Rumah Jejak

Pembangunan di Sulawesi Selatan sering dirayakan lewat angka statistik. PDRB melonjak. Beton megaproyek ditanam. Garis pantai diurug. Namun, di balik selebrasi itu, ada krisis yang merayap di tingkat tapak: krisis reproduksi sosial—yakni kegagalan institusi pasar, upah, dan negara dalam menjamin keberlanjutan hidup harian dan antargenerasi. ​ Untuk membaca bagaimana krisis ini dialami oleh warga, kita perlu melangkah keluar dari narasi makro dan masuk ke dalam arena kebudayaan. Kebudayaan, sebagaimana ditegaskan Raymond Williams, bukanlah sekadar seni adiluhung atau wacana pembangunan yang megah. Kebudayaan adalah cara hidup utuh ( a whole way of life ) yang mencakup kebiasaan harian, bahasa sosial, dan cara warga mengorganisasi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks Sulawesi Selatan, kebudayaan yang dihidupi itu berada di lorong-lorong, pangkalan bentor, utang warung, hingga strategi dapur warga yang menambal hidup yang terus retak. ​Desa yang Terbelah ​Henry Bernstein mengingatkan ...

Di podium seminar dan dokumen perencanaan, ledakan penduduk usia kerja dibayangkan sebagai mesin diesel pertumbuhan. Dalam kacamata teknokrasi pembangunan, tubuh manusia adalah akumulasi potensi. Ia dididik, dimobilisasi, dan diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Tetapi apa yang terjadi ketika tubuh melambat dan menua? Bagaimana kita memahami mereka yang bahkan di usia produktif tak pernah mengenyam jaminan kerja? Pertanyaan ini melempar kita keluar dari angka statistik. Kita berhadapan dengan persoalan eksistensial: bagaimana kota modern mengorganisasi kehidupan berdasarkan kategori produktivitas, usia, dan kemampuan fisik. Demografi sebagai Politik Pengakuan Bonus demografi adalah statistik. Ia merujuk pada perubahan struktur umur penduduk yang berpeluang menghasilkan deviden ekonomi. Persoalan muncul ketika kategori demografis dipersempit menjadi ukuran tunggal harga keamanan. Di titik ini, demografi berubah menjadi politik pengakuan. Kita diingatkan pada kecemasan Albert...

Glokalisasi kerap dirayakan sebagai panggung hibriditas yang ramah—ruang tempat lokalitas dan tren dunia saling menyapa. Kita melihatnya di etalase toko: racikan herbal tradisional hadir dalam kemasan kosmetik minimalis berlabel "kembali ke alam". Namun di balik narasi elok itu, ada kontestasi kekuasaan yang tidak pernah setara. Asimetri ini bukan anomali, melainkan kondisi struktural yang dilembagakan melalui rezim HKI global di bawah TRIPS/WTO. Pertemuan antara keanekaragaman hayati Selatan Global dan industri multinasional Utara Global jarang berakhir sebagai dialog seimbang. Lebih sering, ia menjelma menjadi biopiracy: pengetahuan komunal dan sumber daya genetik diambil, dipagari, dan dialihkan menjadi komoditas privat. Kasus Shiseido pada pertengahan 1990-an adalah cermin historis yang jernih. Pada 24 Januari 2002, setelah protes publik yang digalang LSM Indonesia, Shiseido membatalkan seluruh permohonan patennya atas ekstrak jamu untuk produk "UV White". Dala...

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...

Meme 2023, putusan MK 2026, dan politik ingatan digital Sebuah kekeliruan dapat dikoreksi tanpa benar-benar selesai. Penjelasan resmi bisa meluruskan maksud sebuah ucapan, tetapi tidak otomatis menghapus lelucon yang telanjur dilekatkan padanya. Dalam politik digital, satu peristiwa dapat memiliki dua kehidupan: sebagai persoalan yang perlu dijelaskan dan sebagai bahan humor yang mudah diingat. ​Kasus Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan ketegangan itu. Pada 3 Desember 2023, ketika membicarakan nutrisi ibu hamil, Gibran keliru menyebut asam sulfat, bukan asam folat. Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran memberi klarifikasi. Gibran meminta maaf. Koreksi selesai. Tetapi lelucon tidak. Sebutan "El Sulfat" lahir. Ia menghubungkan satu figur dengan satu peristiwa. Nama itu pendek. Ia mudah diulang. Ia tidak butuh konteks panjang. Dari situ pertanyaan berubah. Bukan lagi soal salah ucap. Tetapi soal bagaimana kesalahan berubah menjadi tanda. Dan siapa yang berhak menentukan maknanya. F...

Membaca Politik Ekologi dari Ritual Raja Tang hingga Konsesi Air di Indonesia BMKG mencatat Rambangaru, Sumba Timur, 262 hari tanpa hujan berturut-turut sepanjang 2019. Angka itu presisi. Tapi 262 hari tanpa hujan bukan otomatis 262 hari penderitaan. Di antara langit kering dan warga kehausan, ada benteng: infrastruktur, modal, cadangan air, akses. Sebagian melewati kemarau dengan sumur bor. Sebagian berjalan lebih jauh. Sebagian kehilangan panen. Sebagian tidak. Angka itu benar. Tapi angka tidak menjelaskan siapa yang menanggung. Kekeringan fisik nyata. Defisit air adalah proses material. Tetapi kategori kekeringan dibentuk lewat sistem pengukuran dan institusi. Dan apakah defisit berubah menjadi bencana — serta siapa paling terdampak — ditentukan kerentanan sosial. Wisner dan kawan-kawan, dalam At Risk, menunjukkan bencana tidak dapat dipahami hanya dari kejadian ekstremnya. Dalam Pressure and Release Model, akar penyebab — sejarah ketimpangan, distribusi tanah, struktur politik ...