Langsung ke konten utama

Ratu Belanda di Titik Pusat Indonesia

RATU Belanda nampak bersiap menguruk tanah di titik pusat Indonesia (center point of Indonesia-CPI), demikian tempat yang kerap kali disebut. Potretnya terpampang dalam poster berukuran besar di samping pintu masuk, lengkap dengan lampu sorot yang menyala setiap malam. Ratu Belanda, Queen of the Netherlands, adalah nama kapal keruk, yang dimiliki Royal Boskalis Westminister, sebuah maskapai yang berasal dari Negeri Belanda. Mereka memenangkan kontrak dari salah satu tentakel kelompok bisnis properti Ciputra, dengan nilai yang diperkirakan menghampiri 90 juta dollar Singapura, untuk mengerjakan proyek reklamasi di lepas pantai Kota Makassar. Kapal Queen of the Netherlands sendiri dikenal sebagai kapal keruk terbesar di dunia, yang mengerjakan operasi pengerukan mulai dari pembangunan pelabuhan di Dubai, Busan, Singapura, hingga reklamasi di Maladewa. Pada 2008, Herald Sun memberitakan kapal keruk ini menuai protes dengan masalah lingkungan yang hendak dikeruk, ketika bersandar di Melbourne, Australia. Kapal ini memiliki pompa penyedot pasir bertenaga raksasa. Kita bisa membayangkan bak "vacuum cleaner" yang mengapung di laut. Proyek di Makassar itu, sesuai berita yang dilansir perseroan Biro Klasifikasi Indonesia, memerlukan 9 juta meter kubik pasir untuk membangun 75 hektar daratan yang direklamasi.
Tak jauh dari tempat reklamasi yang saat ini ramai dipercakapkan itu, hanya sepelemparan batu saja, terdapat Pulau Lae-Lae. Beberapa pekan lalu, saya ke sana. Lae-Lae termasuk pulau dalam gugusan kepulauan Spermonde, yang masuk dalam wilayah Makassar. Dari Dermaga Kayu Bangkoa, di Jalan Pasar Ikan (Jalan Penghibur), kita dapat menempuhnya kurang dari 10 menit dengan perahu bermotor, bergerak lurus menuju arah barat. Saya bertemu dengan Daeng Puji, seorang perempuan Lae-Lae. "Saya lupa tahun berapa itu, kira-kira bersamaan dengan jatuhnya Pak Harto," tuturnya. Saya berusaha untuk membangkitkan ingatannya kembali peristiwa "pengosongan" pemukiman penduduk Lae-Lae beberapa tahun silam. Belajar melawan lupa. Tak sekedar meruntut atau merangkai peristiwa satu dengan lainnya yang bermakna penting atau mempengaruhi sejarah hidup seseorang, baik cara pandang maupun cara bertindak, melainkan juga berkaitan dengan relasi kuasa.
Awal mulanya, Walikota Makassar saat itu memberi konsesi pada pengembang swasta: Latief Coorporation, yang didirikan pengusaha Minang, Abdul Latief, guna mengubah ruang Lae-Lae dalam bisnis turisme dan properti. Abdul Latief sendiri, kita juga tahu, adalah seorang menteri yang mengundurkan diri, dua hari setelah pesawat Soeharto mendarat kembali di Halim Perdana Kusuma seusai lawatan dari Kairo, dan empat hari sebelum Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Peristiwa yang diceritakan Daeng Puji menarik hati saya jika dikaitkan dengan kurun waktu, sehabis Pemilu Mei 1997 hingga kejatuhan Presiden Soeharto, Maret 1998. Boleh jadi, kurun waktu tersebut, menjadi semacam jejak untuk mengukur apakah rejim Orde Baru masih tetap berada dalam isi kepala kita, ataukah sebaliknya menjadi transisi perpindahan dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Sebagaimana yang sering kita ketahui, fitur utama kehidupan politik Orde Baru adalah pengaburan analisis kelas dan pengelompokan fungsional (korporatisme) sebagai representasi kepentingan. Selain, peristiwa di Lae-Lae itu bagi saya, semacam kick-off para korporat raksasa itu masuk dalam medan perebutan ruang di Makassar di akhir sebuah rejim yang berkuasa selama 31 tahun.
