Bahasa dalam politik bukan dekorasi. Ia adalah alat kerja. Pidato presiden tidak cukup dibaca sebagai pertunjukan retorika. Di dalamnya berlangsung pekerjaan politik: memilih persoalan, menghubungkan berbagai masalah, membentuk posisi subjek, lalu membuat tindakan tertentu tampak masuk akal dan perlu.
Dalam esai ini, pidato saya baca sebagai seismograf kekuasaan. Bukan alat yang sekadar merekam getaran sosial, tetapi perangkat yang membuat getaran tertentu terbaca sebagai masalah politik. Pidato menerima kecemasan yang telah beredar dalam masyarakat, mengodekannya melalui bahasa, lalu menghubungkannya dengan aktor, kepentingan, dan kemungkinan tindakan.
Sukarno dan Prabowo dibandingkan bukan karena pidato mereka setara secara genre maupun konteks. Keduanya justru berbeda secara fundamental. Sukarno berbicara di Sidang Umum PBB pada 1960, dalam medan dekolonisasi dan Perang Dingin. Prabowo berbicara dalam konteks pemerintahan Indonesia pascareformasi, demokrasi elektoral, dan ekonomi global. Perbandingan dibatasi pada satu hal: mekanisme artikulasi kecemasan menjadi konfigurasi makna dan tindakan.
Dua Medan, Dua Kecemasan
Pidato Sukarno, To Build the World Anew, menghubungkan kolonialisme, imperialisme, kemerdekaan, perdamaian, keadilan, dan masa depan bangsa-bangsa baru. Pidato itu bukan sekadar pernyataan posisi Indonesia. Ia mengartikulasikan persoalan nasional ke dalam persoalan tatanan dunia.
Rantai maknanya dapat dibaca:
kolonialisme → ketidakadilan → kemerdekaan → kesetaraan → bangsa-bangsa baru → dunia baru.
Dalam kerangka Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, unsur-unsur yang berbeda dapat dipertautkan melalui artikulasi sehingga membentuk suatu medan politik. “Kita” meluas melampaui Indonesia menuju bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisme. “Mereka” tidak harus berarti Barat secara geografis, melainkan dapat menunjuk pada kolonialisme, imperialisme, dan tatanan dunia yang dipersoalkan.
Antagonisme bekerja pada tingkat tatanan global. Kecemasan terhadap dunia lama diubah menjadi horizon politik tentang dunia yang hendak dibangun.
Enam puluh empat tahun kemudian, medan artikulasinya berbeda.
Dalam pidato pelantikan 20 Oktober 2024, Prabowo menghubungkan ketidakmampuan mengelola kekayaan nasional dengan “kebocoran”, penyelewengan, korupsi, serta kolusi pejabat dengan pengusaha yang disebut “nakal” dan “tidak patriotik”. Persoalan tersebut ditempatkan dalam hubungan dengan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.
Di sini, “kebocoran” menarik perhatian karena sifat metaforisnya. Kekayaan negara dibayangkan seperti sesuatu yang dapat merembes melalui celah. Persoalan ekonomi yang abstrak memperoleh bentuk material: ada sesuatu yang hilang dan celah itu harus ditemukan.
Namun “kebocoran” belum perlu ditetapkan sebagai nodal point. Lebih hati-hati menyebutnya candidate nodal point yang perlu diuji melalui korpus pidato yang lebih luas. Yang dapat diamati dari teks adalah kemampuannya menghubungkan sejumlah persoalan:
kekayaan nasional → kebocoran → kehilangan material → rakyat dirugikan → negara harus bertindak.
Pada titik ini, metafora bekerja sebagai perangkat artikulasi. Ia tidak membuktikan bahwa satu kebijakan tertentu disebabkan oleh sebuah kata. Ia menunjukkan bagaimana persoalan yang beragam dapat ditempatkan dalam satu problematik: kekayaan nasional harus diamankan.
Dari Encoding ke Decoding
Di sinilah Stuart Hall penting.
Pidato merupakan proses encoding. Realitas sosial tidak hanya disebutkan, tetapi dikonstruksikan melalui kode tertentu: pronomina, metafora, modalitas, kategori moral, dan hubungan sebab-akibat. “Kebocoran”, misalnya, mengodekan persoalan ekonomi sebagai kehilangan yang dapat dilacak dan ditutup.
Tetapi encoding tidak menentukan decoding.
Makna yang ditawarkan dari podium memasuki ruang sosial yang dihuni pengalaman dan posisi yang berbeda. Dalam model Hall, pembacaan dapat berlangsung secara dominan, negosiasional, atau opositional. Esai ini tidak mengklaim mengetahui distribusi ketiga pembacaan tersebut tanpa data resepsi. Yang penting secara teoritis adalah bahwa makna pidato tidak selesai ketika pidato selesai diucapkan.
Karena itu, “kita” juga tidak pernah sepenuhnya final. Ia adalah posisi yang ditawarkan kepada publik dan dapat diterima, dinegosiasikan, atau dipersoalkan.
Hal ini membuat analisis wacana bergerak dari pertanyaan “apa yang dikatakan presiden?” menuju pertanyaan yang lebih Cultural Studies: makna macam apa yang sedang diproduksi, kepada siapa ia ditawarkan, dan kemungkinan pembacaan apa yang dibuka atau ditutup olehnya?
