Langsung ke konten utama

Buru

BURU. Sebuah nama, lekat dalam ingatan sejarah. Buru mengingatkan kita pertama pada, tahanan politik (Tapol) paska peristiwa 1965. Terakhir, para penambang liar yang memburu emas. Untuk pertama kalinya, saya menjejakan kaki di tanah Buru, di Namlea. Sebelum subuh tiba. Sehabis melaut delapan jam dari Galala, Ambon. Tidak semua orang bisa naik kapal laut. Kita seperti dikocok-kocok. Selepas Tanjung Allang, di Laut Banda, kapal besi yang saya tumpangi mulai berjalan terhuyung dihantam gelombang besar. Sekitar 49 tahun silam, dari cerita-cerita yang ada. Sebuah kapal apkiran Perang Dunia II yang berkarat, hampir karam di laut ini. Kapal itu yang mengirim "orang-orang merah" dari dermaga Sodong, Nusakambangan ke Pulau Buru, pada 17 Agustus 1969. Mereka diasingkan, dibuang begitu saja, tanpa pernah diadili. "Aku menuju ke happy land somewhare," tulis Pramoedya Ananta Toer dengan nada satire, dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. "Kami berangkat bersama lebih delapan ratus orang dengan kapal ADRI XV sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia," lanjut Pram. Di kemudian hari, kapal ini dikabarkan tenggelam di tengah jalan, ketika berlayar menuju dok di Hongkong.

