Skip to main content

Plutokrasi, Anti Logika

Mereka menyebutnya demokrasi. Tetapi, yang sebenarnya berjalan adalah plutokrasi. Pemerintahan yang mengabdi pada mereka yang berpunya, daulat uang. Hukum tertinggi adalah koneksi. Keputusan untuk rakyat banyak ditentukan oleh konsensus orang-orang tidak beradab. Negara adalah manifestasi keserakahan. (Rahasia Meede, Misteri Harta Karun VOC, E.S. Ito, halaman 34)


NOVEL thriller sejarah ini, saya rasa, mengantar kita sejenak mengenali kembali kemerdekaan dan setumpuk utang. Novel ini dibuka dengan kalimat: "Tidak bisa, bung. Bukan kita, tetapi mereka yang seharusnya membayar. Kita berhak atas Batig Slot". Sepenggal percakapan antara seorang pemuda yang digambarkan revolusioner berperawakan tinggi kurus dan berkacamata tebal, Sumitro Djojohadikusumo, dengan Bung Hatta, di Den Haag, November 1949. Kita pun tahu, ini babak akhir perundingan maraton Konferensi Meja Bundar. Belanda menyodorkan klausul, pihak Indonesia menanggung beban utang Hindia Belanda. Sebuah syarat berkait kedaulatan. Novel ini menyebutnya sebagai: kesepakatan celaka. Tujuh puluh persen beban utang itu, adalah utang kolonial. Empat puluh dua persen dari utang kolonial itu, adalah utang yang ditimbulkan oleh biaya operasi militer Belanda untuk memberangus revolusi Indonesia.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/KaartNederlandsekolonien.jpg

Novel Rahasia Meede dicetak pertama kali, Agustus 2007. Dua tahun setelah Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Rudolf Bot berpidato dalam sebuah acara yang cukup menguras perasaan. Sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di gedung departemen luar negeri di Jakarta. Pidato tertulis Bot cukup panjang lebar dan sarat kalimat diplomatis. Bot menyebutkan, kehadirannya akan ikut merayakan peringatan pada esok hari, 17 Agustus, mengekspresikan penerimaan secara politik dan moral pemerintah Belanda untuk yang pertama kalinya sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. E.S. Ito, sang penulis novel Rahasia Meede, piawai merekat potongan-potongan event sejarah lantas dijalinkan dengan kisah fiksi. Novel ini nampak percaya, pengetahuan sejarah menjadi prasyarat melihat masa depan, sekaligus membentuk kesadaran baru. Mungkin saja novel ini ditulis, bersamaan dengan rasa gelisah yang tak bertepi mengenai ke-indonesia-an. 
Dan, saya pikir, sejarah ekonomi-politik kemudian menjadi dasar dalam mengkonstruksi kisah. Misalnya saja, salah satu tokoh rekaan, Cathleen Zwinkel, perempuan muda Belanda yang digambarkan sedang meneliti sejarah ekonomi kolonial. Mungkin mengingatkan kita akan seorang mahasiswi Belanda yang menulis skripsi, pada pertengahan 1990an, yang mengkalkulasi berapa keuntungan yang diraup kolonial Belanda, dari hasil perbudakan di Hindia Belanda, yang harus dikembalikan ke Indonesia. Pembacaan sejarah dalam novel ini juga penuh daya kejut, mungkin pula menyegarkan kembali hal-hal yang pernah kita ketahui. Seperti, melekatkan hubungan antara Luca Bortolomeo de Pacioli, ahli matematika Italia, dengan Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Keduanya hidup pada masa yang berbeda. 
Pacioli adalah orang pertama menggambarkan sistem pembukuan (akuntansi) double-entry, lajur debet dan lajur kredit yang harus seimbang. Sementara Coen di masa mudanya, pergi jauh belajar ke tempat Pacioli membukukan karyanya, untuk menjadi seorang akuntan. Di kemudian hari, sebagaimana dikisahkan dalan novel ini, Coen dengan tekun mencatat setiap transaksi, uang ia catatkan sebagai debet dan darah ia catatkan sebagai kredit dalam buku besar bernama Nusantara. Coen dikenali menaklukan dan menghancurkan Jayakarta, lantas mendirikan kota Batavia di atas puing-puing Jayakarta. Sebuah kota baru, dengan jiwa baru, yang penuh dengan kalkulasi ekonomi untung-rugi.
Membaca kisah Coen sebagai seorang akuntan dalam novel ini, mengingatkan saya pada seorang politisi Senayan, yang saat ini masuk dalam tahanan KPK. Dia juga seorang lulusan akuntansi sebuah universitas di Jakarta. Kehidupan politiknya penuh kontroversi. Beberapa diantaranya, pencatutan nama presiden Jokowi dalam rekaman perusahaan tambang Amerika Serikat di tanah Papua, dan menghadiri jumpa pers Donald Trump, sewaktu masih menjadi calon presiden Amerika Serikat. Hebatnya lagi, Trump yang justru memperkenalkan si politisi ini di podium: "one of the most powerful men and a great men". Seseorang yang paling berkuasa dan hebat. Mereka lalu berjabat tangan. The Straits Times, suratkabar Singapura menggambarkan, jam tangan emas buatan Swiss yang mahal itu tersingkap dari balik baju si politisi ini.
Namun, saya tidak ingin membahas karir politiknya. Saya cukup tertarik bagaimana cara publik merespon segala tindak-tanduknya terutama di media sosial. Bahkan makin kuat, setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Atau, sebaliknya, cara si politisi ini merespon, cara menghindar dari tuduhan. Sakit serius, lupa ingatan, bungkam, kerapkali dipertunjukan sebagian terdakwa korupsi di negeri. Sementara publik meresponnya dengan cara memproduksi atau mereproduksi meme (baca, mim) dan menyebarkan melalui internet, bahkan menjadi viral. Meme adalah praktik budaya, seringkali diartikan mimikri. Konsep atau istilah mimikri mengingatkan kita pada Homi K Bhabha, pemikir kelahiran Mumbai, India, yang dikenali dalam kajian paska-kolonialisme. Kata Bhabha, serupa tapi tidak sama. Mimikri adalah metonimia kehadiran, boleh jadi, lebih dekat dengan ejekan atau mengolok-olok. Boleh jadi juga, kita sedang mengenali ambivalensi. Bahkan, situasi yang anti-logika. Lewat meme, kita seperti diingatkan oleh Bhabha, di tempat kekuasaan kolonial, sejarah diubah menjadi lelocon dan kehadirannya adalah sosok kembar narsisme dan paranoia yang berulang-ulang tak terkendali. Dalam penggalan kalimat percakapan dalam novel Rahasia Meede: "kau akan kehilangan logika bila percaya demokrasi dan perwakilan. Dan yang paling bodohnya, kau akan kehilangan akal sehat bila memberikan mandat pada badut-badut di Senayan sana".

