Langsung ke konten utama

Menavigasi Luka di Pinggiran Peta

PETA kebangsaan kita hari ini menyimpan banyak kisah yang gundah. Ada identitas-identitas di pinggiran yang terasa asing bagi telinga penguasa di pusat. Ada juga narasi nasionalisme yang dipaksakan, yang terasa tidak kontekstual dengan luka di lapangan. Bagi saya, komitmen menjadi Indonesia di Aceh dan Papua tidak sekadar urusan menavigasi angka pertumbuhan ekonomi, atau dalam undang-undang otonomi diartikan sebatas jalur pergerakan dana khusus. Tapi, kebangsaan merupakan ruang hidup publik yang nyata.


Besar juga keingintahuan saya melihat kaitan antara teks—apa yang tertulis dalam jargon-jargon persatuan negara—dengan konteks—apa situasi, rasisme, dan peristiwa trauma yang jadi latar harian Gen Z di sana. Di sinilah ambivalensi kebangsaan itu lahir. Ia bukan maklumat perang untuk menghapus diri dari peta, melainkan sebuah gugatan kewarganegaraan (citizenship claim) yang mempertanyakan mengapa teks negara tidak pernah selaras dengan konteks di tanah kelahiran mereka

Melalui lensa Cultural Studies, ruang hidup ini sedang mengalami kontestasi yang tajam melalui tiga patahan realitas:

Teks "Nasionalisme Kosmetik" vs Konteks "Tubuh yang Liyan"

Negara gemar menuliskan teks keberagaman yang elok: pakaian adat Aceh dan Papua dipamerkan di panggung-panggung Jakarta berdasar keputusan politik seremonial. Namun, teks kosmetik ini tidak kontekstual. Di jalanan ruang publik yang hidup, tubuh-tubuh anak muda Papua masih dihadang rasisme struktural, dan Gen Z Aceh masih menagih janji penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang sengaja dihapus dari peta ingatan pusat. Budayanya dipeluk sebagai komoditas pariwisata, tetapi manusianya dicurigai sebagai ancaman.

Teks "Investasi Top-Down" vs Konteks "Keadilan Ekologis"

Bagi penguasa, hutan adat dan tanah ulayat mungkin hanya diartikan sebagai "jalur pergerakan" modal dan komoditas di atas kertas peta konsesi. Tapi bagi Gen Z Papua dan Aceh, lingkungan adalah ruang publik yang menyimpan identitas, peristiwa, dan jejak leluhur mereka. Ketika hutan dibabat demi proyek pusat, ada kisah dan ruang hidup yang lenyap. Gerakan siber seperti tagar #AllEyesOnPapua adalah cara anak muda mendikte ulang peta mereka sendiri, menciptakan arus balik informasi (counter-hegemony) bahwa menjaga alam adalah hak paling purba untuk bertahan hidup.

Teks "Pembangunan Fisik" vs Konteks "Kemakmuran Substantif"

Negara sering kali merasa sudah hadir ketika berhasil membangun bentangan jalan aspal mulus atau mengucurkan triliunan Dana Otsus. Pembangunan dipandang secara sempit, sebatas instrumen untuk menavigasi mobilitas barang. Padahal, jalan yang sejati adalah tempat orang-orang bertemu, berinteraksi, dan menyambung hidup. Merujuk pada capability approach, Gen Z di daerah khusus ini menggugat kemakmuran kertas tersebut. Mereka melihat paradoks di mana beton-beton infrastruktur berdiri megah, namun angka pengangguran terdidik dan kemiskinan pemuda lokal tetap tinggi dan enggan beranjak.
Gen Z di Aceh dan Papua bukanlah generasi yang masa bodoh. Dengan gawai di tangan, mereka menjadikan media sosial sebagai jalanan baru—sebuah ruang publik hidup yang tidak bisa disensor oleh keputusan politik sepihak. Di sana mereka berinteraksi, merajut solidaritas, dan membongkar kepura-puraan wacana pusat.

Pada akhirnya, peta tidak boleh sekadar digambar oleh penguasa di atas meja kaca Jakarta. Jika negara terus abai pada konteks, menggunakan pendekatan keamanan yang kaku, dan membiarkan ketidakadilan merampas ruang hidup, maka ikatan kebangsaan ini akan kehilangan jejaknya. Kita membutuhkan negara yang mau turun ke jalanan yang nyata, merendahkan hati untuk membaca kembali kisah-kisah luka sejarah, dan mengembalikan martabat kemanusiaan yang setara. Karena di atas aspal keadilan yang riil itulah, makna menjadi Indonesia yang seutuhnya baru bisa ditemukan.

