiracy: pengetahuan komunal dan sumber daya genetik diambil, dipagari, dan dialihkan menjadi komoditas privat. Kasus Shiseido pada pertengahan 1990-an adalah cermin historis yang jernih. Pada 24 Januari 2002, setelah protes publik yang digalang LSM Indonesia, Shiseido membatalkan seluruh permohonan patennya atas ekstrak jamu untuk produk "UV White". Dala...

Ijazah Palsu, Pasar Gelap, dan Istana: Siapa yang Memproduksi Legitimasi?

Pembuka: Ketika Tanda Mengalami Devaluasi ​Ada persimpangan yang menarik untuk dibaca dalam dinamika politik terkini. Di satu spektrum, kasus pemalsuan dokumen dan ijazah diperjualbelikan secara terbuka—dalam pengungkapan oleh kepolisian, ijazah palsu bahkan ditawarkan sekitar Rp600.000. Di spektrum lain, publik terus disuguhi polemik atas keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik. Sementara pada medan yang berbeda, seorang figur kritis yang lama memproduksi klaim kepakaran digital-forensik atas keaslian dokumen politik, akhirnya mengoreksi hasil kajiannya, meminta maaf, dan bertemu langsung dengan pimpinan negara di Istana Wakil Presiden. ​Ketiga peristiwa ini tidak perlu diikat secara paksa dalam satu hubungan sebab-akibat yang linear. Namun, ketiganya dapat dibaca sebagai tiga skala analisis—mikro, meso, dan makro—terhadap satu pertanyaan yang mendasar: bagaimana legitimasi diproduksi, disahkan, dan dikonversi menjadi akses terhadap kekuasaan? ​ Skala Mikro: Ijazah Palsu dan Pe...

Coto Sudah Global Sebelum Ia Merantau

Apa yang membuat coto disebut coto Makassar? Jawabannya tampak sederhana: karena ia berasal dari Makassar. Tetapi jika kita mengikuti perjalanan bahan, pengetahuan, manusia, dan makanan itu sendiri, jawabannya menjadi lebih rumit. Coto tidak hanya mempunyai tempat. Ia mempunyai perjalanan. Kacang tanah yang digunakan dalam kuahnya bukanlah tanaman asli Nusantara. Ia berasal dari Amerika Selatan dan kemudian menyebar melalui jaringan pertukaran lintas wilayah. Tauco membawa jejak perjumpaan dengan tradisi kuliner Tionghoa. Kerbau pun telah hadir dalam jaringan ekonomi Makassar sejak masa perdagangan awal. Anthony Reid mencatat bahwa pada 1609 orang Belanda di Makassar dapat membeli puluhan kerbau dari seorang pemilik. Catatan itu tentu tidak membuktikan bahwa coto sudah ada pada masa tersebut. Ia hanya memperlihatkan bahwa bahan dan komoditas yang kemudian berada dalam sejarah kuliner Makassar telah bergerak dalam jaringan yang lebih luas. Di sinilah kata “global” dalam judul ini perlu...

Demografi, Kerja Informal, dan Kolonialitas Mobilitas Urban

Di podium seminar dan dokumen perencanaan, ledakan penduduk usia kerja dibayangkan sebagai mesin diesel pertumbuhan. Dalam kacamata teknokrasi pembangunan, tubuh manusia adalah akumulasi potensi. Ia dididik, dimobilisasi, dan diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Tetapi apa yang terjadi ketika tubuh melambat dan menua? Bagaimana kita memahami mereka yang bahkan di usia produktif tak pernah mengenyam jaminan kerja? Pertanyaan ini melempar kita keluar dari angka statistik. Kita berhadapan dengan persoalan eksistensial: bagaimana kota modern mengorganisasi kehidupan berdasarkan kategori produktivitas, usia, dan kemampuan fisik. Demografi sebagai Politik Pengakuan Bonus demografi adalah statistik. Ia merujuk pada perubahan struktur umur penduduk yang berpeluang menghasilkan deviden ekonomi. Persoalan muncul ketika kategori demografis dipersempit menjadi ukuran tunggal harga keamanan. Di titik ini, demografi berubah menjadi politik pengakuan. Kita diingatkan pada kecemasan Albert...