Bahasa politik bukan dekorasi. Ia alat kerja. Pidato presiden bukan sekadar pertunjukan kata. Di dalamnya ada pekerjaan politik: memilih masalah, merangkai kecemasan, membentuk posisi, lalu membuat tindakan tertentu tampak perlu.
Karena itu, pidato dapat dibaca sebagai seismograf kekuasaan. Bukan alat pasif yang hanya merekam getaran sosial. Ia memilih getaran tertentu, memberinya nama, lalu menghubungkannya dengan aktor, kepentingan, dan kemungkinan tindakan.
Sukarno dan Prabowo berbicara dalam zaman berbeda. Sukarno berpidato di PBB pada 30 September 1960, dalam suasana dekolonisasi dan Perang Dingin. Prabowo berpidato saat pelantikan, 20 Oktober 2024, dalam demokrasi elektoral dan ekonomi global. Arsip ANRI mencatat pidato Sukarno To Build the World Anew sebagai artikulasi antikolonialisme, antiimperialisme, solidaritas, keadilan sosial, dan tatanan dunia. [1]
Yang dibandingkan bukan siapa lebih visioner. Yang dibaca adalah bagaimana kecemasan diubah menjadi makna.
Pada Sukarno, rantai artikulasinya dapat dibaca:
Kolonialisme → ketidakadilan → kemerdekaan → kesetaraan → dunia baru.
Dengan Laclau dan Mouffe, unsur-unsur berbeda itu dapat dilihat sebagai praktik artikulasi. “Kita” meluas kepada bangsa-bangsa yang mengalami kolonialisme. Kecemasan terhadap dunia lama diubah menjadi proyek dunia baru. [2]
Prabowo bekerja dengan medan berbeda. Dalam pidato pelantikannya, ia berbicara tentang kekayaan Indonesia, “kebocoran”, penyelewengan, korupsi, penyimpangan anggaran, serta kolusi pejabat dengan pengusaha. Semua itu dikaitkan dengan rakyat yang belum menikmati hasil kekayaan negara. [3]
Di sini kata “kebocoran” menarik.
Metafora itu membuat persoalan ekonomi terasa material. Kekayaan negara seperti cairan. Ada yang merembes keluar. Ada celah. Celah itu harus ditutup.
Rantai artikulasinya dapat dibaca:
Kekayaan nasional → kebocoran → kerugian rakyat → kebutuhan bertindak.
“Kebocoran” dapat disebut kandidat nodal point: titik yang mengikat korupsi, penyelewengan, kolusi, dan hilangnya kekayaan negara dalam satu medan makna. Untuk memastikan statusnya sebagai nodal point, tentu diperlukan korpus pidato yang lebih luas. [2]
Stuart Hall membantu melihat sisi lain. Pidato adalah encoding. Realitas sosial dipilih, disusun, dan diberi kode. Tetapi encoding tidak menentukan decoding. Makna tidak selesai ketika presiden berhenti berbicara.
Pesan dapat diterima, dinegosiasikan, atau ditolak. Karena itu, posisi dominan, negosiasional, atau oposisional harus dibuktikan melalui data resepsi, bukan ditebak dari jenis media atau kelompoknya. [4]
Fairclough mengingatkan bahwa bahasa bukan hanya menggambarkan dunia. Bahasa juga melakukan sesuatu terhadap dunia. “Kebocoran” memberi nama pada masalah. “Pejabat” dan “pengusaha nakal” memberi kategori kepada pelaku. Kata “harus” mengubah deskripsi menjadi kewajiban. [5]
Pidato tidak hanya mengatakan apa yang terjadi. Ia ikut menentukan apa yang perlu dilakukan.
Foucault membawa kita lebih jauh. Wacana tidak otomatis menjadi kebijakan. Hubungannya lebih rumit:
wacana ↔ rasionalitas pemerintahan ↔ aparatus.
Indonesia telah memiliki berbagai perangkat yang membuat kekayaan, produksi, perdagangan, dan penerimaan negara semakin dapat dilihat, dihitung, dan diawasi. SIMBARA, audit BPK, serta teknologi pengawasan kepabeanan berada dalam medan ini.
Bukan berarti pidato Prabowo melahirkan aparatus tersebut. Hubungannya bukan sebab-akibat. Yang terlihat adalah resonansi. Metafora “kebocoran” membuat kekayaan negara dapat dibayangkan sebagai sesuatu yang harus dilacak dan diamankan. Aparatus administratif membuatnya semakin mungkin dihitung, diperiksa, dan diintervensi. [6]
Sukarno:
kolonialisme → ketidakadilan → dunia baru.
Prabowo:
kekayaan → kebocoran → pengamanan negara.
Dua zaman. Dua artikulasi.
Tetapi ada satu hal yang sama: kecemasan sosial tidak masuk ke politik dalam bentuk netral. Ia harus diberi nama. Dirangkai. Ditempatkan dalam relasi tertentu.
Pidato adalah teknologi politik.
Kata-kata tidak mengubah dunia secara langsung. Tetapi kata-kata menentukan apa yang tampak sebagai masalah, siapa yang masuk dalam “kita”, siapa yang ditempatkan di luar, dan tindakan apa yang kemudian tampak masuk akal.
Seismograf kekuasaan tidak sekadar merekam getaran.
Ia membuat getaran tertentu terbaca.
Setelah itu, maknanya menjadi arena pertarungan.