Skip to main content

Politik Antrean: Ketika BBM Mengatur Waktu dan Tubuh Kota

Antrean BBM di SPBU di Makassar, bukan peristiwa satu-dua hari. Jejak waktunya cukup jelas. Sejak awal Agustus, kendaraan sudah mengantre solar, awal September mengantre pertalite dan pertamax. Kendaraan mengular di setiap SPBU. Antrean itu memanjang hingga ratusan meter dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi, ada sesuatu yang ganjil dalam pemandangan itu.



Seorang kawan menulis begini. Belum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi antrean panjang ini sungguh membuat saya tersengal-sengal. Di benak terutama. Saya berusaha memahami, merencanakan perjalanan dengan pertimbangan yang baru.  Ini mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam rumah kami. Jika pakai perasaan, maka rasa ini namanya kelu. Seperti punya pasangan hidup, yang menjual teman seperjanjiannya  ke orang asing.

Harga BBM yang dibayar di SPBU bukan hanya uang yang keluar dari dompet. Ada harga lain yang jarang terlihat. Waktu yang hilang. Antrean membuat waktu produktif berubah menjadi waktu tunggu. Dalam situasi seperti ini, tubuh menjadi bagian dari kalkulasi ekonomi. Tubuh harus memilih: tetap bekerja tanpa bensin, atau berhenti bekerja untuk mendapatkan bensin. Pilihan itu tampak sederhana. Tetapi sebenarnya ia menunjukkan bagaimana kebutuhan energi masuk jauh ke dalam organisasi kehidupan sehari-hari.

Filsuf Michel Foucault membantu membaca keadaan ini melalui anatomo-politik dan biopolitik. Pada tingkat anatomo-politik, tubuh diatur melalui posisi, gerak, jarak, giliran, dan waktu tunggu. Tubuh diatur. Gerakannya diarahkan. Waktunya didisiplinkan. Antrean adalah salah satu bentuk pengaturan yang sangat sederhana, tetapi sangat efektif. Tubuh tahu di mana harus berhenti. Ke mana harus bergerak. Kapan harus maju. Kapan harus menunggu. Tidak perlu ada petugas yang terus-menerus memerintah. Barisan itu sendiri sudah menjadi mekanisme disiplin. Aturan telah menjadi perilaku.

Pada tingkat biopolitik, yang diatur bukan lagi hanya tubuh per tubuh, melainkan arus populasi. Mobilitas warga, kepadatan jalan, distribusi BBM, sekolah, dan aktivitas ekonomi masuk ke dalam kalkulasi. Ketika antrean meluas, muncul pengaturan baru. Pembelajaran daring diberlakukan untuk mengurangi mobilitas. Pengaturan lalu lintas disiapkan. Penambahan nozzle dan pasokan dilakukan untuk mengurai antrean. Pengaturan menghasilkan respons; respons mengubah kondisi; kondisi baru kembali memerlukan pengaturan.

Di titik ini, kita perlu hati-hati menyebut keadaan tersebut sebagai kegagalan negara. Antrean memang menunjukkan friksi dalam sistem distribusi. Namun, antrean saja belum cukup membuktikannya. Justru ketegangan antara klaim ketersediaan stok dan kesulitan akses di SPBU membuka pertanyaan yang lebih penting: di mana biaya friksi itu akhirnya ditempatkan?

Jawabannya tampak pada tubuh warga.
Waktu tunggu, tenaga, kemacetan, kelelahan, stres, dan kesempatan kerja yang hilang adalah biaya yang tidak selalu tercatat dalam kalkulasi distribusi energi. Biaya itu berpindah kepada masyarakat. Saya menyebut perpindahan ini sebagai: subsidi waktu. Bukan subsidi resmi. Masyarakat seolah ikut menanggung ongkos friksi sistem dengan waktu hidup mereka sendiri.

Namun beban tersebut tidak terbagi merata. Di sinilah politik antrean bertemu ketimpangan sosial. Kemampuan untuk menunggu adalah sumber daya. Kemampuan menghindari antrean juga sumber daya. Waktu kerja yang fleksibel, pilihan bahan bakar, kendaraan alternatif, atau pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah dapat mengurangi biaya menunggu. Sebaliknya, bagi pekerja yang pendapatannya bergantung pada mobilitas harian, waktu tunggu langsung bersentuhan dengan keberlangsungan hidup.

Antrean juga tidak hanya menghasilkan kepatuhan. Ia melahirkan adaptasi. Warga berbagi informasi, mengubah jam berangkat, mencari jalur lain, berpindah SPBU, dan mengatur ulang pekerjaan. Ada solidaritas kecil di dalamnya. Tetapi adaptasi tidak selalu berarti perlawanan. Sering kali ia adalah cara bertahan ketika pilihan semakin sempit.

Dampaknya lalu bergerak keluar dari SPBU. Ritme kota ikut berubah. Sekolah dapat dipindahkan ke ruang daring. Armada pelayanan publik ikut terganggu. Mobilitas nonesensial dapat dikurangi. Ruang konsumsi pun mungkin terdampak karena waktu yang biasanya digunakan untuk bekerja, berkumpul, atau menikmati kota terserap oleh antrean. Sebuah kedai kopi yang lebih sepi, misalnya, tidak otomatis disebabkan oleh antrean BBM. Tetapi perubahan mobilitas membuka pertanyaan: bagaimana gangguan energi mengubah geografi kecil konsumsi dan waktu luang kota?

Karena itu, antrean BBM bukan sekadar barisan kendaraan. Ia adalah koreografi sosial. Banyak tubuh menyesuaikan geraknya dengan sesuatu di luar tubuh mereka: ritme distribusi energi. Harga BBM berhenti di angka pada mesin pengisian. Tetapi biaya sosialnya dapat terus berjalan dalam waktu tubuh orang-orang yang menunggu.

