Langsung ke konten utama

Ketimpangan

INDONESIA adalah kupu-kupu Malino, bersayap warna-warni, esotik, yang sudah lama diawetkan, dan dijual kemana-mana. Sahabat saya, seorang akademisi Universitas Hasanuddin, mengutip pernyataan metaforik mahasiswanya, ketika berbicara pada sebuah diskusi. Pekan lalu, kami terlibat dalam sebuah diskusi dan peluncuran buku "Ketimpangan Pembangunan di Indonesia", di sebuah ruangan yang sejuk, di Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar. Arah diskusi tentu saja tidak sekedar membincangkan kembali ketimpangan yang diawetkan, akan tetapi konteks diterbitkannya buku ini sesungguhnya untuk membongkar: mengapa ketimpangan yang terjadi mengalami percepatan dalam sepuluh tahun terakhir ini. Melalui pertanyaan besar: adakah pola yang ajeg yang membuat ketimpangan selalu berada dalam masyarakat? Apakah ketimpangan meningkat seiring dengan ekspansi ekonomi? 
Lembar-lembar pertama buku ini, diisi dengan nuansa pemikiran filsafat para pemikir besar. Halaman selanjutnya, kaya dengan data dan tabel statistik. Ketimpangan memang sudah lama dibicarakan, dibahas, dipikirkan, beberapa abad silam. Mengapa manusia beradab yang mestinya dapat menciptakan kesetaraan, justru melahirkan ketimpangan kondisi, kesejahteraan dan pengetahuan. David Ricardo dan Karl Marx, adalah orang yang mengurai ketimpangan atau kontradiksi dalam prisma kelas sosial. Dalam perkembangannya kemudian, ketimpangan mulai ditelisik secara individual oleh para pemikir, bukan lagi di dalam wilayah sosial. Filsuf ekonomi Italia, Vilfredo Pareto, salah satunya. Orang mengenalnya, dengan Hukum Pareto. Tentu saja, kita membaca karyanya penuh dengan data ilmiah, tabel statistik, dan persamaan matematika. 
Pareto adalah orang yang terpesona dengan masalah kekayaan dan kekuasaan: bagaimana cara orang mendapatkannya, bagaimana orang yang memilikinya mendistribusikan di masyarakat, dan bagaimana orang menggunakannya? Pareto lantas mengumpulkan berbagai macam catatan, berkas, arsip, mulai mengusutnya dari data pajak sampai dengan data kekayaan pada setiap masa. Pareto memberi pembelajaran kepada kita: pentingnya ketersediaan data yang benar, siapa sesungguhnya "kelompok kaya" dan "kelompok miskin", bukan mengidentifikasi kelompok yang anonim dan ideal, agar kebijakan fiskal bisa tepat sasaran. Hukum Pareto ini amat masyur dengan mengindikasikan keteraturan pola bahwa 20 persen penduduk mencerminkan 80 persen pendapatan, atau sebaliknya. Namun, Pareto gagal menyediakan ruang perubahan, lantaran terpaku dengan hukum ketetapan "80/20".
Buku ini menjadi penting, sekaligus mengingatkan kembali kita. Data-data yang dipakai dalam buku ini berasal dari sumber resmi pemerintah. Melalui buku ini, pertama-tama, kita diingatkan, bahwa ketimpangan seperti pendapatan anggota masyarakat bukan hanya produk dari ketimpangan usaha atau bakat antar-individu, melainkan juga ketimpangan situasi dan kondisi di luar kendali para individu tertentu. Kita juga diingatkan, dalam 10 tahun terakhir ini, negara ini memang mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif, rata-rata pendapatan per kapita 3.500 USD. Akan tetapi di sisi lain, angka ketimpangan meningkat dramatik, melalui Koefisien Gini, tercatat dari 0,33 pada tahun 1990, menjadi 0,41 pada 2013. Ini merupakan angka Koefisien Gini yang tertinggi, yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Dan, menjadi fenomena secara nasional, coba kita lihat di Sulawesi Selatan. Dari data BPS kita mengetahui, pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Sulawesi Selatan bergerak dari angka 5,11 pada tahun 2001 menjadi 8,18 pada tahun 2010. Namun jarak ketimpangan (Gini Rasio) melaju naik dari 0,296 pada tahun 1999 menjadi 0,429 pada tahun 2013. 
Pada September 2013, 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah hanya menikmati 17 persen pendapatan nasional, bandingkan dengan 20 persen penduduk yang memiliki pendapatan tertinggi menikmati 49 persen pendapatan nasional. Selain melebarnya jurang ketimpangan, angka kemiskinan juga menjadi pusat keprihatinan. Jumlah penduduk miskin, dinyatakan semakin menurun, setidaknya demikian dari data dan klaim pemerintah. Tahun 2013 berjumlah 28,6 juta jiwa, sementara tahun 2011, 29,9 juta jiwa. Namun, yang jadi soal adalah efektifitas anggaran. Dari data Menkokesra dan BPS menggambarkan terus-menerus terjadinya kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan, dari tahun 2004, 18 trilliun rupiah, menjadi 94 trilliun rupiah pada tahun 2010. Angka kemiskinan pada tahun 2004, 16,7 persen penduduk, pada tahun 2010 menjadi 13,3 persen penduduk. Artinya, pembengkakan anggaran sesungguhnya tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Jika kita menyinggung kembali mengenai kriteria pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan kian positif, maka hampir semua dari kita akan menyatakan adanya "kemakmuran" dengan meningkatnya pendapatan. Akan tetapi, apakah pertumbuhan ekonomi tersebut memihak kaum miskin. Melalui indikator ketimpangan, orang akan menyatakan: tidak. Di situlah, soalnya. 
Buku ini memang bukan buku resep. Namun, buku ini memberikan isyarat pada kita, negara atau pasar sama-sama menghidap patologi dalam peran mengatasi ketimpangan. Kalaupun, negara mesti hadir, maka tidak sekedar hanya hadir, tanpa kapabilitas dan ideologi negara-kesejahteraan. Bagaimana pun juga, ketimpangan itu memang kita rasakan. Bahkan, sebagian dari kita, ketimpangan dan kemiskinan seringkali terjadi di luar kendalinya, sekalipun usaha untuk "naik kelas" sudah mereka lakukan sampai "berdarah-darah". Kisah ketimpangan, bagi mereka, terlampau menyakitkan. Atau, kalau boleh dinyatakan, seperti lagu populer yang dilantunkan penyanyi dangdut asal Bandung, Cita Citata: "Sakitnya Tuh Di Sini". Sambil menepuk-nepuk dada sebelah kanan.

