Langsung ke konten utama

Dia Bicara Lorong

BERAPA sebenarnya jumlah lorong di Kota Makassar. Saya berusaha keras mencari jawaban ini. Saya sudah sekian kali mengulik, menelusuri di internet. Rasanya tak ada sumber atau rujukan yang dapat memastikan jumlahnya secara tepat. Jumlah lorong di Makassar diestimasikan lebih dari 1.500. Saya sendiri tiba-tiba saja tertarik dengan pertanyaan ini, seusai sebuah pertemuan yang tak terduga dengan seorang kawan lama. Selepas magrib, di depan lapak penjual sate Mase Masea, sudut perempatan jalan Bandang dan Mesjid Raya. Sebuah lapak yang buka malam hari, yang tak terlupakan sejak kami kuliah pada paruh akhir dekade 1980-an. Dia bicara lorong, saat membuka percakapan. Ada keinginan kuatnya, menghentikan langkah orang untuk merampok, membegal uang rakyat, dalam "proyek pembangunan" di lorong-lorong Makassar. Saya menangkapnya pada kata "partisipasi", karena partisipasi menghindarkan orang akan keterkucilan, eksklusi sosial. Namun, mengeksekusi kata "partisipasi" menjadi nyata, agar tidak menjadi macan keras, bukan pekerjaan mudah.
Danny Pomanto, walikota Makassar saat ini, menganalogikan lorong seperti: sel yang menjalar dalam tubuh, yang hendak disehatkan. Lorong membentuk kota. Namun, tidak mudah rasanya, bagi saya, mencari tahu sejarah terbentuknya pola ruang (morfologi) lorong di kota ini. Saya berusaha menafsir, mengaitkan dengan pembentukan kota lama di daerah Pecinan, kampung Melayu, kampung Arab. Mungkin saja, lorong terbentuk secara terencana mengikuti sebuah garis tertentu yang menghubungkan antar-rumah baik yang bermuara pada jalanan sekunder, maupun berbentuk lorong buntu (kuldesak). Lorong bisa jadi terbentuk secara spontan dengan keterbatasan ruang (spasial) terbuka. Di sejumlah wilayah, lorong terbentuk berkait antar-rumah karena satu klan keluarga atau memiliki hubungan keluarga. Jika demikian, mestinya lorong mewariskan kohesi sosial yang kuat, memiliki kemampuan memproduksi atau mereproduksi pengetahuan dan prilaku.  Saya sendiri sedang mencari tahu kemungkinan hubungan lukisan mural atau tulisan grafiti yang dicat semprot pilox dengan kisah-kisah sosial, mungkin juga politik, di tembok-tembok lorong. Di sisi lain, lorong kerap kali dinilai melahirkan berbagai kecemasan: kantong kemiskinan, kejahatan, infrastruktur yang tak beres, hingga stigma sosial lainnya.
Ada sepertiga penduduk tinggal di lorong, kata Danny Pomanto pada sebuah media. Maka, pertanyaan demografi menjadi penting. Dimana daerah yang padat populasi, dimana yang bersifat menyebar. Saya berusaha menelisik data BPS, dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 hingga 2014. Paling tidak, ada empat kecamatan yang berada di atas kisaran 20 ribu jiwa per kilometer persegi. Namun, beberapa kecamatan mengalami penurunan populasi dilihat dari tingkat kepadatan. Kecamatan Makassar misalnya, yang tingkat kepadatannya, di atas 30 ribu jiwa per kilometer mengalami penurunan -0,15 persen atau -0,o3 persen per tahun. Atau, Bontoala yang mengalami penurunan -10,83 persen atau -2,71 persen per tahun. Sebaliknya, ada beberapa kecamatan yang mengalami pertambahan kepadatan penduduk, Biringkanaya, misalnya, 46,06 persen atau 9,21 persen per tahun.
