Pangan antara Perut dan Pasar
Pada 24 Oktober 2008, dalam peringatan Hari Pangan Dunia di Markas Besar PBB, Bill Clinton menyatakan bahwa pangan “bukan komoditas seperti yang lain” dan menyerukan kebijakan swasembada pertanian. Pernyataan itu muncul di tengah krisis pangan global yang memperlihatkan rapuhnya sistem pangan internasional. [FAO, 2008]
Pangan menopang kehidupan, tetapi ekonomi modern mengaturnya melalui pasar: diproduksi untuk dijual, bergerak dalam rantai komoditas, dihargai, dan dalam kondisi tertentu menjadi objek spekulasi serta akumulasi modal.
Akibatnya, perhatian sering berhenti pada ketersediaan dan harga. Padahal persoalan pangan bermula jauh sebelum pangan tiba di pasar: pada tanah, benih, air, tenaga kerja, teknologi, dan keputusan politik yang menentukan siapa dapat memproduksinya dan untuk kepentingan siapa.
Komodifikasi juga menjangkau tanah, benih, pengetahuan, dan ruang hidup. Di sanalah persoalan pangan bertemu dengan politik agraria.
Rantai Komoditas dan Jarak Sosial
Sistem pangan modern bekerja melalui rantai produksi dan distribusi yang panjang. Pangan bergerak melintasi wilayah dan negara dengan dukungan modal, teknologi, infrastruktur, dan kekuasaan korporasi.
Konsumen mengenal harga, merek, dan kualitas. Yang kerap hilang adalah proses sosial di belakangnya: siapa menguasai tanah, bagaimana kondisi produsen, berapa banyak air digunakan, dan apa yang terjadi ketika lahan berubah fungsi.
Jarak geografis berubah menjadi jarak sosial.
Benih bukan sekadar benda biologis, melainkan bagian dari pengetahuan, praktik budidaya, dan keberlanjutan hidup petani. Ketika tanah, benih, teknologi, dan distribusi semakin ditentukan oleh kepemilikan serta pasar, sumber daya kehidupan masuk lebih jauh ke dalam logika akumulasi modal.
Warisan Kolonial dalam Bahasa Baru
Sejarah kolonial menunjukkan bahwa penguasaan tanah dan kekayaan alam selalu terkait dengan perdagangan, hukum, dan kekuasaan. VOC tentu tidak identik dengan korporasi agribisnis masa kini, tetapi sejarahnya memperlihatkan bahwa penguasaan sumber daya membutuhkan legitimasi.
Hari ini bahasanya berubah.
Bukan perampasan, melainkan investasi. Bukan pengambilalihan, melainkan akuisisi. Bukan penggusuran, melainkan pembangunan.
Bahasa tersebut tidak otomatis menjadikan setiap investasi sebagai perampasan. Namun, ia dapat mengaburkan relasi kuasa di balik perubahan penguasaan tanah.
Ketika pangan, energi, perkebunan, infrastruktur, konservasi, dan investasi memperebutkan ruang yang sama, krisis pangan bukan lagi semata persoalan produksi. Ia menjadi persoalan siapa yang berkuasa menentukan fungsi tanah.
Paradoks Agraria Indonesia
UUPA No. 5 Tahun 1960 menempatkan tanah dalam kerangka fungsi sosial dan mengatur penguasaan serta penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. [UUPA No. 5 Tahun 1960]
UU No. 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan pemenuhannya bagian dari hak asasi manusia. [UU No. 18 Tahun 2012]
Namun norma hukum tidak otomatis mengubah struktur penguasaan tanah.
Sensus Pertanian 2023 mencatat 27.802.434 petani pengguna lahan pertanian. Sebanyak 17.251.432 di antaranya merupakan petani gurem, yakni petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare. Jumlah itu sekitar 62 persen dari keseluruhan petani pengguna lahan. [BPS, Sensus Pertanian 2023]
Angka tersebut tidak membuktikan bahwa semua petani gurem miskin, karena pendapatan rumah tangga tani dapat berasal dari berbagai sumber. Namun, angka itu menunjukkan bahwa basis penguasaan lahan sebagian besar petani tetap sempit.
Sebuah kajian memperkirakan, dengan asumsi tertentu, bahwa diperlukan sekitar 0,65 hektare untuk padi, 1,12 hektare untuk jagung, dan 0,74 hektare untuk kedelai agar pendapatan usaha tani mencapai batas tertentu yang berkaitan dengan garis kemiskinan. Angka ini merupakan hasil kajian, bukan ukuran resmi terbaru BPS.
Paradoksnya jelas: negara membutuhkan produksi pangan, sementara sebagian besar petani bekerja dengan basis lahan kecil.
Pertanyaannya bukan hanya bagaimana meningkatkan produksi, tetapi bagaimana melakukannya tanpa semakin menyempitkan ruang hidup dan kuasa petani atas sumber produksinya.
Merauke dan Pertarungan Ruang
Merauke memperlihatkan ketegangan tersebut. Proyek pangan dan energi berskala besar berhadapan dengan persoalan tanah, ruang hidup, dan sistem pangan masyarakat adat.
Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada 2025, warga Merauke menyampaikan keberatan atas dampak proyek pangan terhadap sumber penghidupan dan ruang hidup mereka. Kesaksian itu menjadi bagian dari perdebatan hukum mengenai proyek pangan berskala besar di wilayah tersebut. [Mahkamah Konstitusi, 2025]
Persoalannya bukan semata luas lahan yang dibuka.