 Paccerakkang, 24 Nopember 2014

Label:

Postingan populer dari blog ini

Politik Antrean: Ketika BBM Mengatur Waktu dan Tubuh Kota

Antrean BBM di SPBU di Makassar, bukan peristiwa satu-dua hari. Jejak waktunya cukup jelas. Sejak awal Agustus, kendaraan sudah mengantre solar, awal September mengantre pertalite dan pertamax. Kendaraan mengular di setiap SPBU. Antrean itu memanjang hingga ratusan meter dan mengganggu arus lalu lintas. Tapi, ada sesuatu yang ganjil dalam pemandangan itu. Seorang kawan menulis begini. B elum pernah terjadi yang seperti ini. Jadi antrean panjang ini sungguh membuat saya tersengal-sengal. Di benak terutama. Saya berusaha memahami, merencanakan perjalanan dengan pertimbangan yang baru.  Ini mempengaruhi hal-hal yang sangat mendasar dalam rumah kami. Jika pakai perasaan, maka rasa ini namanya kelu. Seperti punya pasangan hidup, yang menjual teman seperjanjiannya  ke orang asing. Harga BBM yang dibayar di SPBU bukan hanya uang yang keluar dari dompet. Ada harga lain yang jarang terlihat. Waktu yang hilang. Antrean membuat waktu produktif berubah menjadi waktu tunggu. Dalam situasi ...
Baca selengkapnya

Teror Komodifikasi: Membaca Ulang Politik Agraria Indonesia Melalui Lensa Keadilan Pangan

Pangan antara Perut dan Pasar Pada 24 Oktober 2008, dalam peringatan Hari Pangan Dunia di Markas Besar PBB, Bill Clinton menyatakan bahwa pangan “bukan komoditas seperti yang lain” dan menyerukan kebijakan swasembada pertanian. Pernyataan itu muncul di tengah krisis pangan global yang memperlihatkan rapuhnya sistem pangan internasional. [FAO, 2008] Pangan menopang kehidupan, tetapi ekonomi modern mengaturnya melalui pasar: diproduksi untuk dijual, bergerak dalam rantai komoditas, dihargai, dan dalam kondisi tertentu menjadi objek spekulasi serta akumulasi modal. Akibatnya, perhatian sering berhenti pada ketersediaan dan harga. Padahal persoalan pangan bermula jauh sebelum pangan tiba di pasar: pada tanah, benih, air, tenaga kerja, teknologi, dan keputusan politik yang menentukan siapa dapat memproduksinya dan untuk kepentingan siapa. Komodifikasi juga menjangkau tanah, benih, pengetahuan, dan ruang hidup. Di sanalah persoalan pangan bertemu dengan politik agraria. Rantai Komoditas ...
Baca selengkapnya

