Langsung ke konten utama

Padi, Kuasa, dan Mitos Modernisasi

Di sawah-sawah Jawa, ledakan wereng cokelat pada 1970-an dan 1980-an menjadi bukti bahwa padi bukan sekadar kalkulasi tonase panen. Paket teknologi Revolusi Hijau yang dipaksakan negara—benih varietas unggul dan pestisida kimia—sempat disanjung sebagai jalan keluar dari krisis pangan. Namun, keseragaman itu melumpuhkan ekosistem. Ketika hama merebak, birokrasi menyalahkan ketidakdisiplinan petani dan menyemprotkan lebih banyak pestisida. Krisis ekologis diringkas menjadi persoalan teknis obat-obatan. Di titik ini, padi bukan lagi persoalan cangkul dan pupuk, melainkan arena pertarungan cara pandang: pengetahuan warga melawan ambisi teknokratis negara.


Sejak era kolonial, Orde Baru, hingga proyek  Indonesia kontemporer hari ini, negara modern menunjukkan kecenderungan historis yang sama. Sosiolog James C. Scott menyebutnya obsesi high modernism: kehendak menyederhanakan lanskap alam dan kebudayaan yang rumit agar mudah diukur, dihitung, dan dikontrol dari pusat kekuasaan. Padi ditransformasikan dari simbol kehidupan komunal dan keseimbangan kosmologis menjadi komoditas strategis tunggal.

Akibatnya, pola konsumsi diseragamkan ke beras, sementara pengetahuan ekologis warga tersingkir. Lewat kebijakan bantuan benih hingga proyek megaproyek skala besar seperti food estate, negara turut memproduksi apa yang disebut antropolog Mark Hobart sebagai "pertumbuhan ketidaktahuan" (growth of ignorance). Pengetahuan lokal tentang tanda-tanda alam, sistem tanam gilir-balik, dan kelembagaan air pelan-pelan dianggap usang, lalu disingkirkan dari meja kebijakan.
Namun, mengkritik ambisi teknokratis negara tidak berarti kita harus jatuh dalam romantisme agraris. Desa bukanlah ruang polos yang berisi petani heroik versus negara represif. Di tingkat tapak, pasar dan struktur kelas sosial bekerja secara nyata. Komersialisasi pertanian melahirkan diferensiasi yang tajam. Tengkulak, penguasa lahan, dan elite desa sering kali menjadi perantara yang memetik keuntungan dari paket modernisasi, sementara buruh tani dan petani gurem menanggung risiko ekologis paling berat.
Dua kasus dari Jawa dan Bali memperlihatkan bagaimana pertarungan pengetahuan dan relasi kuasa ini bekerja di lapangan.
Di Jawa, penetrasi modal dan kontrol politik Orde Baru sempat melumpuhkan cara tanam berbasis kalender musiman Pranata Mangsa. Relasi kerja tradisional seperti pembagian hasil panen bawon bergeser menjadi sistem borongan tebasan yang menyingkirkan buruh tani perempuan. Meski demikian, petani tidak sepenuhnya tunduk. Dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), warga melakukan tawar-menawar jadwal tanam. Di tingkat sawah, mereka secara sembunyi-sembunyi meracik sendiri pupuk organik dan memodifikasi instruksi penyuluh demi menyelamatkan tanah mereka.
Kontras yang nyata terlihat di Bali. Ketika Revolusi Hijau memaksakan penyeragaman jadwal tanam dan penggunaan pestisida kimia, negara mengabaikan peran sistem irigasi komunal subak. Hasilnya adalah krisis alokasi air dan ledakan hama secara masif. Dalam kasus yang didokumentasikan antropolog Stephen Lansing, negara kemudian mengakomodasi kembali wewenang subak setelah terbukti bahwa ritus di pura air dan kalender tradisional Wariga bekerja sebagai sistem koordinasi ekologis yang presisi dalam mengendalikan hama serta membagi debit air.
Hari ini, ancaman terhadap subak bergeser dari penyuluhan pertanian ke ekspansi pariwisata. Lanskap terasering dikomodifikasi menjadi latar foto estetis, sementara air pertanian dikuras untuk fasilitas vila dan hotel. Petani Bali merespons ketimpangan ini melalui beragam cara: beradaptasi dengan mencari nafkah sampingan di sektor jasa pariwisata, bernegosiasi soal jatah air, atau menolak instruksi luar yang mengganggu siklus alokasi air komunal.
Dua contoh ini menegaskan satu hal penting: hegemoni teknokratis tidak pernah bekerja secara mutlak. Warga perdesaan tidak pernah tinggal diam. Respons mereka terentang dalam tiga ranah. Pertama, adaptasi nafkah untuk bertahan hidup di tengah himpitan pasar. Kedua, negosiasi kelembagaan melalui tawar-menawar aturan dengan aparatus birokrasi. Ketiga, resistensi sehari-hari—taktik senyap untuk menghindari kontrol birokrasi tanpa harus melakukan pemberontakan terbuka.
Pada akhirnya, proyek kedaulatan pangan tidak akan pernah tercapai jika negara terus memandang pertanian sebatas angka tonase dan perluasan lahan skala besar. Padi adalah bentang kebudayaan yang hidup. Kedaulatan pangan yang sejati menuntut pengakuan jujur atas keragaman ekologis, keadilan agraria, dan kebebasan warga untuk menentukan cara hidupnya sendiri. Tanpa pengakuan atas pengetahuan lokal dan ruang tawar warga, pembangunan agraris hanya akan terus memproduksi krisis—dan menyisakan sunyi di perdesaan.