Bahasa yang Melakukan Sesuatu
Norman Fairclough membantu membawa persoalan tersebut ke tingkat tekstual.
Nominalisasi seperti “kebocoran” dapat mengubah tindakan menjadi keadaan. “Terjadi kebocoran” memiliki struktur yang berbeda dari “aktor tertentu membocorkan kekayaan negara”. Dalam bentuk pertama, agen dapat menghilang. Dalam bentuk berikutnya, agen menjadi eksplisit.
Namun pidato dapat mengembalikan agen tersebut melalui kategori seperti pejabat korup, pengusaha “nakal”, penyelundup, atau pelaku under-invoicing. Dengan demikian, pilihan bahasa bukan sekadar gaya. Ia mengatur hubungan antara masalah, pelaku, korban, dan tindakan.
Modalitas seperti “harus” juga penting. Ia mengubah diagnosis menjadi kewajiban. Sesuatu bukan lagi hanya persoalan yang dapat dibicarakan, tetapi persoalan yang menuntut respons.
Ketika Wacana Bertemu Aparatus
Di sinilah Foucault dapat digunakan secara lebih terbatas dan konkret.
Governmentality tidak berarti pidato secara langsung menghasilkan kebijakan. Negara memiliki perangkat lain: regulasi, statistik, audit, pengawasan perdagangan, birokrasi, sistem informasi, aparat penegak hukum, dan mekanisme fiskal.
Karena itu, hubungan yang lebih tepat bukan pidato → kebijakan, melainkan wacana ↔ rasionalitas pemerintahan.
Ketika kekayaan nasional didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat “bocor”, ia sekaligus dapat diperlakukan sebagai objek yang harus diketahui dan dihitung. Nilai ekspor, volume komoditas, asal barang, tujuan penjualan, kewajiban fiskal, dan transaksi perusahaan kemudian menjadi objek administratif.
Kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam pada 2026 dapat dibaca dalam konteks ini. Ia bukan bukti bahwa metafora “kebocoran” secara kausal melahirkan kebijakan. Ia menunjukkan bahwa problematik tentang pengamanan kekayaan nasional memiliki resonansi dengan perangkat pemerintahan yang membuat aliran komoditas dan nilai ekonominya semakin dapat dipantau.
Bahasa dan aparatus dengan demikian tidak identik. Tetapi keduanya dapat bertemu dalam satu rasionalitas: membuat sesuatu yang dianggap hilang menjadi terlihat, terukur, dan dapat diintervensi.
Dua Bentuk Artikulasional
Perbandingan Sukarno dan Prabowo akhirnya bukan perbandingan siapa yang lebih visioner, lebih efektif, atau lebih demokratis. Esai ini tidak membuat penilaian semacam itu.
Yang dibandingkan adalah bentuk artikulasinya.
Sukarno mengartikulasikan kolonialisme dan ketidakadilan ke dalam perjuangan kemerdekaan dan gagasan tentang tatanan dunia baru.
Prabowo mengartikulasikan kekayaan nasional dan kebocoran ke dalam problem pengamanan, pengelolaan, kesejahteraan, dan tindakan negara.
Keduanya menunjukkan bahwa kecemasan sosial tidak hadir ke ruang politik dalam bentuk yang netral. Ia harus diberi nama, dirangkai, dan ditempatkan dalam hubungan tertentu.
Di sinilah Laclau–Mouffe, Fairclough, Hall, dan Foucault dapat dibaca sebagai perangkat analisis yang berbeda fungsi: Laclau–Mouffe membantu membaca artikulasi dan antagonisme; Fairclough membaca kerja bahasa; Hall menjelaskan ketidakpastian antara encoding dan decoding; Foucault membantu membaca pertemuan wacana dengan rasionalitas pemerintahan.
Keempatnya tidak perlu dilebur menjadi satu teori. Mereka ditempatkan pada momen analisis yang berbeda.
Seismograf yang Tidak Pernah Netral
Pidato politik tidak hanya mencatat “gempa” sosial. Ia membantu menentukan apa yang dibuat terlihat sebagai gempa, bagaimana gempa itu diberi nama, siapa yang ditempatkan di episentrumnya, dan tindakan apa yang kemudian dapat dipahami sebagai respons yang masuk akal.
Tetapi seismograf ini juga tidak sepenuhnya berada di tangan presiden. Setelah encoding, makna bergerak. Ia memasuki media, percakapan publik, institusi, pengalaman sehari-hari, dan posisi sosial yang berbeda. Di sana ia dapat diterima, dinegosiasikan, atau ditolak.
Karena itu, kekuasaan bahasa bukan kekuasaan untuk menentukan makna secara mutlak. Kekuatannya justru terletak pada kemampuan mengorganisasikan medan tempat makna diproduksi dan diperdebatkan.
Dari sini, pidato dapat dipahami sebagai teknologi politik. Bukan karena kata-kata dengan sendirinya mengubah dunia, tetapi karena kata-kata membantu menentukan apa yang tampak sebagai masalah, siapa yang dapat disebut sebagai bagian dari “kita”, siapa yang ditempatkan sebagai “mereka”, dan tindakan apa yang memperoleh alasan untuk dilakukan.
Seismograf kekuasaan tidak sekadar merekam getaran. Ia membuat getaran tertentu terbaca—lalu menyerahkan maknanya kepada pertarungan sosial berikutnya.
Catatan penting. Foto di atas diambil dari Wikimedia Common