Saya menuju ke arah Lolong Guba, sekitar dua jam dari Pelabuhan Namlea. Pagi masih belum terang benar. Jalanan yang masih lengang. Rasanya, kendaraan yang saya tumpangi, mengikuti alur Teluk Kayeli. Lalu, mendaki dan berkelok di antara bukit-bukit cadas yang dipangkas miring sisi-sisinya. Tak lama, matahari pagi mulai terasa hangat. Hari mulai terang. Kesempatan baik bagi saya, cari tahu nama tempat yang dilewati. Ada plang yang menjorok ke dalam dari pinggir jalan raya, di bawahnya tertulis: Savanajaya. 
Ya, Savanajaya. Awalnya, salah satu unit dari kamp Tapol di Pulau Buru. Pemerintahan Soeharto menyebut Buru itu sebagai Tefaat (tempat pemanfaatan). Lalu, berganti nama menjadi Inrehab (instalasi rehabilitasi). Pada Juni 1972, tempat ini menjadi proyek pedesaan pertama di lembah Waeapo. Diberi nama: Desa Savanajaya. Lembah Waeapo merupakan dataran yang paling luas di Buru. Saya baru singgah di Savanajaya sehari sebelum balik ke Ambon, itupun hari sudah gelap. Saya hanya menjemput seorang kawan, yang sudah menunggu tak jauh dari bekas gedung kesenian Tapol.
Sepanjang perjalanan di lembah Waeapo, sawah terhampar luas, dengan bukit-bukit yang bersambungan di belakangnya. Puluhan tahun lalu, adalah padang rumput ilalang savana. Tanah yang tidak mudah dicangkul dan diolah. Tanah keras, yang miskin hara. Hanya tanaman kayu putih, rasanya, yang bisa bertahan dengan keadaan itu. Saya lalu membayangkan bagaimana para Tapol itu dipaksa kerja mencetak sawah di atas tanah yang keras. Boleh jadi, mereka dalam keadaan lapar. Begitulah dari cerita-cerita yang ada. Lebih dari 10 ribu Tapol dikirim ke Buru. Mereka yang dikirim itu, katanya, agar tidak bikin sesak penjara di Jawa. Para Tapol itu tak sekedar mencetak sawah atau berladang. Mereka juga menyuling minyak kayu putih, membangun waduk irigasi, bahkan merintis jalan raya menuju Namlea, sebelum kedatangan para transmigran dari Jawa pada tahun 1980. Tak lama berselang, setelah Tapol Buru terakhir itu dibebaskan, November 1979. Nus, seorang kawan, yang saat itu duduk di bangku sekolah dasar di Namlea, sempat menyaksikan upacara pembebasan Tapol terakhir. "Banyak yang jatuh pingsan karena tidak tahan terik matahari," kenang kawan saya itu. Semua bangunan yang punya sejarah kelam itu sudah diratakan, sebelum kedatangan para transmigran. Hanya bekas gedung kesenian Tapol di Savanajaya itu saja, yang tersisa bisa menjadi penanda.
Selain itu, mungkin saja, kata yang masih tersimpan dalam kepala orang: Mako dan unit. Dalam sejumlah percakapan, orang memakai dua istilah itu untuk merujuk lokasi. Istilah yang berasal dari masa pengasingan Tapol. Mako singkatan dari markas komando Waeapo, kamp khusus bagi Tapol yang keras kepala, tidak mau tunduk. Mako menjadi horor bagi para pembangkang. Namun, bangunan atau barak Mako sudah tidak ada lagi jejaknya. Saya sendiri agak penasaran, dimana letak persisnya Mako pada waktu itu. Paling tidak, saya menemukan dua jawaban: di sekitar kantor kecamatan dan Polsek Waepo. Tapi secara umum, itu pula yang membuat Waenetat, ibukota Kecamatan Waeapo, lebih sering disebut Mako. 
Di Waenetat, kita tak terlampau sulit menemukan penginapan. Seperti halnya di ibukota kabupaten, Namlea. Namun untuk ukuran ibukota kecamatan itu, jumlah penginapan yang ada sudah melampaui cukup. Hal ini bisa menjelaskan beberapa hal. Terutama sejak butiran emas ditemukan di Gunung Botak, Desa Dava, Kecamatan Waelata. Emas telah itu menyilaukan mata puluhan ribu orang. Mereka menyerbu Gunung Botak, menggali lubang, menggerusnya, berebut bebatuan berurat emas. Para pemburu emas, cukong penambang gelap, juga prostitusi. Penambangan emas ilegal juga dilakukan di Gogorea, Waeapo, dan Gunung Nona, Lolong Guba. Mereka beroperasi siang malam.
Tiba di Lolong Guba. Saya menginap beberapa hari. Dalam sejumlah percakapan dengan kawan-kawan desa, ada dua kata yang merisaukan mereka: sianida dan merkuri. Keduanya dipakai guna memisahkan butiran emas dari bebatuan itu. Akan tetapi, keduanya juga mengancam sumber pangan di lokasi lingkar tambang. Ketika limbah sianida dan merkuri dari lokasi tambang itu mengalir ke sungai. Ratusan pohon sagu kering. Sawah tercemar. Hewan ternak dan ikan mati. Kedaulatan pangan mereka benar-benar sedang terancam. Satu dua orang kawan tiba-tiba bersikap ragu, saat saya bertanya, apakah pranata adat masyarakat tempatan bisa memecahkan perkara ini.
Di atas Kapal Motor Penyeberangan Temi, pagi itu. Perjalanan kembali ke Ambon. Seorang kawan berkata,"kita tidak sedang menulis apa-apa, di google sudah banyak tulisan soal Buru, yang penting kita sudah berkunjung, ini semacam ziarah". Ya, selalu saja terjadi perebutan atas apa yang diingat atau, sebaliknya, mengusik apa yang harus dilupakan. Ziarah, untuk menumbuhkan ingatan atas wacana-wacana kecil. Ziarah di tanah pengharapan.

Paccerakkang, 28 Mei 2018

Postingan populer dari blog ini

Politik Antrean: Ketika BBM Mengatur Waktu dan Tubuh Kota

Antrean BBM di SPBU di Makassar, bukan peristiwa satu-dua hari. Jejak waktunya cukup jelas. Sejak awal Agustus, kendaraan sudah mengantre solar, awal September mengantre pertalite dan pertamax. Kendaraan mengular di setiap SPBU. Antrean itu memanjang hingga ratusan meter dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi, ada sesuatu yang ganjil dalam pemandangan itu. Seorang kawan menulis begini. B elum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi antrean panjang ini sungguh membuat saya tersengal-sengal. Di benak terutama. Saya berusaha memahami, merencanakan perjalanan dengan pertimbangan yang baru.  Ini mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam rumah kami. Jika pakai perasaan, maka rasa ini namanya kelu. Seperti punya pasangan hidup, yang menjual teman seperjanjiannya  ke orang asing. Harga BBM yang dibayar di SPBU bukan hanya uang yang keluar dari dompet. Ada harga lain yang jarang terlihat. Waktu yang hilang. Antrean membuat waktu produktif berubah menjadi waktu tunggu. Dalam situasi ...