Data kepadatan mestinya tidak berhenti sampai di sini, lantaran berkaitan dengan daya atau kapasitas dukung lingkungan, kita mesti tahu soal data luas bangunan, aset kepemilikan, mungkin dari sini kita bisa temukan ketimpangan. Boleh jadi, ada masalah mengenai kebutuhan hunian. Mungkin kita bisa menafsirkan mengapa mereka tetap bermukim di daerah yang padat penduduk. Kita tahu, di Indonesia umumnya, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR), yang dirilis melalui survei Bank Indonesia, melaju lebih tinggi daripada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang kita bisa buka datanya melalui BPS. Artinya, kemampuan daya beli masyarakat di bawah laju peningkatan harga hunian atau rumah. Kita juga membaca dengan menghubungkan ekspansi bisnis properti para pengembang raksasa di kota ini, berapa persediaan lahan (land-bank) mereka, apakah terjadi indikasi bubble, dalam bahasa awam sedang menggoreng harga properti. Celakanya, kita seringkali dihadapkan dengan informasi yang terkesan didistorsi pihak pengembang misalnya: sold-out, hanya tinggal 1 rumah dan sebagainya. 
Atau, kita juga mencoba menghubungkan dengan data lain yang tersedia, peta kemiskinan, misalnya. Mungkin, hal ini bisa jadi mengusik pikiran: apakah wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang bergerak naik dalam kurun waktu tersebut berada di wilayah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan. Bisa juga, kita menengok data infrastruktur yang tersedia di wilayah-wilayah padat penduduk. Coba bayangkan, jika daerah yang cukup padat dengan semakin terbatas daya dukung lingkungan, bagaimana mereka mengakses air bersih.
Kita lagi-lagi juga harus melihat penghidupan (livelihood) mereka yang bermukim di lorong-lorong padat penduduk. Dari sejumlah studi yang pernah dilakukan, menggambarkan mereka kebanyakan berada di sektor informal. Sebuah sektor pekerjaan yang rentan: tanpa jaminan sosial, kesehatan, keamanan, hingga hari tua. Bagi, mereka yang berada di sektor ini, semacam "ruang tunggu". Apa yang saya bayangkan kemudian, apakah kondisi tersebut, dengan berbagai data itu, akan mengancam aset kehidupan mereka dan berisiko terhadap kemampuan hidup.
Saya membayangkan, betapa kawan lama saya ini meluangkan banyak waktu melihat progres data di lorong-lorong, sekaligus berusaha untuk menciptakan peluang, sekecil apapun celahnya, guna peningkatan kapasitas dan kesempatan (aksebilitas) warga: bernegoisasi, mengorganisir, melahirkan panggung agar partisipasi warga bukan macan kertas. Kawan lama saya ini mungkin juga sedang merelasikan data realisasi belanja (volume APBD) yang dirilis kementerian keuangan dengan PDRB, guna melihat apakah APBD menggerakan sebagian besar roda ekonomi di kota itu, atau malahan swasta atau korporat raksasa itu? Toh, saya tetap memuji kawan lama ini, masih bisa meluangkan waktu dan tenaganya secara sukarela, di luar aktivitasnya sebagai akademisi di sebuah universitas di kota ini, agar warga lorong terpenuhi haknya, hak atas kota. Bukankah kota ini mesti sombere (ramah) terhadap warganya.

