Skip to main content

Saat Korporasi Mengatur Perut Kita

SAHABAT saya, Al Mujahid Akmal, menulis di halaman facebook-nya: "jika setiap orang berpikir, siapa dan dengan cara seperti apa makanan diproduksi sebelum mereka konsumsi ... ada baiknya kalau saya coba belajar menanam sendiri". Aneka tanaman sayuran dan tanaman pangan, tumbuh sehat di halaman belakang rumahnya. Rasanya, kata "halaman belakang" sudah lama menghilang di setiap-kali pameran rumah di Kota Makassar. Orang di kota ini, terlanjur hidup diantara tembok yang bersekat-sekat, tanpa halaman. Beruntung sahabat saya ini, dapat berkebun di halaman belakang, yang bukan dimaksudkan bagian dari estetika atau keindahan, apalagi guna memenuhi kebutuhan cerita cerdas sebuah proyek. Akan tetapi, dibaca sebagai bagian sikap dan kritik dia atas sistem produksi pangan, selain untuk keperluan konsumsi sendiri. Atau, dalam bahasa ideologisnya, sebagai "konsumsi berkelanjutan".
Sekitar 13 ribu kilometer dari tempat sahabat saya menulis sikapnya, tengah terjadi negosiasi mengenai perubahan iklim di Paris, ada 159 negara berkumpul. Dua pekan setelah ledakan bom dan letusan senjata yang menyalak dalam keramaian di sana. Dihitung dari perundingan yang sama di Kopenhagen, Denmark, 2009, maka tahun 2015 merupakan tahun terpanas. Saya tidak membicarakan soal kegaduhan siapa yang berpidato dan yang batal berpidato di dalam salah satu forum KTT tersebut. Toh, seperti biasa, para pemimpin menghabiskan waktunya untuk berpidato. Orang justru menunggu apa yang dibicarakan para negosiator itu di balik pintu tertutup hingga larut malam. Bagi masyarakat sipil, kesepakatan Paris mestinya menjadi bagian aksi global guna mendukung pembangunan berkelanjutan paska 2015.
Kita tahu, kesenjangan semakin melebar. Negara-negara miskin, biasanya menjadi tempat bagi industri ekstraktif, pembalakan hutan guna memperluas area perkebunan besar, penghancuran keanekaragaman hayati, masyarakat adat banyak kehilangan tanah, hingga dijadikan tempat awal produksi untuk konsumsi bagi negara-negara kaya. Tidak saja berdampak pada penghidupan banyak orang, juga mempengaruhi iklim. Sahabat saya ini paham betul, dahulu para petani mempelajari "ilmu" bio-dinamika, memanfaatkan harmoni penanggalan dan musim dengan tanaman yang ditanam hingga dipanen. Mereka tidak sekedar merawat alam, dengan sistem pertanian yang dipahami itu, juga memelihara hubungan sosial dan cara kerja kebudayaan. Kita paham, urusan sistem pertanian bukan direduksi menjadi teknik pertanian belaka.
Korporasi raksasa telah mengubah tatanan ini, mengatur tanah dan perut kita. Mereka seperti berada di atas piramida sebuah "negara". Saya tidak membicarakan sebuah rekaman yang membuat gaduh, dimana menggambarkan bahwa para korporat itu punya kuasa istimewa mengatur sebuah negeri, sekaligus menghempaskan masyarakat adat yang sejak berabad-abad lamanya merawat alam. Di tengah titik ekstrim perubahan iklim, sebagaimana dibicarakan dalam konperensi Paris, sekelompok kecil korporasi raksasa juga semakin menunjukan prilaku ekstrimnya. Mereka adalah korporasi yang tengah mengatur perut kita. Orang mengenalnya, sebagai "Big Six", yang melakukan mega-merger, sehingga mereka leluasa mengendalikan benih, lahan pertanian, rekayasa genetik, sampai di meja rumah kita. Apabila kita melacaknya, jaringan mereka meluas dari industri farmasi yang mengatur kesehatan kita hingga lembaga keuangan yang mengatur dompet kita.
Pembicaraan dalam konferensi di Paris itu, yang paling mudah dicerna adalah: "clean energy, low carbon, green business". Nah, korporasi raksasa itu, yang mula-mula menguasai benih mulai bergerak ke arah biologi-sintetik (syn-bio). Mereka ingin menyakinkan pada publik bahwa mereka komitmen pada energi bersih, karbon rendah, dan bisnis hijau. Saya sendiri sangat apresiatif pada anak-anak muda yang sedang mengembangkan riset biologi sintetik, bahkan mungkin tengah mengikuti iGEM, semacam olimpiade biologi-sintetik. Namun, masalahnya, ketika hasil riset itu masuk dalam jaringan korporasi raksasa, maka netralitas ilmu pengetahuan tidak ada artinya, ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan tidak ada maknanya. Kuasa korporasi sejatinya dapat melipat kedaulatan sebuah negeri, kedaulatan atas pangan kita, menggerus harmoni alam.
Dalam suatu Jumat, saya terkesan dengan khutbah seorang khatib shalat Jumat di Mesjid Raya, Enrekang. Khutbahnya berkaitan dengan "halalan thoyyiban" (halal dan baik), sebagai perintah agama yang jelas dan tegas. Tidak sekedar halal apa yang kita konsumsi, melainkan juga cara mendapatkannya, selain baik karena tidak merusak, membahayakan kesehatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengkonsumsi, katakan makanan, yang berbulan-bulan tidak membusuk. Atau, bagaimana mungkin kita mengkonsumsi beras, yang kita tahu siapa petani yang menanamnya, yang kita juga tidak tahu, apakah anak-isterinya tidak kesusahan atau anaknya bisa sekolah baik-baik. 

