Langsung ke konten utama

Melintasi Sabana, Seram Barat

PAGI-PAGI benar saya sudah meninggalkan penginapan di depan mesjid negeri Passo, Ambon. Saya meluncur ke arah pelabuhan Hunimua, Liang, dimana kapal feri menuju Waipirit itu bersandar. Jalanan masih basah, hujan semalaman. Baliho para kandidat gubernur Maluku tampak berjejer di tiap sudut jalan. Pemilihan gubernur kali ini boleh jadi terasa penting, paling tidak menguji kembali semangat rekonsiliasi, penyelesaian politik identitas atau fitur oposisi perasaan "ke-kita-an" terhadap yang lain, yang sempat membakar masa lalu. Bukankah, sebagian dari pemilih tersebut, adalah mereka yang pernah menjadi kombatan saat masih berumur anak-anak dalam konflik kekerasan bersentimen etnis dan agama di Maluku pada 1999-2002. Data statistik struktur usia penduduk dalam sebuah dokumen rencana pembangunan tahun 2016 menggambarkan, jumlah penduduk terbesar di Kota Ambon, adalah yang berusia 20-24 tahun, diikuti mereka yang berusia 25-30 tahun.
Matahari pagi hangat dan laut tenang, penyeberangan menuju Seram Bagian Barat. Ini adalah perjalanan pertama kali saya ke Pulau Seram. Orang menyebut sebagai Nusa Ina, Pulau Ibu. Lebih satu tahun lalu, saya membeli sebuah buku dengan genre etno-ekologi, berjudul: Pulau Seram. Hasil disertasi Dyah Maria Wirawati Suharno, yang dibukukan, mengenai orang Alune, populasi yang terletak di sebelah barat Seram. Narasi buku yang memikat membuat saya berharap, kelak suatu hari nanti saya dapat melawat ke Seram. 
Tiba di Waipirit, kurang dari dua jam dari Liang. Perjalanan ke Piru, ibukota Seram Bagian Barat, sungguh lengang. Jalan raya nasional beraspal mulus. Kendaraan yang melintas dapat dihitung jari. Saya hanya agak terganggu, ketika berada di sebuah penginapan tak jauh dari pelabuhan Waipirit. Sebuah tulisan bercat merah menyolok di atas pintu belakang tempat karaoke: Dilarang Masuk Kecuali Pramuria dan Karyawan. Situasi sepi dengan teks seperti ini menjadi paradoks, kecuali semacam penanda atau situs. Situs keramaian industri. Benar, di tengah jalan menuju Piru, saya melihat cerobong pabrik dan bangunan gudang, dilengkapi dengan dermaga pelabuhan angkut. Kawan saya berujar pendek, "itu bekas pabrik kayu lapis Djajanti Group". 
Ya, sebuah pabrik kayu lapis besar di daerah aliran sungai (DAS) Ety, di Waisarisa, Kairatu Barat. Januari 1985, Presiden Soeharto meresmikan 10 pabrik kayu lapis di Maluku, melalui sebuah seremoni di Batugong, sebelah timur Kota Ambon. Saat itu, Soeharto membawa serta rombongan menteri, termasuk Panglima ABRI, Jenderal Benny Moerdani. Empat diantara sepuluh pabrik itu berada di Waisarisa, seperti Artika Optimal Inti dan Green Timber Jaya, yang merupakan tentakel Djajanti Group. Dimulainya babak baru peralihan ekspansif dari produksi kayu bulat ke arah kayu olahan tanpa memikirkan pasokan. Masuknya para pendatang menjadi pekerja pabrik telah memperluas pemukiman desa Waisarisa dan juga desa Kamal. Namun kini keadaan berubah menjadi dramatik, pabrik tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Perusahaan kayu lapis, yang pernah berjaya di masa Orde Baru, itu dinyatakan pailit pada 2008, utangnya menumpuk.
Di wilayah DAS Ety juga dikenali sebagai daerah transmigrasi sukarela dari Sulawesi Selatan dan Kepulauan Lease (Saparua, Haruku, Nusalaut) yang berada di sebelah selatan Seram. Sementara lokasi transmigrasi pertama di Maluku, pada tahun 1954, berada di Kairatu, di desa Gemba, menghapus nama desa  sebelumnya, Waimital. Gemba adalah singkatan dari Gerakan Masyarakat Baru. Selain itu, sejak awal 1990, banyak pemukiman baru yang didirikan di tepi jalan nasional, sebagai bagian program pemerintah pada saat itu. Kita pun tahu, hal ini mereorganisasi ruang hidup masyarakat hukum adat (masyarakat tempatan) yang semula berdiam di wilayah pedalaman. Di kemudian hari, diketahui terjadi penghancuran hutan secara meluas di wilayah adat yang pernah mereka tinggali, di wilayah pedalaman, oleh perusahaan pengelola hutan baik yang legal maupun ilegal. 
