Kota tidak pernah hanya apa yang tampak. Makassar dapat dilihat dari jalan. Tetapi ia juga dirasakan oleh tubuh. Panas aspal. Bau makanan. Debu. Suara kendaraan. Berat gerobak. Sempitnya trotoar. Tegangan ketika aparat datang. Semua itu adalah kota.
Pertanyaannya kemudian sederhana: Makassar yang mana yang terlihat?
Pertanyaan ini menjadi penting karena melihat bukan tindakan yang netral. Apa yang terlihat selalu melalui suatu posisi. Melalui kamera. Melalui kategori. Melalui institusi. Melalui media. Melalui algoritma.
James C. Scott menunjukkan bagaimana negara modern berusaha membuat masyarakat dan ruang menjadi legible—terbaca melalui kategori, ukuran, peta, sensus, dan berbagai bentuk penyederhanaan administratif. Kompleksitas kehidupan harus diterjemahkan menjadi unit yang dapat dikenali, dihitung, dipantau, dan diintervensi.
Digitalisasi memperluas kemampuan tersebut. Kota kini dapat hadir sebagai dashboard, basis data, peta digital, sistem pengaduan, aplikasi pelayanan, dan berbagai bentuk pemantauan. Apa yang sebelumnya harus dilihat secara langsung dapat diterjemahkan menjadi data.
Tetapi ada persoalan. Apa yang tidak masuk ke dalam data?
Seorang PKL bukan hanya kategori “pedagang kaki lima”. Ia adalah tubuh yang bekerja. Ia memiliki modal. Utang. Pelanggan. Ingatan tentang tempat. Hubungan dengan tetangga. Ketakutan kehilangan penghasilan. Taktik ketika aparat datang.
Semua itu tidak mudah masuk ke dalam satu kategori administratif. Di sinilah perbedaan antara kota yang terbaca dan kota yang dialami menjadi penting. Negara membutuhkan kota yang terbaca agar dapat mengatur. Warga membutuhkan pengalaman mereka terlihat agar dapat didengar. Keduanya tidak selalu bertemu.
Ambil penertiban PKL.
Dari sudut pandang pemerintah, sebuah lapak dapat dibaca sebagai penggunaan fasilitas umum yang harus ditertibkan. Dari sudut pandang pedagang, ruang yang sama adalah tempat mencari nafkah. Dari pengguna jalan, ia mungkin merupakan hambatan lalu lintas. Dari kamera, ia dapat berubah menjadi gambar pembongkaran.
Satu ruang. Satu peristiwa. Tetapi banyak kemungkinan makna.
Stuart Hall mengingatkan bahwa representasi tidak pernah menjamin satu makna tunggal. Pesan yang dikodekan dapat diterima secara dominan, dinegosiasikan, atau dibaca secara berlawanan. Posisi negotiated justru penting karena subjek dapat menerima sebagian makna dominan sambil memodifikasinya berdasarkan kepentingannya sendiri.
Karena itu, tindakan warga tidak harus ditempatkan dalam oposisi sederhana: patuh atau melawan. Ada wilayah di antaranya.
Membongkar sendiri. Menyelamatkan barang. Mundur sementara. Berunding. Berpindah tempat. Kembali berjualan. Mengunggah video. Mengeluh. Mengajukan aduan. Baru kemudian, dalam kondisi tertentu, melakukan perlawanan terbuka. Resistensi mempunyai spektrum.
Michel de Certeau membantu melihat bahwa mereka yang tidak memiliki kuasa menentukan ruang tetap memiliki kemampuan bertindak di dalam ruang yang telah ditata oleh pihak lain. Tindakan sehari-hari dapat menjadi taktik: memanfaatkan kesempatan, waktu, celah, dan kondisi yang tersedia.
Dengan demikian, negosiasi bukan lawan dari resistensi. Negosiasi dapat menjadi bentuk resistensi yang halus. Resistensi dapat menjadi hasil dari negosiasi yang gagal. Kepatuhan pun dapat menjadi strategi untuk bertahan.
Makna sebuah tindakan tidak dapat diputuskan hanya dari bentuk luarnya. Di sinilah ruang digital menambah lapisan baru. Sebuah pengalaman yang telah direpresentasikan belum tentu terlihat luas. Tidak semua video ditonton. Tidak semua unggahan dibagikan. Tidak semua aduan memperoleh perhatian yang sama. Platform bekerja melalui seleksi dan rekomendasi.
Riset terbaru tentang politik visibilitas kota menunjukkan bahwa pemerintah lokal, platform, dan pengguna dapat bersama-sama membentuk apa yang memperoleh perhatian. Algoritma dapat mengamplifikasi atau meredam tempat, orang, dan cerita tertentu. Pengguna kemudian mengembangkan taktik untuk menavigasi medan tersebut. Li menyebutnya sebagai negotiated field of visibility.