Tamalanrea, 20 Desember 2017

Popular posts from this blog

Menavigasi Luka di Pinggiran Peta

PETA kebangsaan kita hari ini menyimpan banyak kisah yang gundah. Ada identitas-identitas di pinggiran yang terasa asing bagi telinga penguasa di pusat. Ada juga narasi nasionalisme yang dipaksakan, yang terasa tidak kontekstual dengan luka di lapangan. Bagi saya, komitmen menjadi Indonesia di Aceh dan Papua tidak sekadar urusan menavigasi angka pertumbuhan ekonomi, atau dalam undang-undang otonomi diartikan sebatas jalur pergerakan dana khusus. Tapi, kebangsaan merupakan ruang hidup publik yang nyata. Besar juga keingintahuan saya melihat kaitan antara teks—apa yang tertulis dalam jargon-jargon persatuan negara—dengan konteks—apa situasi, rasisme, dan peristiwa trauma yang jadi latar harian Gen Z di sana. Di sinilah ambivalensi kebangsaan itu lahir. Ia bukan maklumat perang untuk menghapus diri dari peta, melainkan sebuah gugatan kewarganegaraan ( citizenship claim ) yang mempertanyakan mengapa teks negara tidak pernah selaras dengan konteks di tanah kelahiran mereka Melalui lensa Cul...