Pertanyaannya bukan hanya: siapa mendapatkan BBM?

Tetapi: siapa yang menunggu? Siapa yang kehilangan pendapatan? Siapa yang mampu menghindari antrean? Dan siapa yang membayar harga paling mahal dari satu jam yang hilang? Jika energi menopang kehidupan kota, keadilan energi tidak cukup diukur dari jumlah BBM yang tersedia. Ia juga diukur dari bagaimana waktu, tubuh, dan biaya sosialnya dibagikan.



Popular posts from this blog

Nasionalisme, Konsumen

APA yang membuat seorang konsumen menjatuhkan pilihan untuk membeli suatu barang. Jawabannya mudah ditebak. Beberapa diantaranya, harga dapat dijangkau, ketersediaan barang, kebaruan.  Pekan akhir September lalu, sekaitan dengan preferensi konsumen, saya terlibat dalam sebuah diskusi. Saya rasa diskusi tersebut seperti mengajak kita kembali pada sebuah masa, 41 tahun silam. Sewaktu sekelompok ibu rumah tangga, di Jakarta, bersuara atas nama kecintaan pada produk dalam negeri. Para ibu ini, pada tahun itu pula, kemudian menginisiasi kekuatan, mendirikan sebuah organisasi konsumen yang pertama di negeri ini. Peristiwa yang sungguh menarik hati, mengingat rezim kala itu sibuk menjinakan atau memberangus peran progresif perempuan. Barangkali suasana diskusi waktu itu, saya tiba-tiba larut memperhatikan konteks waktu saat itu, tahun 1973. Satu tahun sebelum sebuah kerusuhan meledak. Sentimen negatif merebak dimana-mana terhadap kapitalis internasional. Asap hitam membumbung di langit ...

Menavigasi Luka di Pinggiran Peta

PETA kebangsaan kita hari ini menyimpan banyak kisah yang gundah. Ada identitas-identitas di pinggiran yang terasa asing bagi telinga penguasa di pusat. Ada juga narasi nasionalisme yang dipaksakan, yang terasa tidak kontekstual dengan luka di lapangan. Bagi saya, komitmen menjadi Indonesia di Aceh dan Papua tidak sekadar urusan menavigasi angka pertumbuhan ekonomi, atau dalam undang-undang otonomi diartikan sebatas jalur pergerakan dana khusus. Tapi, kebangsaan merupakan ruang hidup publik yang nyata. Besar juga keingintahuan saya melihat kaitan antara teks—apa yang tertulis dalam jargon-jargon persatuan negara—dengan konteks—apa situasi, rasisme, dan peristiwa trauma yang jadi latar harian Gen Z di sana. Di sinilah ambivalensi kebangsaan itu lahir. Ia bukan maklumat perang untuk menghapus diri dari peta, melainkan sebuah gugatan kewarganegaraan ( citizenship claim ) yang mempertanyakan mengapa teks negara tidak pernah selaras dengan konteks di tanah kelahiran mereka Melalui lensa Cul...

Postkolonialisme Fesyen

Agustus, 1945. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Namun, dekolonisasi berhenti di depan pintu kamar kita. Lebih tepat lagi, di lemari pakaian. Ini bukan kalimat hiperbola. Ini realitas material. Data Textile Exchange (2025) mencatat 69% serat tekstil global adalah sintetis. Mayoritas adalah poliester. Plastik dari minyak bumi. Sekitar 88% di antaranya adalah virgin polyester. Ia diperas langsung dari fosil. Siapa penguasanya? ExxonMobil, SABIC, Sinopec. Raksasa yang sama. Gurita yang berabad-abad mengeruk kekayaan di belahan bumi Selatan (Global Selatan) Kolonialisme tidak mati. Ia hanya berganti wujud. Inilah postcolonialism fashion. Sebuah kajian budaya (Cultural Studies) tentang kelanjutan logika kolonial. Eksploitasi, ekstraksi, dan pembuangan. Sistem ini bekerja tanpa moncong senjata atau kuasa gubernur jenderal kolonial. Ia mendikte melalui label harga dan rantai pasok global.  Dibilang Edward Said dalam Orientalism (1978), Barat mengonstruksi "Timur" sebagai ruang ...

Dialektika Tubuh, Algoritma, dan Ruang Jalanan

Makassar tidak berhenti minum kopi. Yang berubah adalah cara kopi hadir di dalam kota. Rumah kopi pernah menjadi tempat untuk tinggal berlama-lama. Meja marmer, kursi, percakapan panjang, dan waktu yang tidak selalu harus produktif. Kemudian muncul coffee shop modern dengan sofa, Wi-Fi, meja kerja, dan colokan listrik. Kini, kedai kopi semakin banyak hadir dalam bentuk booth, kontainer, atau gerai takeaway: pesan, bayar, ambil, lalu pergi. Perubahan ini bukan sekadar evolusi bisnis kopi. Ia memperlihatkan perubahan hubungan antara tubuh, waktu, benda, dan ruang. Ruang yang Mengondisikan Tubuh Setiap ruang mengorganisasikan kemungkinan yang berbeda. Rumah kopi memberi tubuh alasan untuk menetap. Coffee shop modern memungkinkan tubuh tinggal sambil bekerja dan tetap terhubung dengan jaringan digital. Kedai takeaway, sebaliknya, mengondisikan tubuh untuk bergerak. Ruang dipadatkan, kursi dikurangi, transaksi dipercepat. Namun ruang tidak pernah sepenuhnya menentukan apa yang dilakukan man...