Masyarakat telanjur percaya mitos: kelas menengah selalu aman dan mandiri. Cultural Studies membongkar ilusi ini. Kelas menengah bukan sekadar angka statistik BPS. Mereka adalah medan tempur kultural tempat legitimasi kekuasaan dan impian mobilitas diuji. Menganalisis mereka bukan untuk meratapi nasib. Ini cara membaca bagaimana kebijakan negara dan mekanisme pasar membentuk distribusi risiko yang semakin membebani kehidupan rumah tangga. Ketika keamanan ekonomi kelas menengah tergerus, yang dipertaruhkan bukan hanya daya beli, tapi juga martabat hidup. Pemadatan Krisis dan Struktur Perasaan Penyusutan ini berlangsung dalam suatu konjungtur. Meminjam Stuart Hall (1988), krisis tidak berdiri sebagai peristiwa ekonomi tunggal, melainkan terbentuk melalui pertemuan kontradiksi ekonomi, politik, kebijakan, dan pengalaman sosial. Data Susenas BPS (Maret) menunjukkan populasi kelas menengah merosot dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Sementara itu, perhitun...
Di sawah-sawah Jawa, ledakan wereng cokelat pada 1970-an dan 1980-an menunjukkan bahwa padi bukan sekadar kalkulasi tonase panen. Paket Revolusi Hijau yang disubsidi negara—benih unggul, pupuk, dan pestisida kimia—sempat disanjung sebagai jalan keluar dari krisis pangan. Namun keseragaman itu melumpuhkan ekosistem: penyemprotan pestisida ikut membunuh musuh alami wereng, sehingga hama justru meledak (FAO, n.d.). Pada 1986 pemerintah melarang 57 merek pestisida lewat Inpres Nomor 3 Tahun 1986 dan menjadikan pengendalian hama terpadu strategi nasional. Padi menjadi arena pertarungan cara pandang: pengetahuan ekologis berhadapan dengan ambisi teknokratis. Negara modern kerap menunjukkan kecenderungan serupa. Ilmuwan politik dan antropolog James C. Scott (1998) menyebutnya high modernism : kehendak menyederhanakan lanskap alam dan kebudayaan yang rumit agar mudah diukur, dihitung, dan dikontrol dari pusat. Padi diubah dari simbol kehidupan komunal dan keseimbangan kosmologis menjadi komod...