Sekitar sejam kemudian, saya tiba di gerbang Kota Piru. Sekilas mirip Brandenburg Gate, pintu gerbang kota Berlin, Jerman. Mungkin saya terlampau berlebihan. Bangunan gerbang itu ditopang tiang penyangga bulat diletakan secara sejajar di sisi kanan dan kiri. Di atap bangunan, terdapat patung garuda sedang mengepakan kedua sayapnya. Saya tiba-tiba merasa sedang memasuki sebuah kota kecil yang sarat monumen.  Sebelum masuk ke jantung Piru, di sebuah lingkaran perempatan jalan, berdiri patung Jacubus (Bob) Puttileihalat, bupati Seram Bagian Barat yang pertama dan dua periode. Bob sendiri kelahiran Kataloka, sebuah negeri di ujung timur Seram. Kabupaten ini dibentuk 18 Desember 2003, dimana konflik sosial di Maluku belum benar-benar mereda. Seram Bagian Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah.  Patung Bob sekaligus menjadi petunjuk arah jalan menuju ke kantor bupati.
Patung Bob pula mengingatkan, sejauh dari pembacaan saya, kontestasi politik pada saat pemilihan kepala daerah di kabupaten ini. Terutama peran signifikan keturunan pendatang asal Buton, Sulawesi Tenggara, di pentas politik Seram Bagian Barat Orang-orang Buton memiliki perjumpaan kultural yang sangat panjang dengan Seram. Paling tidak, kita dapat telusuri dari sejarah desa di Seram Bagian Barat, terutama di Luhu, Huamual, seperti kampung Amaholu yang berkait pelayaran tradisional orang-orang Buton. Faktor "Buton" juga dikonstruksikan sebagai penentu kemenangan dalam Pilkada Seram Bagian Barat. Misalnya Pilkada 2004, Bob Puttileihala berpasangan dengan La Kadir. Kandidat bupati lainnya saat itu adalah, Jabar Abdu, keturunan Buton yang berasal dari Limboro, Luhu. Selain itu, ada Subeno, anak transmigran Jawa dari Gemba yang sukses. Saya sendiri agak terkejut dengan dinamika politik semacam ini, padahal saat itu konflik penuh sentimen etnis dan agama di Maluku belum benar-benar reda. 
Saya melanjutkan perjalanan dari Piru menuju Pelita Jaya. Semula niatnya ke Pulau Ose, tapi hari sudah terbilang sore. Saya bersama seorang kawan dari desa Morekao. Ricky, namanya. Mantan pemain sepak bola. Kakinya patah, waktu bermain bola di Stadion Mandala, Ambon, melawan Persiter Ternate dan Persma Manado. Saat ini, ia membuka sekolah sepak bola untuk remaja di desanya, dengan dukungan dana desa. Kami berhenti sejenak di gedung kesenian Seram Bagian Barat, Nusa Ina Center. Sebuah bangunan yang tepat berada di pertigaan jalan. "Kalau terus pak ini ke kampungnya pak Bupati, Yasin Payapo, di Luhu, Huamual. Kalau mau ke kantor DPRD lewat jalan yang menanjak ini, nanti di sana ada jalan lagi ke tempatnya tambang nikel," jelas Ricky.
Besaran tambang nikel di Seram Barat nampak digandang-gadang sejumlah pihak sejak enam-lima tahun silam, mengharap ceruk keuntungan berlipat ganda. Pernyataan yang mengemuka, keuntungan tambang kerapkali tersembunyi di bawah karpet demokrasi. Industri ekstratif tambang selalu erat relasinya dengan kontestasi dalam Pilkada di suatu daerah. Lawatan saya ke sejumlah lokasi tambang, selalu saja makna ancaman terhadap ruang hidup rasanya berurat akar di benak masyarakat lingkar tambang. 
Menuju Pelita Jaya. Saya melewati padang rumput ilalang (sabana) yang lapang dan sejumlah tegakan pohon kayu putih. Padang rumput seperti menjadi pemandangan khas Seram Barat. Boleh jadi, meluasnya padang rumput itu lantaran terjadi kebakaran berulang-kali. Kebakaran bisa terjadi secara alami karena musim kering,  atau dipicu karena kegiatan pertanian dan pengelolaan hutan (eksploitasi). Tanah sedikit hara, vegetasi yang musnah akibat kebakaran berulang-ulang, regenerasi yang lambat, menjadi rangkaian penjelasan terbentuknya padang rumput ilalang. Dari balik bukit, berselimut sabana itu, nampak di kejauhan gugus pulau kecil.

