Skip to main content

Badai dalam Perjumpaan Budaya

PIDATO Sri Mulyani di sebuah kampus, sehari sebelum dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan, mengusik perhatian saya. Mantan pejabat teras Bank Dunia ini membicarakan badai yang sempurna. Sebuah badai yang sedang melumpuhkan negara-negara yang semula menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, kita mendiami sebuah dunia yang paradoks. Dunia yang kini banjir informasi, akan tetapi cenderung tidak membuka pikiran dan wawasan kita, bahkan memudahkan kita memuntahkan prasangka, menghilangkan sisi lain yang berseberangan dengan kita. Sri Mulyani juga membicarakan ketimpangan di luar kendali korban. Kesenjangan, baginya, bukan sekedar ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan peluang. Apa yang menarik perhatian saya. Dia mempercakapkan ketimpangan itu, berada di tempat dimana kita lahir dan orang tua kita. Tentu saja, yang dimaksud bukan karena kita lahir di tempat yang salah, atau bukan pula karena salah bunda mengandung kita.
Baiklah, kita membuka kembali peta negeri ini. Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dan beragam budaya. Semakin ke timur, nampak seperti mozaik. Hasil sensus penduduk tahun 2000 terdaftar lebih 1000 etnis dan sub-etnis (BPS, 2000). Sensus penduduk ini merupakan terobosan penting dalam sejarah Indonesia merdeka. Gus Dur, yang ketika itu menjadi presiden keempat, mengizinkan BPS mengumpulkan informasi dimana responden mengidentifikasi dirinya berbasis etnis dalam sensus penduduk tahun 2000. Pada masa Orde Baru (1966-1998), etnisitas merupakan politik tabu. Meski hasilnya dinilai sensitif menimbulkan reaksi di beberapa tempat, namun sensus ini merupakan sebuah usaha serius membaca identitas keragaman etnis. Paling tidak, menyumbang materi analisis bagi para ahli demografi, sosial, antropologi, boleh jadi menjadi analisis studi multi-kultural yang penting. Dalam sebuah jurnal Asian Population Studies, kita menemukan terma yang berkaitan dengan indeks fraksi dan polarisasi etnis, dengan menghitung hasil sensus tersebut secara kuantitatif.
Kita kerap kali merayakan akan keniscayaan keragaman sebagai identitas kebangsaan. Akan tetapi, dalam sejumlah fakta, identitas berbasis keragaman etnis, keragaman budaya itu, rupanya belum selesai. Benar, kita belum selesai dengan identitas kultural. Desentralisasi yang lahir dalam era reformasi, yang dipahami sebagai pemekaran, justru menyusutkan ruang keragaman. Proses segregasi etnis dan separasi agama muncul dalam isu pemekaran wilayah administrasi. Dalam konflik sosial yang manifest pun, antagonisme etnis bermunculan dimana-mana, kita seperti hidup dalam prasangka etnis yang tumbuh demikian subur. Apakah representasi perbedaan identitas etnis tersebut diidentifikasi dengan sejumlah faktor kunci yang bersifat kategorial: insiden kemiskinan, ketimpangan ekonomi secara ekstrim, literasi yang rendah, meluasnya aktivitas kriminal dan penyebaran penyakit infeksi. Kita seperti gagal, kita seperti tanpa persiapan, kita mungkin saja tidak memiliki strategi kebudayaan, sosial, dan politik berkaitan etnisitas.
Saya pikir, di sisi ini pidato Sri Mulyani menemukan relevansi, soal dimana tempat kita dilahirkan. Pertanyaan penting, menurut saya, yang patut diajukan, bagaimana dengan keberadaan kaum muda, jika dikaitkan dengan fenomena bonus demografi atau jendela peluang demografi tahun 2020. Bonus demografi yang dimaksud, adalah proyeksi dimana populasi kaum muda sangat besar, melebihi angka kelahiran dan generasi yang  menua, sehingga negeri ini bisa mengkalkulasi kembali anggarannya secara lebih efisien dan menerima manfaat atas partisipasi yang lebih produktif. Sepertiga populasi di negeri ini adalah kaum muda. Mereka yang lahir ketika gerakan reformasi menggelinding. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perjumpaan budaya kaum muda itu terjadi di negeri ini. Dimanakah kaum muda itu dalam sebaran geografis berbasis etnis. Kita tahu pada saat ini: urbanisasi, media digital, transportasi, menjadi akselerasi perjumpaan budaya. Apakah akan melahirkan formasi positif bahwa keragaman etnis merupakan kontribusi yang bersifat sepadan mengikat identitas kultural, identitas kebangsaan.
Mungkin saja, saya terlampau banyak membawa ekspektasi terhadap pidato tersebut. Saya membayangkan suatu arena hibrid kebudayaan yang sementara dikerjakan. Saya membayangkan soal kerja-kerja membuat segitiga permata. Saya terinspirasi dengan sketsa segitiga permata yang dibuat oleh seorang sahabat, seorang akademisi di sebuah kampus di Makassar, di atas papan tulis. Kita sedang move-on. Bahwa kita sedang bekerja bersama kaum muda melumerkan prasangka etnis. Kita sedang bekerja bersama kaum muda menembus batas kesenjangan fisik, dengan perbaikan nutrisi, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati. Terakhir, kita sedang bekerja bersama kaum muda menanam kuat-kuat budaya akademis. Bahwa kita butuh kekuatan ilmu pengetahuan dalam membereskan carut-marut masalah di negeri ini. Bukan dengan penggunaan hard-power, istilah seorang sahabat saya. Ah, jangan-jangan ekspektasi saya terlampau kuat. Mungkin saja, saya terlampau bawa perasaan.