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...

Teror Komodifikasi: Membaca Ulang Politik Agraria Indonesia Melalui Lensa Keadilan Pangan

Pangan antara Perut dan Pasar Pada 24 Oktober 2008, dalam peringatan Hari Pangan Dunia di Markas Besar PBB, Bill Clinton menyatakan bahwa pangan “bukan komoditas seperti yang lain” dan menyerukan kebijakan swasembada pertanian. Pernyataan itu muncul di tengah krisis pangan global yang memperlihatkan rapuhnya sistem pangan internasional. [FAO, 2008] Pangan menopang kehidupan, tetapi ekonomi modern mengaturnya melalui pasar: diproduksi untuk dijual, bergerak dalam rantai komoditas, dihargai, dan dalam kondisi tertentu menjadi objek spekulasi serta akumulasi modal. Akibatnya, perhatian sering berhenti pada ketersediaan dan harga. Padahal persoalan pangan bermula jauh sebelum pangan tiba di pasar: pada tanah, benih, air, tenaga kerja, teknologi, dan keputusan politik yang menentukan siapa dapat memproduksinya dan untuk kepentingan siapa. Komodifikasi juga menjangkau tanah, benih, pengetahuan, dan ruang hidup. Di sanalah persoalan pangan bertemu dengan politik agraria. Rantai Komoditas ...

Mengasingkan Daging: Plastic Beauty dan Perebutan Makna Tubuh

Ada serial yang selesai ketika episode terakhir berakhir. Ada pula serial yang justru baru mulai bekerja setelah layar ditutup. Plastic Beauty (Dauntaimu, 2026) termasuk yang kedua. Serial ini menggunakan dunia bedah kosmetik sebagai pintu masuk. Dua dokter perempuan, Fumi dan Rin, berhadapan dengan tubuh yang ingin diselamatkan, diubah, diperbaiki, atau ditafsirkan kembali. Tetapi persoalannya segera menjadi lebih luas: bukan hanya mengapa manusia ingin mengubah tubuh, melainkan siapa yang menentukan tubuh seperti apa yang layak diinginkan. Sebab sebelum tubuh dioperasi, tubuh terlebih dahulu dibaca. Keriput diba ca sebagai tanda tua. Tubuh gemuk dapat dibaca sebagai tidak disiplin. Wajah tertentu dianggap lebih pantas tampil di depan kamera. Tubuh perempuan dibebani aturan tentang bagaimana ia seharusnya terlihat. Padahal tubuh biologis tidak membawa semua makna itu sejak lahir. Kebudayaan memberinya bahasa. Di sinilah tubuh menjadi penting bagi Cultural Studies. Tubuh bukan sekada...

Ijazah Palsu, Pasar Gelap, dan Istana: Siapa yang Memproduksi Legitimasi?

Pembuka: Ketika Tanda Mengalami Devaluasi ​Ada persimpangan yang menarik untuk dibaca dalam dinamika politik terkini. Di satu spektrum, kasus pemalsuan dokumen dan ijazah diperjualbelikan secara terbuka—dalam pengungkapan oleh kepolisian, ijazah palsu bahkan ditawarkan sekitar Rp600.000. Di spektrum lain, publik terus disuguhi polemik atas keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik. Sementara pada medan yang berbeda, seorang figur kritis yang lama memproduksi klaim kepakaran digital-forensik atas keaslian dokumen politik, akhirnya mengoreksi hasil kajiannya, meminta maaf, dan bertemu langsung dengan pimpinan negara di Istana Wakil Presiden. ​Ketiga peristiwa ini tidak perlu diikat secara paksa dalam satu hubungan sebab-akibat yang linear. Namun, ketiganya dapat dibaca sebagai tiga skala analisis—mikro, meso, dan makro—terhadap satu pertanyaan yang mendasar: bagaimana legitimasi diproduksi, disahkan, dan dikonversi menjadi akses terhadap kekuasaan? ​ Skala Mikro: Ijazah Palsu dan Pe...