Long Loreh, Batubara

HAMPIR tengah malam, telepon genggam saya bergetar. Di seberang sana, terdengar suara isteri saya bertanya, "lagi dimana ini". "Malinau," kata saya pendek. "Apa ada dalam peta," tanyanya lagi. Saya tak menjawab. Saya lalu hentikan percakapan. Melalui whatsapp, saya kirim peta Malinau padanya. Ia membalas dengan emoji senyum. Malinau berada di jantung Borneo. Sebuah kabupaten di Kalimantan Utara, berbatasan dengan Serawak, negara bagian Malaysia. Garis batas yang mengikuti punggung sebuah taman nasional, Kayan Mentarang. Rimba menghijau yang kaya spesies di Malinau sangat berarti bagi penghidupan berkelanjutan. Selain, memberi sokongan dalam menyerap karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca yang mempengaruhi perubahan iklim global. Namun, orang-orang Malinau mesti kerja keras menjaga peradaban mereka dalam ekologi hutan hujan tropis yang khas itu. Sebagai bagian dari Kalimantan yang merupakan penghasil kayu terbesar di Indonesia,  dimana lebih 10 juta he...

Gudo, Lasem. Perjumpaan Negeri yang Berbeda

SAYA beruntung dapat menjejaki dua tempat: Gudo, Jombang dan Lasem, Rembang. Nah, bersiaplah dengan kisah perjalanan saya kali ini, menembus lorong waktu. Gudo dan Lasem, dua  tempat yang sebelumnya telah menggoda perhatian saya. Boleh jadi, karena keinginan perjumpaan akan ruang geografis etnis dan penghayatan subyektifnya yang berbeda dengan tempat lain di negeri ini, dalam memahami hubungan pasang-surut akibat pertikaian sosial. Atau , tertarik dengan kalimat akhir sebuah artikel yang mengutip tulisan para pecinta pemikiran Gus Dur di klenteng (untuk menyebut rumah ibadah Tionghoa) Gudo: "semakin kita berbeda, semakin jelas dimana titik persamaan kita". Di kedua tempat ini, Gudo dan Lasem, klenteng menjadi landmark (mercu-tanda) . Jarak keduanya,  cukup berjauhan. Jalan pintas terdekat, sekitar 180 kilometer, membelah punggung pegunungan kapur Kendeng. Dari Gudo menuju ke utara, lewat Tuban. Lalu ke arah barat, berjalan di atas jalanan warisan Gubernur Jenderal Hindia Bel...

Ladang Tebu, Jalan Tol, Mojokerto

MOJOKERTO seperti borjuis kecil. Rasanya, saya tidak memiliki ungkapan yang lebih tepat. Perjalanan kembali ke kampung halaman, seperti menggeledah keranjang ingatan. Lebih sepekan, saya tinggal di sebuah tempat yang berada dalam narasi "sejarah besar" di republik ini. Tapi, saya tidak hendak bercerita soal itu. Lupakan sejenak mengenai  penemuan fosil tengkorak kanak-kanak purba, di Perning, sebuah desa kecil di timur laut Mojokerto, pada 1936. Atau, repihan kota tua Majapahit, di desa Trowulan (sebelumnya, bernama Trangwulan), di sebelah barat Mojokerto.  Saya penasaran mencari tahu lebih jauh. Saat bertemu sejumlah kawan lama semasa sekolah. Ketika percakapan yang tiba-tiba melompat pada: pabrik-pabrik mulai pindah ke tempat yang lebih rendah upah para pekerjanya.   Saya mendadak teringat akan penjelasan David Harvey, seorang geografer sekaligus antropolog. Aliran modal seperti proses molekuler, katanya. Dalam suatu percakapan mengenai buku yang ditulisnya: The New...

Kuasa-Kata, Semangkuk Pallubasa

KARENA Jawa adalah kuncinya.  Frasa politik ini begitu populer. Hal yang sama juga terjadi saat percakapan tentang elektoral, yang bertautan dengan pemilih. Jawa menjadi tulang punggung demografis Indonesia. Juga dianggap sebagai jantung kebudayaan dan politik. Kalau begitu, agak lebih jauh lagi, apakah budaya Jawa turut mengkonstruk imaji politik dalam frase tersebut. Saya agak tergoda mencari tahu. Apalagi mesin politik sudah menyala. Kick off, partai-partai politik mengajukan kandidat. Komunikasi politik mulai berjalan, terkadang menimbulkan ambiguitas, tak jarang menciptakan kesadaran magis. Itu pula yang membuat saya membaca kembali buku ini, buku tua. Tapi saya rasa, dapat memandu untuk keperluan itu. Diterjemahkan dari buku: Language and Power, Exploring Political Culture in Indonesia. Diterbitkan pertama kali, lebih dari 30 tahun lalu. Penulisnya, Benedict Anderson. Seorang antropolog sekaligus sejarawan politik. Buku ini kumpulan esainya.  Salah satu pencarian Anderso...