Ketika hutan, rawa, dusun sagu, dan wilayah adat berubah menjadi ruang produksi industri, hubungan masyarakat dengan pangan, tanah, air, dan pengetahuan ekologis ikut berubah.
Pangan nasional dapat bertambah, tetapi pangan lokal belum tentu aman.
Dari Sertifikat ke Struktur
Perdebatan reforma agraria membawa persoalan itu ke tingkat yang lebih mendasar.
PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah menempatkan reforma agraria sebagai salah satu kepentingan yang harus dilayani Bank Tanah. Regulasi ini juga mengatur penyediaan tanah untuk reforma agraria, termasuk paling sedikit 30 persen dari tanah negara yang diperuntukkan bagi Bank Tanah. [PP No. 64 Tahun 2021]
Sertifikat memberi kepastian hukum. Namun reforma agraria menuntut pertanyaan lebih jauh: siapa menguasai tanah, untuk apa tanah digunakan, dan apakah struktur penguasaannya berubah?
Pertanyaan itu semakin aktual setelah DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada 22 September 2026. Menurut JDIH DPR, pembahasannya melibatkan 596 Daftar Inventarisasi Masalah dan 55 pihak. Substansinya mencakup penataan, pengendalian, dan pembatasan penguasaan serta pemilikan tanah; lokasi prioritas reforma agraria; perlindungan subjek reforma agraria; dan penyelesaian konflik agraria. [DPR RI, 2026]
Pengesahan itu penting, tetapi bukan titik akhir. Keberhasilannya baru terlihat ketika norma hukum menghasilkan perubahan nyata dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Konflik agraria belum menjadi masa lalu.
Menurut Catatan Akhir Tahun 2025 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, mencakup sekitar 914.575 hektare dan berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa. Menurut KPA, angka tersebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Data KPA merupakan hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil, bukan statistik resmi pemerintah. Karena itu, angka tersebut perlu dibaca sebagai dokumentasi konflik berdasarkan metode pencatatan KPA.
Namun, ia tetap menunjukkan bahwa tanah masih menjadi arena perebutan kepentingan.
Pangan sebagai Hak, Tanah sebagai Kuasa
Perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menjadi penting di sini.
Ketahanan pangan berbicara tentang ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan nasional 2025 mencapai 73,00. Aspek ketersediaan memperoleh skor 61,47, keterjangkauan 82,70, dan pemanfaatan 74,99. [Badan Pangan Nasional, IKP 2025]
Angka tersebut tidak membuktikan bahwa produksi domestik pasti rapuh. Namun, ia menunjukkan bahwa dimensi ketahanan pangan tidak selalu bergerak bersama.
Persoalan lain terlihat dari kemampuan masyarakat membeli makanan sehat. FAO dalam The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 memperkirakan pola makan sehat di Indonesia berbiaya sekitar US$4,75 PPP per orang per hari dan tidak terjangkau bagi sekitar 43,5 persen penduduk, atau sekitar 123 juta orang. Ini merupakan ukuran keterjangkauan pola makan sehat, bukan angka kelaparan. [FAO, 2025]
Pangan yang tersedia belum otomatis dapat diakses secara sehat. Pangan yang dapat dibeli juga belum berarti masyarakat memiliki kuasa atas sistem yang menyediakannya.
Produksi tinggi belum tentu melindungi ruang hidup. Sertifikat tanah belum tentu mengubah struktur agraria.
Setelah Reforma Agraria Disahkan
Pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria membuka babak baru. Negara kini memiliki landasan hukum khusus untuk menyelenggarakan reforma agraria.
Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari lahirnya lembaga, sertifikat, atau jumlah bidang tanah yang dibagikan. Ukuran utamanya adalah apakah struktur penguasaan tanah berubah.
Apakah petani kecil memperoleh ruang produksi yang lebih kuat? Apakah masyarakat adat mendapat pengakuan dan kendali atas ruang hidupnya? Apakah konflik agraria dapat diselesaikan? Apakah tanah semakin ditempatkan sebagai sumber kehidupan, atau justru semakin kuat sebagai aset ekonomi?
Di titik inilah istilah “teror komodifikasi” memperoleh maknanya.
Bukan teror dalam pengertian harfiah, melainkan tekanan ketika unsur-unsur kehidupan terus ditarik ke dalam logika komoditas: tanah menjadi aset, benih menjadi hak eksklusif, pangan menjadi barang dagangan, dan ruang hidup menjadi lokasi investasi.
Persoalannya bukan apakah pasar boleh hadir dalam sistem pangan.
Pertanyaannya: sejauh mana pasar boleh menentukan kehidupan?
Setelah UU Reforma Agraria disahkan, pertanyaan itu semakin penting.
Reforma agraria bukan hanya soal membagi tanah, melainkan soal siapa yang berhak menentukan fungsi tanah.
Ketika kepentingan pasar berhadapan dengan hak atas pangan, tanah, dan ruang hidup, di sanalah keadilan agraria—dan pada akhirnya keadilan pangan—ditentukan.
Rujukan yang dapat ditelusuri
• FAO. 2008. Clinton at UN: food, energy, financial woes linked.
• BPS. 2023. Sensus Pertanian 2023.
• Badan Pangan Nasional. 2025. Indeks Ketahanan Pangan 2025.
• FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO. 2025. The State of Food Security and Nutrition in the World 2025.
• DPR RI. 2026. DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang.
• Pemerintah RI. 2021. PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
• Konsorsium Pembaruan Agraria. 2026. Catatan Akhir Tahun 2025.
• Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
• Republik Indonesia. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Foto oleh Pete Walls di unsplash.com