Postingan populer dari blog ini

Privatisasi Risiko dan Erosi Kelas Menengah (2025–2026)

Masyarakat telanjur percaya mitos: kelas menengah selalu aman dan mandiri. Cultural Studies membongkar ilusi ini. Kelas menengah bukan sekadar angka statistik BPS. Mereka adalah medan tempur kultural tempat legitimasi kekuasaan dan impian mobilitas diuji. Menganalisis mereka bukan untuk meratapi nasib. Ini cara membaca bagaimana kebijakan negara dan mekanisme pasar membentuk distribusi risiko yang semakin membebani kehidupan rumah tangga. Ketika keamanan ekonomi kelas menengah tergerus, yang dipertaruhkan bukan hanya daya beli, tapi juga martabat hidup. ​Pemadatan Krisis dan Struktur Perasaan ​Penyusutan ini berlangsung dalam suatu konjungtur. Meminjam Stuart Hall (1988), krisis tidak berdiri sebagai peristiwa ekonomi tunggal, melainkan terbentuk melalui pertemuan kontradiksi ekonomi, politik, kebijakan, dan pengalaman sosial. Data Susenas BPS (Maret) menunjukkan populasi kelas menengah merosot dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Sementara itu, perhitun...

Menambal Hidup di Dua Ruang: Migrasi Sirkuler dan Krisis Reproduksi Sosial di Sulawesi Selatan

Pembangunan di Sulawesi Selatan kerap dirayakan lewat angka: pertumbuhan PDRB, proyek strategis, kawasan industri, dan garis pantai yang diurug menjadi lahan baru. Namun di balik perayaan itu merayap krisis di tingkat tapak, yakni krisis reproduksi sosial. Istilah ini merujuk pada kegagalan pasar, upah, dan negara menjamin keberlanjutan hidup harian maupun antargenerasi: makan, merawat anak, memulihkan tubuh pekerja yang lelah atau sakit, serta mengurus orang tua (Fraser, 2016; Bhattacharya, 2017). Esai ini berargumen bahwa migrasi sirkuler di Sulawesi Selatan perlu dibaca sebagai cara rumah tangga menambal reproduksi sosial yang gagal dipenuhi di satu ruang dengan memanfaatkan ruang lain. Biaya krisis itu tidak lenyap. Ia dipindahkan ke desa, ke pesisir, dan terutama ke tubuh perempuan. Sebagai pembacaan kebudayaan, esai ini bertolak dari tesis Raymond Williams (1989/1958) bahwa kebudayaan itu "biasa": ia adalah cara hidup utuh ( a whole way of life ) yang mencakup kebiasaan...

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...

Padi, Kuasa, dan Mitos Modernisasi

Di sawah-sawah Jawa, ledakan wereng cokelat pada 1970-an dan 1980-an menunjukkan bahwa padi bukan sekadar kalkulasi tonase panen. Paket Revolusi Hijau yang disubsidi negara—benih unggul, pupuk, dan pestisida kimia—sempat disanjung sebagai jalan keluar dari krisis pangan. Namun keseragaman itu melumpuhkan ekosistem: penyemprotan pestisida ikut membunuh musuh alami wereng, sehingga hama justru meledak (FAO, n.d.). Pada 1986 pemerintah melarang 57 merek pestisida lewat Inpres Nomor 3 Tahun 1986 dan menjadikan pengendalian hama terpadu strategi nasional. Padi menjadi arena pertarungan cara pandang: pengetahuan ekologis berhadapan dengan ambisi teknokratis. Negara modern kerap menunjukkan kecenderungan serupa. Ilmuwan politik dan antropolog James C. Scott (1998) menyebutnya high modernism : kehendak menyederhanakan lanskap alam dan kebudayaan yang rumit agar mudah diukur, dihitung, dan dikontrol dari pusat. Padi diubah dari simbol kehidupan komunal dan keseimbangan kosmologis menjadi komod...

Ijazah Palsu, Pasar Gelap, dan Istana: Siapa yang Memproduksi Legitimasi?

Pembuka: Ketika Tanda Mengalami Devaluasi ​Ada persimpangan yang menarik untuk dibaca dalam dinamika politik terkini. Di satu spektrum, kasus pemalsuan dokumen dan ijazah diperjualbelikan secara terbuka—dalam pengungkapan oleh kepolisian, ijazah palsu bahkan ditawarkan sekitar Rp600.000. Di spektrum lain, publik terus disuguhi polemik atas keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik. Sementara pada medan yang berbeda, seorang figur kritis yang lama memproduksi klaim kepakaran digital-forensik atas keaslian dokumen politik, akhirnya mengoreksi hasil kajiannya, meminta maaf, dan bertemu langsung dengan pimpinan negara di Istana Wakil Presiden. ​Ketiga peristiwa ini tidak perlu diikat secara paksa dalam satu hubungan sebab-akibat yang linear. Namun, ketiganya dapat dibaca sebagai tiga skala analisis—mikro, meso, dan makro—terhadap satu pertanyaan yang mendasar: bagaimana legitimasi diproduksi, disahkan, dan dikonversi menjadi akses terhadap kekuasaan? ​ Skala Mikro: Ijazah Palsu dan Pe...