Kembali kepada cerita Daeng Puji. Ketika itu, mereka hendak direlokasi ke sebuah kampung di Salodong, Untia, Makassar. Kalau kita ke sana, tak jauh dari sebuah panti sosial milik departemen sosial, yang dikenal banyak orang sebagai pusat rehabilitasi "anak-anak yang bermasalah". Tempat relokasi itu rupanya, tidak berkesesuaian atau berbeda dengan cara pandang orang Lae-Lae mengenai ruang. Coba tengok penuturan Daeng Puji,"di Salodong, tempat tambatan perahu jauh dari rumah, siapa jamin keamanannya, selain jauh dari tempat biasa mencari ikan".  Bagi, orang Lae-Lae, ruang tidak sekedar rumah, melainkan ruang-hidup, berkaitan dengan penghidupan (livelihood). 
Ruang bagi orang Lae-Lae, meminjam pengetahuan Henri Levebvre, baik secara spasial dan sosial, tidak sekedar soal kohesi atau mentalitas yang dipengaruhi ruang, akan tetapi juga representasi pemaknaan (artikulasi) atau kepemilikan atas sejarah dan hubungan produksi tengah yang berlangsung. Karenanya, ruang kerapkali menjadi arena pertarungan yang sengit dalam memproduksi dan mereproduksi pengetahuan. "Hanya 94 orang yang pindah ke Salodong, lainnya tetap bertahan," lanjut Daeng Puji. Konsesi itu memang kemudian tidak berlanjut, bersamaan dengan pergantian kekuasaan di Jakarta. Namun, Lae-Lae tetap saja rentan, saya pikir, jika gambar rencana ruang kota itu hendak direalisasikan, di mana sebuah jalan akan saling menghubungkan antara CPI, Lae-Lae hingga reklamasi pembangunan pelabuhan baru, di depan pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. 
Di depan poster Ratu Belanda itu, saya mencoba berimajinasi dengan sebuah peta tua sebelum Perjanjian Bongaya, ketika kapal keruk itu membuang sauh kira-kira berada di depan sektor pos-pos perwakilan dagang asing yang berada di Kerajaan Kembar Gowa-Tallo pada waktu itu. Queen of the Netherlands rupanya memang tidak hanya di poster itu, kalau kita ke Watansoppeng, empat jam perjalanan dari Makassar, kita menemui nama Ratu Belanda, Juliana. Nama Juliana itu diabadikan pada nama sebuah bangunan kolonial yang dibangun Gubernur Hindia Belanda, CA Kroesen, pada tahun 1902. Orang menyebutnya sebagai Villa Juliana atau "Mess Tinggi". Kabarnya, pembangunan villa itu untuk menyambut kedatangan Ratu Wilhelmina, ibunda Juliana, ke Soppeng. Namun, situasi politik berubah memanas, yang membatalkan kedatangan Sang Ratu. Bangunan itu pun kini berubah menjadi sebuah museum. Saya sendiri memang belum pernah ke sana, namun saya masih menyimpan keinginan untuk berkunjung ke museum itu. Paling tidak melihat fosil gading gajah purba yang pernah hidup di Lembah Wallanae. Saya sungguh tertarik dengan argumen kawan saya, dosen arkeologi, bahwa penemuan gajah purba membawa implikasi pada jalur migrasi manusia purba Sulawesi.