 Tamalanrea, 23 Mei 2016
Label:

Postingan populer dari blog ini

Politik Antrean: Ketika BBM Mengatur Waktu dan Tubuh Kota

Antrean BBM di SPBU di Makassar, bukan peristiwa satu-dua hari. Jejak waktunya cukup jelas. Sejak awal Agustus, kendaraan sudah mengantre solar, awal September mengantre pertalite dan pertamax. Kendaraan mengular di setiap SPBU. Antrean itu memanjang hingga ratusan meter dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi, ada sesuatu yang ganjil dalam pemandangan itu. Seorang kawan menulis begini. B elum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi antrean panjang ini sungguh membuat saya tersengal-sengal. Di benak terutama. Saya berusaha memahami, merencanakan perjalanan dengan pertimbangan yang baru.  Ini mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam rumah kami. Jika pakai perasaan, maka rasa ini namanya kelu. Seperti punya pasangan hidup, yang menjual teman seperjanjiannya  ke orang asing. Harga BBM yang dibayar di SPBU bukan hanya uang yang keluar dari dompet. Ada harga lain yang jarang terlihat. Waktu yang hilang. Antrean membuat waktu produktif berubah menjadi waktu tunggu. Dalam situasi ...
Baca selengkapnya

Teror Komodifikasi: Membaca Ulang Politik Agraria Indonesia Melalui Lensa Keadilan Pangan

Pangan antara Perut dan Pasar Pada 24 Oktober 2008, dalam peringatan Hari Pangan Dunia di Markas Besar PBB, Bill Clinton menyatakan bahwa pangan “bukan komoditas seperti yang lain” dan menyerukan kebijakan swasembada pertanian. Pernyataan itu muncul di tengah krisis pangan global yang memperlihatkan rapuhnya sistem pangan internasional. [FAO, 2008] Pangan menopang kehidupan, tetapi ekonomi modern mengaturnya melalui pasar: diproduksi untuk dijual, bergerak dalam rantai komoditas, dihargai, dan dalam kondisi tertentu menjadi objek spekulasi serta akumulasi modal. Akibatnya, perhatian sering berhenti pada ketersediaan dan harga. Padahal persoalan pangan bermula jauh sebelum pangan tiba di pasar: pada tanah, benih, air, tenaga kerja, teknologi, dan keputusan politik yang menentukan siapa dapat memproduksinya dan untuk kepentingan siapa. Komodifikasi juga menjangkau tanah, benih, pengetahuan, dan ruang hidup. Di sanalah persoalan pangan bertemu dengan politik agraria. Rantai Komoditas ...
Baca selengkapnya

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...
Baca selengkapnya

Mengasingkan Daging: Plastic Beauty dan Perebutan Makna Tubuh

Ada serial yang selesai ketika episode terakhir berakhir. Ada pula serial yang justru baru mulai bekerja setelah layar ditutup. Plastic Beauty (Dauntaimu, 2026) termasuk yang kedua. Serial ini menggunakan dunia bedah kosmetik sebagai pintu masuk. Dua dokter perempuan, Fumi dan Rin, berhadapan dengan tubuh yang ingin diselamatkan, diubah, diperbaiki, atau ditafsirkan kembali. Tetapi persoalannya segera menjadi lebih luas: bukan hanya mengapa manusia ingin mengubah tubuh, melainkan siapa yang menentukan tubuh seperti apa yang layak diinginkan. Sebab sebelum tubuh dioperasi, tubuh terlebih dahulu dibaca. Keriput diba ca sebagai tanda tua. Tubuh gemuk dapat dibaca sebagai tidak disiplin. Wajah tertentu dianggap lebih pantas tampil di depan kamera. Tubuh perempuan dibebani aturan tentang bagaimana ia seharusnya terlihat. Padahal tubuh biologis tidak membawa semua makna itu sejak lahir. Kebudayaan memberinya bahasa. Di sinilah tubuh menjadi penting bagi Cultural Studies. Tubuh bukan sekada...
Baca selengkapnya

Marx Minum Kopi, Sassen Bertanya: Di Mana Perempuannya?

Percakapan Imajiner tentang Kota, Mobilitas, dan Kehidupan Sehari-hari di Makassar. Percakapan ini adalah eksperimen teoritik imajiner. Ia berangkat dari sebuah tradisi dalam sosiologi yang menggunakan percakapan antarpemikir sebagai cara untuk menguji gagasan. Bukan sekadar mendramatisasi teori. Bukan pula membuat para pemikir yang sudah lama meninggal seolah-olah sedang nongkrong di warkop. Pertanyaannya lebih sederhana, sekaligus lebih sulit: apakah teori-teori klasik masih mampu berbicara satu sama lain ketika berhadapan dengan realitas kota abad ke-21? Kali ini Karl Marx, Émile Durkheim, dan Max Weber kita pertemukan di Makassar. Lalu kita tambahkan Saskia Sassen. Alasannya sederhana. Ketika pembicaraan sampai pada kota, mobilitas, kapital, birokrasi, dan solidaritas, ada sesuatu yang terus menghilang dari percakapan: pengalaman perempuan. Maka kita mulai. Sore, Warkop, dan Tiga Cara Melihat Kota Sore belum terlalu tua. Macet belum benar-benar datang. Di sebuah warkop, Karl ...
Baca selengkapnya