Pasar

SETIAP kali pergi ke Malino, ada satu tempat yang menarik perhatian saya: pasar. Saya tidak sedang bercerita mengenai perjalanan wisata, di sebuah kota kecil di pegunungan yang agraris, berkabut dan berhawa sejuk, berjarak sekitar 80 kilometer atau 2-3 jam dari Makassar. Tempat yang saya sebut ini, sesungguhnya tidak jauh berbeda di tempat lainnya. Karena, saya sering kali tergoda untuk mencari tahu: apakah pasar bekerja untuk orang miskin (petani, penjual, konsumen). Mereka yang bertatap-muka dengan ketimpangan penghidupan dan harapan, serta "sistem pasar" yang kerap gagal menjawab secara sempurna masalah mereka. Jika pasar disebut sebagai aset dalam lembar buku statistik, apakah pasar memiliki kontribusi terhadap kewarasan untuk melipat relasi yang timpang.

Di pasar di desa pertanian, apakah tenaga pekerja (buruh) juga memberikan nilai terhadap komoditas. Kita tahu, sejauh ini sumberdaya pertanian dikreasi insentif modal ketimbang menurunkan ketimpangan. Insentif modal akan melumpuhkan harapan petani gurem dan buruh tani. Ketika mereka berhubungan dengan pasar, kita akan bertanya, bagaimana daya beli buruh tani terhadap upah yang mereka terima. Berapa upah sesungguhnya yang mereka terima, setelah upah itu dibagi dengan daya beli. Saya kurang tahu secara persis grafik upah real buruh tani. Namun, seorang petani pemilik lahan di Maros, bercerita betapa sulitnya mencari buruh tani pada saat ini, yang bisa menanam, menggarap, serta memanen padinya. Inilah yang menggoda saya untuk bertanya-tanya: apakah pasar memang benar-benar bekerja untuk orang miskin.

Sebagian orang percaya, bahwa pasar tidak dapat mengorganisir dirinya. Mereka lantas memajukan pilihan terhadap kehadiran Negara. Karena pasar punya kaitan erat dengan fungsi negara: pemenuhan kebutuhan dasar dan keadilan. Maka, kita pun juga akan bertanya: seberapa besarkah kemampuan Negara dan sampai dimana batasnya.
Saya kembali mengingat-ingat perjalanan beberapa waktu lalu, di beberapa tempat sebagian buruh migran (rantau) itu berasal. Di tempat dimana orang selalu bertanya-tanya mengenai pasar kerja setempat dan arus migrasi. Jika kemampuan itu diukur dari alokasi dan distribusi sumberdaya, seberapa besar pajak daerah dibanding pendapatan per kapita penduduknya. Apakah pertumbuhan ekonomi setempat didorong oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apakah juga terbentuk regulasi untuk menolong mekanisme pasar. Apakah realisasi belanja daerah memang benar-benar terserap untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Saya seringkali berpikir, jangan-jangan transfer uang buruh migran itu ke kampungnya, yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kampung.

Ambon, 4 Juni 2015

Long Loreh, Batubara

HAMPIR tengah malam, telepon genggam saya bergetar. Di seberang sana, terdengar suara isteri saya bertanya, "lagi dimana ini". "Malinau," kata saya pendek. "Apa ada dalam peta," tanyanya lagi. Saya tak menjawab. Saya lalu hentikan percakapan. Melalui whatsapp, saya kirim peta Malinau padanya. Ia membalas dengan emoji senyum. Malinau berada di jantung Borneo. Sebuah kabupaten di Kalimantan Utara, berbatasan dengan Serawak, negara bagian Malaysia. Garis batas yang mengikuti punggung sebuah taman nasional, Kayan Mentarang. Rimba menghijau yang kaya spesies di Malinau sangat berarti bagi penghidupan berkelanjutan. Selain, memberi sokongan dalam menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim global. Namun, orang-orang Malinau mesti kerja keras menjaga peradaban mereka dalam ekologi hutan hujan tropis yang khas itu. Sebagai bagian dari Kalimantan yang merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia, dimana lebih 10 juta he