Tiba di Pelita Jaya. Saya menikmati sore, berjalan di atas jembatan kayu di antara pohon mangrove, yang menjulur keluar menuju laut.  Jembatan ini saling terhubung dengan rumah apung dan karamba. Sebuah perahu dua mesin tempel merapat di jembatan. Mereka membongkar muatan ikan tuna. Saya tiba-tiba teringat keluhan kawan saya dari Kaibobo soal: pengeboman ikan di laut, juga pembalakan kayu yang mengancam keberadaan mata air di negeri mereka. 

Mandai, 6 Mei 2018



Postingan populer dari blog ini

Politik Antrean: Ketika BBM Mengatur Waktu dan Tubuh Kota

Antrean BBM di SPBU di Makassar, bukan peristiwa satu-dua hari. Jejak waktunya cukup jelas. Sejak awal Agustus, kendaraan sudah mengantre solar, awal September mengantre pertalite dan pertamax. Kendaraan mengular di setiap SPBU. Antrean itu memanjang hingga ratusan meter dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi, ada sesuatu yang ganjil dalam pemandangan itu. Seorang kawan menulis begini. B elum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi antrean panjang ini sungguh membuat saya tersengal-sengal. Di benak terutama. Saya berusaha memahami, merencanakan perjalanan dengan pertimbangan yang baru.  Ini mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam rumah kami. Jika pakai perasaan, maka rasa ini namanya kelu. Seperti punya pasangan hidup, yang menjual teman seperjanjiannya  ke orang asing. Harga BBM yang dibayar di SPBU bukan hanya uang yang keluar dari dompet. Ada harga lain yang jarang terlihat. Waktu yang hilang. Antrean membuat waktu produktif berubah menjadi waktu tunggu. Dalam situasi ...

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...

Teror Komodifikasi: Membaca Ulang Politik Agraria Indonesia Melalui Lensa Keadilan Pangan

Pangan antara Perut dan Pasar Pada 24 Oktober 2008, dalam peringatan Hari Pangan Dunia di Markas Besar PBB, Bill Clinton menyatakan bahwa pangan “bukan komoditas seperti yang lain” dan menyerukan kebijakan swasembada pertanian. Pernyataan itu muncul di tengah krisis pangan global yang memperlihatkan rapuhnya sistem pangan internasional. [FAO, 2008] Pangan menopang kehidupan, tetapi ekonomi modern mengaturnya melalui pasar: diproduksi untuk dijual, bergerak dalam rantai komoditas, dihargai, dan dalam kondisi tertentu menjadi objek spekulasi serta akumulasi modal. Akibatnya, perhatian sering berhenti pada ketersediaan dan harga. Padahal persoalan pangan bermula jauh sebelum pangan tiba di pasar: pada tanah, benih, air, tenaga kerja, teknologi, dan keputusan politik yang menentukan siapa dapat memproduksinya dan untuk kepentingan siapa. Komodifikasi juga menjangkau tanah, benih, pengetahuan, dan ruang hidup. Di sanalah persoalan pangan bertemu dengan politik agraria. Rantai Komoditas ...

Mengasingkan Daging: Plastic Beauty dan Perebutan Makna Tubuh

Ada serial yang selesai ketika episode terakhir berakhir. Ada pula serial yang justru baru mulai bekerja setelah layar ditutup. Plastic Beauty (Dauntaimu, 2026) termasuk yang kedua. Serial ini menggunakan dunia bedah kosmetik sebagai pintu masuk. Dua dokter perempuan, Fumi dan Rin, berhadapan dengan tubuh yang ingin diselamatkan, diubah, diperbaiki, atau ditafsirkan kembali. Tetapi persoalannya segera menjadi lebih luas: bukan hanya mengapa manusia ingin mengubah tubuh, melainkan siapa yang menentukan tubuh seperti apa yang layak diinginkan. Sebab sebelum tubuh dioperasi, tubuh terlebih dahulu dibaca. Keriput diba ca sebagai tanda tua. Tubuh gemuk dapat dibaca sebagai tidak disiplin. Wajah tertentu dianggap lebih pantas tampil di depan kamera. Tubuh perempuan dibebani aturan tentang bagaimana ia seharusnya terlihat. Padahal tubuh biologis tidak membawa semua makna itu sejak lahir. Kebudayaan memberinya bahasa. Di sinilah tubuh menjadi penting bagi Cultural Studies. Tubuh bukan sekada...

Ijazah Palsu, Pasar Gelap, dan Istana: Siapa yang Memproduksi Legitimasi?

Pembuka: Ketika Tanda Mengalami Devaluasi ​Ada persimpangan yang menarik untuk dibaca dalam dinamika politik terkini. Di satu spektrum, kasus pemalsuan dokumen dan ijazah diperjualbelikan secara terbuka—dalam pengungkapan oleh kepolisian, ijazah palsu bahkan ditawarkan sekitar Rp600.000. Di spektrum lain, publik terus disuguhi polemik atas keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik. Sementara pada medan yang berbeda, seorang figur kritis yang lama memproduksi klaim kepakaran digital-forensik atas keaslian dokumen politik, akhirnya mengoreksi hasil kajiannya, meminta maaf, dan bertemu langsung dengan pimpinan negara di Istana Wakil Presiden. ​Ketiga peristiwa ini tidak perlu diikat secara paksa dalam satu hubungan sebab-akibat yang linear. Namun, ketiganya dapat dibaca sebagai tiga skala analisis—mikro, meso, dan makro—terhadap satu pertanyaan yang mendasar: bagaimana legitimasi diproduksi, disahkan, dan dikonversi menjadi akses terhadap kekuasaan? ​ Skala Mikro: Ijazah Palsu dan Pe...