Tamalanrea, 10 Desember 2015

Popular posts from this blog

Deep Purple, Jakarta, 1975

MARET 2016. Saya bertemu dengan seorang kerabat, setelah bertahun-tahun lamanya tak berjumpa. Pensiunan dari sebuah bank besar di negeri ini, penggemar sekaligus kolektor musik rock klasik. Masih melekat dalam ingatan saya, ketika terakhir berjumpa, kami mempercakapkan dan menonton video Deep Purple, sebuah group  band  yang dibentuk di kota Hertford, Inggris, 1968. Deep Purple, Led Zeppelin dan Black Sabbath merupakan pelopor aliran heavy metal dalam genre musik rock. Saya menangkap rasa takjub pada dirinya lantaran dapat menonton langsung konser musik Deep Purple di Stadion Utama Senayan, Jakarta, 1975. "Sebagian Jakarta mati lampu, gelap. Konser mereka butuh banyak strom . Sound system dan lampu, mereka datangkan pakai pesawat kargo. Besar-besar. Orang baru pertama kali lihat konser seperti itu. Stadion penuh sesak, orang  berjubel menonton," ceritanya. Meski dalam sebuah pemberitaan, pemadaman listrik itu hanyalah gosip, "itu hanya bagian dari taktik promosi"....

Narmada dan Bili-bili

DESA Narmada, di India dan Bili-bili, di Indonesia, dua tempat berjauhan dengan satu kisah yang sama: soal pengorbanan dan proyek bendungan. Arundhati Roy, perempuan pemikir kelahiran India dan seorang sarjana arsitektur, dalam ”The Cost of Living”, menggambarkan dua perkara tersebut dapat dipersinggungkan, dirajut, dan dipertalikan: mistisfikasi nasionalisme dan eskalasi bantuan dari Lembaga Keuangan Internasional. Di Indonesia, “The Cost of Living” sudah dialih-bahasakan dan diedarkan sekitar dua tahun lalu, dalam bentuk novel non-fiksi (berisi fakta dan perasaan Arundhati Roy).

Negeri Kopra, Galela Utara

SERIBU ton kopra yang kita kirim ke istana mengapa tak punya harga. Sebait sajak yang ditulis Dino Umahuk, seorang penyair kelahiran Maluku, berjudul "Tentang Tanah yang Tak Berpusat di Jawa". Bait sajak yang memikat hati, saya temukan ketika mencari tahu perkara kopra di Halmahera. Sepulang saya dari Galela Utara, tempat para petani kelapa (Cocos nucifera) itu menjalani hidup. Hampir sepekan saya tinggal Desa Salimuli, di rumah sebuah keluarga yang mengandalkan sumber penghidupan dari kopra. Saya pikir, ini bukan soal keelokan nusantara, seperti dilukiskan dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tapi, harga kopra saat ini sedang terjun bebas.  Tuan rumah mengatakan pada saya,"satu kuintal kopra dulu itu 900 ribu, sekarang turun sampai 400 ribu". Ia mengisap rokok kreteknya dalam-dalam, seperti menahan amarah. "Di sini, satu karung beras, harganya 300 ribu," lanjutnya untuk menyakinkan saya, turunnya harga kopra turut menghajar habis penghidupan mereka. Kopra ...

Ratu Belanda di Titik Pusat Indonesia

RATU Belanda nampak bersiap menguruk tanah di titik pusat Indonesia ( center point of Indonesia- CPI) , demikian tempat yang kerap kali disebut. Potretnya terpampang dalam poster berukuran besar di samping pintu masuk, lengkap dengan lampu sorot yang menyala setiap malam. Ratu Belanda, Queen of the Netherlands , adalah nama kapal keruk, yang dimiliki Royal Boskalis Westminister, sebuah maskapai yang berasal dari Negeri Belanda. Mereka memenangkan kontrak dari salah satu tentakel kelompok bisnis properti Ciputra, dengan nilai yang diperkirakan menghampiri 90 juta dollar Singapura, untuk mengerjakan proyek reklamasi di lepas pantai Kota Makassar. Kapal Queen of the Netherlands sendiri dikenal sebagai kapal keruk terbesar di dunia, yang mengerjakan operasi pengerukan mulai dari pembangunan pelabuhan di Dubai, Busan, Singapura, hingga reklamasi di Maladewa. Pada 2008, Herald Sun memberitakan kapal keruk ini menuai protes dengan masalah lingkungan yang hendak dikeruk, ketika bersandar di ...

Badai dalam Perjumpaan Budaya

PIDATO Sri Mulyani di sebuah kampus, sehari sebelum dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan, mengusik perhatian saya. Mantan pejabat teras Bank Dunia ini membicarakan badai yang sempurna. Sebuah badai yang sedang melumpuhkan negara-negara yang semula menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, kita mendiami sebuah dunia yang paradoks. Dunia yang kini banjir informasi, akan tetapi cenderung tidak membuka pikiran dan wawasan kita, bahkan memudahkan kita memuntahkan prasangka, menghilangkan sisi lain yang berseberangan dengan kita. Sri Mulyani juga membicarakan ketimpangan di luar kendali korban. Kesenjangan, baginya, bukan sekedar ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan peluang. Apa yang menarik perhatian saya. Dia mempercakapkan ketimpangan itu, berada di tempat dimana kita lahir dan orang tua kita. Tentu saja, yang dimaksud bukan karena kita lahir di tempat yang salah, atau bukan pula karena salah bunda mengandung kita. Baiklah, kita membuka kembali peta negeri i...