Pembangunan di Sulawesi Selatan sering dirayakan lewat angka statistik. PDRB melonjak. Beton megaproyek ditanam. Garis pantai diurug. Namun, di balik selebrasi itu, ada krisis yang merayap di tingkat tapak: krisis reproduksi sosial—yakni kegagalan institusi pasar, upah, dan negara dalam menjamin keberlanjutan hidup harian dan antargenerasi. Untuk membaca bagaimana krisis ini dialami oleh warga, kita perlu melangkah keluar dari narasi makro dan masuk ke dalam arena kebudayaan. Kebudayaan, sebagaimana ditegaskan Raymond Williams, bukanlah sekadar seni adiluhung atau wacana pembangunan yang megah. Kebudayaan adalah cara hidup utuh ( a whole way of life ) yang mencakup kebiasaan harian, bahasa sosial, dan cara warga mengorganisasi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks Sulawesi Selatan, kebudayaan yang dihidupi itu berada di lorong-lorong, pangkalan bentor, utang warung, hingga strategi dapur warga yang menambal hidup yang terus retak. Desa yang Terbelah Henry Bernstein mengingatkan ...
Di podium seminar dan dokumen perencanaan, ledakan penduduk usia kerja dibayangkan sebagai mesin diesel pertumbuhan. Dalam kacamata teknokrasi pembangunan, tubuh manusia adalah akumulasi potensi. Ia dididik, dimobilisasi, dan diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Tetapi apa yang terjadi ketika tubuh melambat dan menua? Bagaimana kita memahami mereka yang bahkan di usia produktif tak pernah mengenyam jaminan kerja? Pertanyaan ini melempar kita keluar dari angka statistik. Kita berhadapan dengan persoalan eksistensial: bagaimana kota modern mengorganisasi kehidupan berdasarkan kategori produktivitas, usia, dan kemampuan fisik. Demografi sebagai Politik Pengakuan Bonus demografi adalah statistik. Ia merujuk pada perubahan struktur umur penduduk yang berpeluang menghasilkan deviden ekonomi. Persoalan muncul ketika kategori demografis dipersempit menjadi ukuran tunggal harga keamanan. Di titik ini, demografi berubah menjadi politik pengakuan. Kita diingatkan pada kecemasan Albert...