Tamalanrea, 3 Agustus 2016

Sumber peta:
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Indonesia_Ethnic_Groups_Map_id.svg

Labels:

Popular posts from this blog

Menavigasi Luka di Pinggiran Peta

PETA kebangsaan kita hari ini menyimpan banyak kisah yang gundah. Ada identitas-identitas di pinggiran yang terasa asing bagi telinga penguasa di pusat. Ada juga narasi nasionalisme yang dipaksakan, yang terasa tidak kontekstual dengan luka di lapangan. Bagi saya, komitmen menjadi Indonesia di Aceh dan Papua tidak sekadar urusan menavigasi angka pertumbuhan ekonomi, atau dalam undang-undang otonomi diartikan sebatas jalur pergerakan dana khusus. Tapi, kebangsaan merupakan ruang hidup publik yang nyata. Besar juga keingintahuan saya melihat kaitan antara teks—apa yang tertulis dalam jargon-jargon persatuan negara—dengan konteks—apa situasi, rasisme, dan peristiwa trauma yang jadi latar harian Gen Z di sana. Di sinilah ambivalensi kebangsaan itu lahir. Ia bukan maklumat perang untuk menghapus diri dari peta, melainkan sebuah gugatan kewarganegaraan ( citizenship claim ) yang mempertanyakan mengapa teks negara tidak pernah selaras dengan konteks di tanah kelahiran mereka Melalui lensa Cul...
Read more

Long Loreh, Batubara

HAMPIR tengah malam, telepon genggam saya bergetar. Di seberang sana, terdengar suara isteri saya bertanya, "lagi dimana ini". "Malinau," kata saya pendek. "Apa ada dalam peta," tanyanya lagi. Saya tak menjawab. Saya lalu hentikan percakapan. Melalui whatsapp, saya kirim peta Malinau padanya. Ia membalas dengan emoji senyum. Malinau berada di jantung Borneo. Sebuah kabupaten di Kalimantan Utara, berbatasan dengan Serawak, negara bagian Malaysia. Garis batas yang mengikuti punggung sebuah taman nasional, Kayan Mentarang. Rimba menghijau yang kaya spesies di Malinau sangat berarti bagi penghidupan berkelanjutan. Selain, memberi sokongan dalam menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim global. Namun, orang-orang Malinau mesti kerja keras menjaga peradaban mereka dalam ekologi hutan hujan tropis yang khas itu. Sebagai bagian dari Kalimantan yang merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia,  dimana lebih 10 juta he...
Read more