Penelitian lain tentang City Walk bahkan menunjukkan bahwa pengguna dapat melakukan counter-mapping dari dalam platform. Mereka menggunakan infrastruktur digital yang sama untuk menghadirkan ruang dan cerita yang tidak selalu masuk ke dalam narasi dominan. Resistensi di sini bukan berada di luar platform. Ia berlangsung di dalamnya, melalui negosiasi dengan logika algoritmik.
Maka algoritma tidak perlu disebut sebagai “penguasa yang memanipulasi realitas”.
Istilah yang lebih tepat adalah rezim visibilitas.
Ia merupakan susunan institusi, teknologi, praktik pengguna, media, kategori, dan algoritma yang menentukan apa yang memiliki peluang untuk muncul, dikenali, memperoleh perhatian, dan kemudian menghasilkan konsekuensi.
Namun visibilitas bukan kekuasaan itu sendiri.
Yang viral belum tentu mengubah kebijakan. Yang tidak viral belum tentu tidak berpengaruh. Sebuah video dapat memperoleh jutaan tontonan tetapi berhenti sebagai tontonan. Sebuah data administratif yang tidak pernah dilihat publik justru dapat menjadi dasar keputusan.
Karena itu kita perlu membedakan: bersuara, terlihat, terbaca, dan berpengaruh. Keempatnya tidak sama. Di titik ini muncul persoalan lain: ambivalensi pengalaman visual. Sesuatu dapat sangat jelas secara visual tetapi tidak utuh secara pengalaman.
Kamera dapat merekam alat berat. Lapak. Aparat. Kerumunan. Tetapi kamera tidak sepenuhnya merekam rasa takut. Panas tubuh. Bau jalan. Nilai barang yang sedang diselamatkan. Kehilangan pendapatan. Ingatan tentang ruang. Hubungan sosial yang terbangun selama bertahun-tahun.
Yang terlihat justru dapat menyembunyikan sesuatu. Bukan karena gambar itu palsu. Melainkan karena setiap representasi adalah seleksi. Di sinilah pengalaman embodied menjadi penting. Kota bukan hanya objek yang dilihat dari luar. Kota adalah ruang yang dihuni tubuh.
Ia diinjak. Diduduki. Diangkat. Didorong. Dicium. Didengar. Dirasakan. Maka kita dapat berbicara tentang representasi taktil bukan semata-mata sebagai gambar tentang sentuhan, melainkan sebagai usaha memahami pengalaman material yang tidak seluruhnya dapat diterjemahkan menjadi visualitas.
Pertanyaannya menjadi lebih tajam:
Apa yang terjadi ketika pengalaman kota yang bersifat material dan embodied diterjemahkan menjadi gambar, data, dan konten digital?
Mungkin jawabannya bukan sekadar kehilangan.
Ada juga kemungkinan baru.
Tubuh yang sebelumnya tidak terlihat dapat memperoleh perhatian. Ruang yang sebelumnya terabaikan dapat masuk ke percakapan publik. Warga dapat menggunakan kamera untuk mengartikulasikan pengalaman mereka. Data dapat membuka persoalan yang sebelumnya tersembunyi.
Jadi digitalisasi tidak hanya membuat kota lebih mudah dilihat. Ia juga mengubah siapa yang dapat membuat kota terlihat. Di sinilah gagasan David Harvey tentang right to the city menjadi relevan. Hak atas kota bukan sekadar hak menggunakan sumber daya kota, tetapi hak kolektif untuk ikut mengubah dan membentuk kota.
Jika demikian, perebutan kota hari ini tidak hanya berlangsung di jalan.
Ia juga berlangsung di layar. Siapa yang memotret? Siapa yang memberi nama? Siapa yang mengategorikan? Siapa yang memperoleh perhatian? Siapa yang dapat membuat pengalamannya masuk ke sistem? Dan siapa yang tetap tidak terlihat?
Maka Makassar yang terlihat bukanlah seluruh Makassar.
Ia adalah hasil dari serangkaian seleksi.
Pengalaman harus diartikulasikan. Peristiwa harus direpresentasikan. Representasi harus masuk ke kanal tertentu. Kanal memiliki aturan. Platform memiliki logika distribusi. Algoritma mengatur sebagian kemungkinan perhatian. Publik kemudian melakukan decoding.
Di setiap tahap, sesuatu dapat muncul.
Dan sesuatu yang lain dapat menghilang.
Karena itu, mungkin persoalan terbesar kota digital bukan hanya bagaimana membuat Makassar semakin terlihat. Tetapi bagaimana memastikan bahwa yang terlihat tidak menggantikan seluruh pengalaman kota.
Makassar yang berada di layar harus terus dipertemukan dengan Makassar yang berada di jalan. Dengan tubuh. Dengan material. Dengan ingatan. Dengan konflik. Dengan negosiasi.
Dengan suara mereka yang hidup di dalamnya.
Sebab kota yang paling sering terlihat belum tentu kota yang paling lengkap direpresentasikan. Dan kota yang paling jarang terlihat belum tentu tidak penting. Di antara keduanya berlangsung politik visibilitas. Di sanalah perebutan makna tentang Makassar berlangsung.