Senja di Sidangoli

MATAHARI mulai tergelincir turun di kaki langit Sidangoli. Saya berdiri di bekas tambatan perahu penyeberangan menuju pabrik kayu lapis. Pabrik itu terasa senyap, sudah lama tak beroperasi, lantaran kehabisan pasokan bahan baku. Kita pun tahu pada satu masa penebangan kayu di hutan tidak pernah mengenal jeda. Atap bangunan di depan menara pengawas pabrik nampak runtuh, diselimuti semak belukar. Semula ada ribuan orang bekerja di sini. Dan, deretan kapal besi yang membuang sauh di depan pabrik. "Lihat saja kalau basisnya industri, begitu kayu habis, habis semuanya," ujar seorang kawan pada saya semalam seraya menunjuk lampu-lampu meredup di lokasi pabrik. Pabrik itu dikuasai perusahaan kayu Tunggal Agathis Indah Wood Industries (Taiwi), salah satu tentakel Barito Pasific Grup milik taipan Prajogo Pangestu. Ia dijuluki lord of forest (penguasa hutan) oleh Majalah Far Eastern Economic Review, karena ceruk keuntungan yang berasal dari kayu logging dan pengolahan kayu. Bisnis

Kampiri, Ekonomi Kakao

AMELIA setengah berbisik di belakang punggung saya. “Itu yang katanya putus,” ujarnya. Saya menengok sekilas. Jarinya menunjuk sebuah kawat besi, yang terlilit pada penopang jembatan gantung. Sepeda motor kami berjalan tertatih, mengikuti pelat baja berlandas pada kayu-kayu yang menua. Jembatan itu hanya selebar satu mobil. Terasa sedikit bergoyang, saat berpapasan dengan pengendara motor yang membawa ikatan besar rumput pakan sapi. Ketegangan baru terurai, lepas dari ujung jembatan, di Kampiri. Jembatan itu, orang menyebutnya: Jembatan Pacongkang, menghubungkan Desa Barang dan Desa Kampiri yang melintasi Sungai Walennae. Sungai besar yang sarat jejak arkeologis. Jembatan ini diresmikan Zaenal Basri Palaguna semasa menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Tanda tangan mantan Panglima Komando Daerah Militer Wirabuana itu tertera dalam prasasti, yang tertanam di sebuah beton tak jauh dari tiang penyangga jembatan. Kampiri adalah sejarah pemukiman tua. Sejauh apa yang saya pahami, ketika

Gudo, Lasem. Perjumpaan Negeri yang Berbeda

SAYA beruntung dapat menjejaki dua tempat: Gudo, Jombang dan Lasem, Rembang. Nah, bersiaplah dengan kisah perjalanan saya kali ini, menembus lorong waktu. Gudo dan Lasem, dua tempat yang sebelumnya telah menggoda perhatian saya. Boleh jadi, karena keinginan perjumpaan akan ruang geografis etnis dan penghayatan subyektifnya yang berbeda dengan tempat lain di negeri ini, dalam memahami hubungan pasang-surut akibat pertikaian sosial. Atau , tertarik dengan kalimat akhir sebuah artikel yang mengutip tulisan para pecinta pemikiran Gus Dur di klenteng (untuk menyebut rumah ibadah Tionghoa) Gudo: "semakin kita berbeda, semakin jelas dimana titik persamaan kita". Di kedua tempat ini, Gudo dan Lasem, klenteng menjadi landmark (mercu-tanda) . Jarak keduanya, cukup berjauhan. Jalan pintas terdekat, sekitar 180 kilometer, membelah punggung pegunungan kapur Kendeng. Dari Gudo menuju ke utara, lewat Tuban. Lalu ke arah barat, berjalan di atas jalanan warisan Gubernur Jenderal Hindia Bel

Buru

BURU. Sebuah nama, lekat dalam ingatan sejarah. Buru mengingatkan kita pertama pada, tahanan politik (Tapol) paska peristiwa 1965. Terakhir, para penambang liar yang memburu emas. Untuk pertama kalinya, saya menjejakan kaki di tanah Buru, di Namlea. Sebelum subuh tiba. Sehabis melaut delapan jam dari Galala, Ambon. Tidak semua orang bisa naik kapal laut. Kita seperti dikocok-kocok. Selepas Tanjung Allang, di Laut Banda, kapal besi yang saya tumpangi mulai berjalan terhuyung dihantam gelombang besar. Sekitar 49 tahun silam, dari cerita-cerita yang ada. Sebuah kapal apkiran Perang Dunia II yang berkarat, hampir karam di laut ini. Kapal itu yang mengirim "orang-orang merah" dari dermaga Sodong, Nusakambangan ke Pulau Buru, pada 17 Agustus 1969. Mereka diasingkan, dibuang begitu saja, tanpa pernah diadili. "Aku menuju ke happy land somewhare," tulis Pramoedya Ananta Toer dengan nada satire, dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. " Kami berangkat bersama lebih delapan

Rumah Konsumen

Search This Blog