 Panakukkang, 25 April 2016
Label:

Postingan populer dari blog ini

Politik Antrean: Ketika BBM Mengatur Waktu dan Tubuh Kota

Antrean BBM di SPBU di Makassar, bukan peristiwa satu-dua hari. Jejak waktunya cukup jelas. Sejak awal Agustus, kendaraan sudah mengantre solar, awal September mengantre pertalite dan pertamax. Kendaraan mengular di setiap SPBU. Antrean itu memanjang hingga ratusan meter dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi, ada sesuatu yang ganjil dalam pemandangan itu. Seorang kawan menulis begini. B elum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi antrean panjang ini sungguh membuat saya tersengal-sengal. Di benak terutama. Saya berusaha memahami, merencanakan perjalanan dengan pertimbangan yang baru.  Ini mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam rumah kami. Jika pakai perasaan, maka rasa ini namanya kelu. Seperti punya pasangan hidup, yang menjual teman seperjanjiannya  ke orang asing. Harga BBM yang dibayar di SPBU bukan hanya uang yang keluar dari dompet. Ada harga lain yang jarang terlihat. Waktu yang hilang. Antrean membuat waktu produktif berubah menjadi waktu tunggu. Dalam situasi ...
Baca selengkapnya

Teror Komodifikasi: Membaca Ulang Politik Agraria Indonesia Melalui Lensa Keadilan Pangan

Pangan antara Perut dan Pasar Pada 24 Oktober 2008, dalam peringatan Hari Pangan Dunia di Markas Besar PBB, Bill Clinton menyatakan bahwa pangan “bukan komoditas seperti yang lain” dan menyerukan kebijakan swasembada pertanian. Pernyataan itu muncul di tengah krisis pangan global yang memperlihatkan rapuhnya sistem pangan internasional. [FAO, 2008] Pangan menopang kehidupan, tetapi ekonomi modern mengaturnya melalui pasar: diproduksi untuk dijual, bergerak dalam rantai komoditas, dihargai, dan dalam kondisi tertentu menjadi objek spekulasi serta akumulasi modal. Akibatnya, perhatian sering berhenti pada ketersediaan dan harga. Padahal persoalan pangan bermula jauh sebelum pangan tiba di pasar: pada tanah, benih, air, tenaga kerja, teknologi, dan keputusan politik yang menentukan siapa dapat memproduksinya dan untuk kepentingan siapa. Komodifikasi juga menjangkau tanah, benih, pengetahuan, dan ruang hidup. Di sanalah persoalan pangan bertemu dengan politik agraria. Rantai Komoditas ...
Baca selengkapnya

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...
Baca selengkapnya

Mengasingkan Daging: Plastic Beauty dan Perebutan Makna Tubuh

Ada serial yang selesai ketika episode terakhir berakhir. Ada pula serial yang justru baru mulai bekerja setelah layar ditutup. Plastic Beauty (Dauntaimu, 2026) termasuk yang kedua. Serial ini menggunakan dunia bedah kosmetik sebagai pintu masuk. Dua dokter perempuan, Fumi dan Rin, berhadapan dengan tubuh yang ingin diselamatkan, diubah, diperbaiki, atau ditafsirkan kembali. Tetapi persoalannya segera menjadi lebih luas: bukan hanya mengapa manusia ingin mengubah tubuh, melainkan siapa yang menentukan tubuh seperti apa yang layak diinginkan. Sebab sebelum tubuh dioperasi, tubuh terlebih dahulu dibaca. Keriput diba ca sebagai tanda tua. Tubuh gemuk dapat dibaca sebagai tidak disiplin. Wajah tertentu dianggap lebih pantas tampil di depan kamera. Tubuh perempuan dibebani aturan tentang bagaimana ia seharusnya terlihat. Padahal tubuh biologis tidak membawa semua makna itu sejak lahir. Kebudayaan memberinya bahasa. Di sinilah tubuh menjadi penting bagi Cultural Studies. Tubuh bukan sekada...
Baca selengkapnya

Marx Minum Kopi, Sassen Bertanya: Di Mana Perempuannya?

Percakapan Imajiner tentang Kota, Mobilitas, dan Kehidupan Sehari-hari di Makassar. Percakapan ini adalah eksperimen teoritik imajiner. Ia berangkat dari sebuah tradisi dalam sosiologi yang menggunakan percakapan antarpemikir sebagai cara untuk menguji gagasan. Bukan sekadar mendramatisasi teori. Bukan pula membuat para pemikir yang sudah lama meninggal seolah-olah sedang nongkrong di warkop. Pertanyaannya lebih sederhana, sekaligus lebih sulit: apakah teori-teori klasik masih mampu berbicara satu sama lain ketika berhadapan dengan realitas kota abad ke-21? Kali ini Karl Marx, Émile Durkheim, dan Max Weber kita pertemukan di Makassar. Lalu kita tambahkan Saskia Sassen. Alasannya sederhana. Ketika pembicaraan sampai pada kota, mobilitas, kapital, birokrasi, dan solidaritas, ada sesuatu yang terus menghilang dari percakapan: pengalaman perempuan. Maka kita mulai. Sore, Warkop, dan Tiga Cara Melihat Kota Sore belum terlalu tua. Macet belum benar-benar datang. Di sebuah warkop, Karl ...
Baca selengkapnya