Pangan, Kekuasaan, dan Dapur

Keragaman, Politik Ukuran, dan Commoning dari Bawah Pangan tak sekadar gizi. Ia juga rezim kebijakan, memori kolektif, dan artikulasi kekuasaan. Esai ini menelusuri bagaimana beras menjadi ukuran kecukupan nasional, pangan lain dipinggirkan, beban sosial-ekologis dibagi timpang, dan warga merebut ruang hidup. Ini bukan romantisasi pangan lokal, melainkan pembacaan atas wacana dan institusi yang menaturalisasi tatanan hegemonik. Kekuasaan yang Membuat Sesuatu Tampak Wajar Kekuasaan tak selalu bekerja melalui paksaan terbuka. Ia membentuk apa yang dianggap wajar ( commonsense ): pangan pokok, makan layak, dan kemajuan. Gramsci membantu menjelaskan bagaimana kewajaran menjadi bagian dari hegemoni melalui persetujuan sosial (Selections from the Prison Notebooks, 1971). Sementara F oucault menambahkan bahwa pengetahuan, institusi, dan praktik sehari-hari turut membentuk perilaku (Ethics: Subjectivity and Truth, 1997).  Namun, warga juga menafsirkan ulang dan melawan dalam kese...
Baca selengkapnya

Mengasingkan Daging: Plastic Beauty dan Perebutan Makna Tubuh

Ada serial yang selesai ketika episode terakhir berakhir. Ada pula serial yang justru baru mulai bekerja setelah layar ditutup. Plastic Beauty (Dauntaimu, 2026) termasuk yang kedua. Serial ini menggunakan dunia bedah kosmetik sebagai pintu masuk. Dua dokter perempuan, Fumi dan Rin, berhadapan dengan tubuh yang ingin diselamatkan, diubah, diperbaiki, atau ditafsirkan kembali. Tetapi persoalannya segera menjadi lebih luas: bukan hanya mengapa manusia ingin mengubah tubuh, melainkan siapa yang menentukan tubuh seperti apa yang layak diinginkan. Sebab sebelum tubuh dioperasi, tubuh terlebih dahulu dibaca. Keriput diba ca sebagai tanda tua. Tubuh gemuk dapat dibaca sebagai tidak disiplin. Wajah tertentu dianggap lebih pantas tampil di depan kamera. Tubuh perempuan dibebani aturan tentang bagaimana ia seharusnya terlihat. Padahal tubuh biologis tidak membawa semua makna itu sejak lahir. Kebudayaan memberinya bahasa. Di sinilah tubuh menjadi penting bagi Cultural Studies. Tubuh bukan sekada...
Baca selengkapnya

Marx Minum Kopi, Sassen Bertanya: Di Mana Perempuannya?

Percakapan Imajiner tentang Kota, Mobilitas, dan Kehidupan Sehari-hari di Makassar. Percakapan ini adalah eksperimen teoritik imajiner. Ia berangkat dari sebuah tradisi dalam sosiologi yang menggunakan percakapan antarpemikir sebagai cara untuk menguji gagasan. Bukan sekadar mendramatisasi teori. Bukan pula membuat para pemikir yang sudah lama meninggal seolah-olah sedang nongkrong di warkop. Pertanyaannya lebih sederhana, sekaligus lebih sulit: apakah teori-teori klasik masih mampu berbicara satu sama lain ketika berhadapan dengan realitas kota abad ke-21? Kali ini Karl Marx, Émile Durkheim, dan Max Weber kita pertemukan di Makassar. Lalu kita tambahkan Saskia Sassen. Alasannya sederhana. Ketika pembicaraan sampai pada kota, mobilitas, kapital, birokrasi, dan solidaritas, ada sesuatu yang terus menghilang dari percakapan: pengalaman perempuan. Maka kita mulai. Sore, Warkop, dan Tiga Cara Melihat Kota Sore belum terlalu tua. Macet belum benar-benar datang. Di sebuah warkop, Karl ...
Baca selengkapnya