Dalam diskursus publik hari ini, krisis kerap dipahami secara parsial: hari ini kita mencemaskan gelombang PHK massal, besok kita merutuki kenaikan pajak, dan lusa kita merayakan kemenangan kecil perlawanan warga di media sosial. Namun, jika kita menarik garis penghubung di antara serpihan peristiwa tersebut, tampak jelas bahwa Indonesia sedang berada dalam sebuah konjungtur krisis—momen historis di mana berbagai kontradiksi ekonomi, politik, dan kultural melebur menjadi satu pusaran tekanan struktural. Membaca kondisi sosial-politik Indonesia tidak cukup hanya dengan mendaftar masalah satu per satu. Mengikuti pendekatan kritis Stuart Hall, krisis nasional saat ini dipicu oleh tiga kontradiksi utama yang saling mengunci: ekspansi kartelisasi elit di tingkat atas, pemiskinan (prekarisasi) kelas menengah di tingkat bawah, serta jebakan platform capitalism yang membatasi daya jangkau perlawanan warga di ruang digital. Kartel Rapuh di Puncak Kekuasaan Pembentukan Kabinet Merah Putih pasc...
Pembangunan di Sulawesi Selatan sering dirayakan lewat angka statistik. PDRB melonjak. Beton megaproyek ditanam. Garis pantai diurug. Namun, di balik selebrasi itu, ada krisis yang merayap di tingkat tapak: krisis reproduksi sosial—yakni kegagalan institusi pasar, upah, dan negara dalam menjamin keberlanjutan hidup harian dan antargenerasi. Untuk membaca bagaimana krisis ini dialami oleh warga, kita perlu melangkah keluar dari narasi makro dan masuk ke dalam arena kebudayaan. Kebudayaan, sebagaimana ditegaskan Raymond Williams, bukanlah sekadar seni adiluhung atau wacana pembangunan yang megah. Kebudayaan adalah cara hidup utuh ( a whole way of life ) yang mencakup kebiasaan harian, bahasa sosial, dan cara warga mengorganisasi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks Sulawesi Selatan, kebudayaan yang dihidupi itu berada di lorong-lorong, pangkalan bentor, utang warung, hingga strategi dapur warga yang menambal hidup yang terus retak. Desa yang Terbelah Henry Bernstein mengingatkan ...