Gudo, Lasem. Perjumpaan Negeri yang Berbeda

SAYA beruntung dapat menjejaki dua tempat: Gudo, Jombang dan Lasem, Rembang. Nah, bersiaplah dengan kisah perjalanan saya kali ini, menembus lorong waktu. Gudo dan Lasem, dua  tempat yang sebelumnya telah menggoda perhatian saya. Boleh jadi, karena keinginan perjumpaan akan ruang geografis etnis dan penghayatan subyektifnya yang berbeda dengan tempat lain di negeri ini, dalam memahami hubungan pasang-surut akibat pertikaian sosial. Atau , tertarik dengan kalimat akhir sebuah artikel yang mengutip tulisan para pecinta pemikiran Gus Dur di klenteng (untuk menyebut rumah ibadah Tionghoa) Gudo: "semakin kita berbeda, semakin jelas dimana titik persamaan kita". Di kedua tempat ini, Gudo dan Lasem, klenteng menjadi landmark (mercu-tanda) . Jarak keduanya,  cukup berjauhan. Jalan pintas terdekat, sekitar 180 kilometer, membelah punggung pegunungan kapur Kendeng. Dari Gudo menuju ke utara, lewat Tuban. Lalu ke arah barat, berjalan di atas jalanan warisan Gubernur Jenderal Hindia Bel...
Read more

Ladang Tebu, Jalan Tol, Mojokerto

MOJOKERTO seperti borjuis kecil. Rasanya, saya tidak memiliki ungkapan yang lebih tepat. Perjalanan kembali ke kampung halaman, seperti menggeledah keranjang ingatan. Lebih sepekan, saya tinggal di sebuah tempat yang berada dalam narasi "sejarah besar" di republik ini. Tapi, saya tidak hendak bercerita soal itu. Lupakan sejenak mengenai  penemuan fosil tengkorak kanak-kanak purba, di Perning, sebuah desa kecil di timur laut Mojokerto, pada 1936. Atau, repihan kota tua Majapahit, di desa Trowulan (sebelumnya, bernama Trangwulan), di sebelah barat Mojokerto.  Saya penasaran mencari tahu lebih jauh. Saat bertemu sejumlah kawan lama semasa sekolah. Ketika percakapan yang tiba-tiba melompat pada: pabrik-pabrik mulai pindah ke tempat yang lebih rendah upah para pekerjanya.   Saya mendadak teringat akan penjelasan David Harvey, seorang geografer sekaligus antropolog. Aliran modal seperti proses molekuler, katanya. Dalam suatu percakapan mengenai buku yang ditulisnya: The New...
Read more

Kuasa-Kata, Semangkuk Pallubasa

KARENA Jawa adalah kuncinya.  Frasa politik ini begitu populer. Hal yang sama juga terjadi saat percakapan tentang elektoral, yang bertautan dengan pemilih. Jawa menjadi tulang punggung demografis Indonesia. Juga dianggap sebagai jantung kebudayaan dan politik. Kalau begitu, agak lebih jauh lagi, apakah budaya Jawa turut mengkonstruk imaji politik dalam frase tersebut. Saya agak tergoda mencari tahu. Apalagi mesin politik sudah menyala. Kick off, partai-partai politik mengajukan kandidat. Komunikasi politik mulai berjalan, terkadang menimbulkan ambiguitas, tak jarang menciptakan kesadaran magis. Itu pula yang membuat saya membaca kembali buku ini, buku tua. Tapi saya rasa, dapat memandu untuk keperluan itu. Diterjemahkan dari buku: Language and Power, Exploring Political Culture in Indonesia. Diterbitkan pertama kali, lebih dari 30 tahun lalu. Penulisnya, Benedict Anderson. Seorang antropolog sekaligus sejarawan politik. Buku ini kumpulan esainya.  Salah satu pencarian Anderso...
Read more