Rekomendasi untuk Daftar Bacaan

1. ​Scott, James C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.
2. ​Hobart, Mark (Ed.). (1993). An Anthropology of Development: The Growth of Ignorance. Routledge.
3. ​Lansing, J. Stephen. (1991). Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered Landscape of Bali. Princeton University Press.
4. ​Fox, James J. (Ed.). (1992). The Heritage of Arable Land: Sustainable Agriculture and Food Security in Indonesia. (Membahas ekologi padi dan Revolusi Hijau di Indonesia).
5. ​Hart, Gillian, Turton, A., & White, B. (Eds.). (1989). Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia. University of California Press.

Postingan populer dari blog ini

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...
Baca selengkapnya

Ijazah Palsu, Pasar Gelap, dan Istana: Siapa yang Memproduksi Legitimasi?

Pembuka: Ketika Tanda Mengalami Devaluasi ​Ada persimpangan yang menarik untuk dibaca dalam dinamika politik terkini. Di satu spektrum, kasus pemalsuan dokumen dan ijazah diperjualbelikan secara terbuka—dalam pengungkapan oleh kepolisian, ijazah palsu bahkan ditawarkan sekitar Rp600.000. Di spektrum lain, publik terus disuguhi polemik atas keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik. Sementara pada medan yang berbeda, seorang figur kritis yang lama memproduksi klaim kepakaran digital-forensik atas keaslian dokumen politik, akhirnya mengoreksi hasil kajiannya, meminta maaf, dan bertemu langsung dengan pimpinan negara di Istana Wakil Presiden. ​Ketiga peristiwa ini tidak perlu diikat secara paksa dalam satu hubungan sebab-akibat yang linear. Namun, ketiganya dapat dibaca sebagai tiga skala analisis—mikro, meso, dan makro—terhadap satu pertanyaan yang mendasar: bagaimana legitimasi diproduksi, disahkan, dan dikonversi menjadi akses terhadap kekuasaan? ​ Skala Mikro: Ijazah Palsu dan Pe...
Baca selengkapnya

Menjerat Genom: Biopiracy, DSI, dan Politik Kebudayaan Pengetahuan Lokal

Glokalisasi kerap dirayakan sebagai panggung hibriditas yang ramah—ruang tempat lokalitas dan tren dunia saling menyapa. Kita melihatnya di etalase toko: racikan herbal tradisional hadir dalam kemasan kosmetik minimalis berlabel "kembali ke alam". Namun di balik narasi elok itu, ada kontestasi kekuasaan yang tidak pernah setara. Asimetri ini bukan anomali, melainkan kondisi struktural yang dilembagakan melalui rezim HKI global di bawah TRIPS/WTO. Pertemuan antara keanekaragaman hayati Selatan Global dan industri multinasional Utara Global jarang berakhir sebagai dialog seimbang. Lebih sering, ia menjelma menjadi biopiracy: pengetahuan komunal dan sumber daya genetik diambil, dipagari, dan dialihkan menjadi komoditas privat. Kasus Shiseido pada pertengahan 1990-an adalah cermin historis yang jernih. Pada 24 Januari 2002, setelah protes publik yang digalang LSM Indonesia, Shiseido membatalkan seluruh permohonan patennya atas ekstrak jamu untuk produk "UV White". Dala...
Baca selengkapnya

Coto Sudah Global Sebelum Ia Merantau

Apa yang membuat coto disebut coto Makassar? Jawabannya tampak sederhana: karena ia berasal dari Makassar. Tetapi jika kita mengikuti perjalanan bahan, pengetahuan, manusia, dan makanan itu sendiri, jawabannya menjadi lebih rumit. Coto tidak hanya mempunyai tempat. Ia mempunyai perjalanan. Kacang tanah yang digunakan dalam kuahnya bukanlah tanaman asli Nusantara. Ia berasal dari Amerika Selatan dan kemudian menyebar melalui jaringan pertukaran lintas wilayah. Tauco membawa jejak perjumpaan dengan tradisi kuliner Tionghoa. Kerbau pun telah hadir dalam jaringan ekonomi Makassar sejak masa perdagangan awal. Anthony Reid mencatat bahwa pada 1609 orang Belanda di Makassar dapat membeli puluhan kerbau dari seorang pemilik. Catatan itu tentu tidak membuktikan bahwa coto sudah ada pada masa tersebut. Ia hanya memperlihatkan bahwa bahan dan komoditas yang kemudian berada dalam sejarah kuliner Makassar telah bergerak dalam jaringan yang lebih luas. Di sinilah kata “global” dalam judul ini perlu...
Baca selengkapnya

Mengasingkan Daging: Plastic Beauty dan Perebutan Makna Tubuh

Ada serial yang selesai ketika episode terakhir berakhir. Ada pula serial yang justru baru mulai bekerja setelah layar ditutup. Plastic Beauty (Dauntaimu, 2026) termasuk yang kedua. Serial ini menggunakan dunia bedah kosmetik sebagai pintu masuk. Dua dokter perempuan, Fumi dan Rin, berhadapan dengan tubuh yang ingin diselamatkan, diubah, diperbaiki, atau ditafsirkan kembali. Tetapi persoalannya segera menjadi lebih luas: bukan hanya mengapa manusia ingin mengubah tubuh, melainkan siapa yang menentukan tubuh seperti apa yang layak diinginkan. Sebab sebelum tubuh dioperasi, tubuh terlebih dahulu dibaca. Keriput diba ca sebagai tanda tua. Tubuh gemuk dapat dibaca sebagai tidak disiplin. Wajah tertentu dianggap lebih pantas tampil di depan kamera. Tubuh perempuan dibebani aturan tentang bagaimana ia seharusnya terlihat. Padahal tubuh biologis tidak membawa semua makna itu sejak lahir. Kebudayaan memberinya bahasa. Di sinilah tubuh menjadi penting bagi Cultural Studies. Tubuh bukan sekada...
Baca selengkapnya