JANGAN panggil aku ibu, sebut saja namaku, Mae. Sebuah pesan pendek masuk dalam telepon genggam saya, pagi itu. Usia Mae mendekati 35. Sudah sekian tahun lamanya, Mae menjadi orang tua tunggal bagi dua anaknya. Tiga kali menikah, dan semuanya berantakan. Pada alasan yang sama, ketiga lelaki itu tidak peduli akan hidup Mae dan anaknya. Mae pernah bertahan hidup sebagai buruh migran di negeri jiran. Lima kali ganti majikan, disiksa, lari dengan speedboat menuju arah Medan.
Mae memang tidak lahir dari keluarga yang mapan. Bapaknya, seorang penjaga malam. Ibunya, tukang pijat. Mae tinggal di sebuah pemukiman padat penduduk di Kota Mataram. Berumah di atas tanah milik pemerintah, orang sering menyebutnya sebagai tanah GG (government ground). Sebuah tanah dimana rumah-rumah saling berdesakan, tanpa halaman, penuh dengan jalan tikus mirip labirin. Saya berdiri di ujung lorong, suatu sore, tak jauh dari rumah Mae. Satu dua orang melintas, matanya merah, mulutnya bau tuak. Seorang laki-laki di depan saya berbicara tanpa henti, soal sogokan untuk bikin kartu penduduk. Di sampingnya, seorang ibu yang hanya bicara pendek pada saya, "saya hanya butuh pintu kakus, pak". Hidup terasa sesak, penuh spekulasi, keraguan, dan rumor. Dalam kepala setiap orang selalu berada pada ingatan penggusuran.
"Orang terbiasa pilih jalan pintas," kata Mae. Lantaran dikenali sebagai lingkungan kumuh dan padat, sering menjadi sasaran kepentingan populis bagi pemerintah dan politisi. Bantuan pemerintah pun digelontorkan di lingkungan pemukiman Mae, atas nama penanggulangan kemiskinan, dengan berbagai macam label: bantuan sosial untuk orang miskin, bedah-rumah, kredit usaha dan sebagainya. "Mereka itu hanya datang ke sebuah rumah yang dianggap kumuh, sudah ada orang yang berkumpul di sana. Kemudian, orang-orang yang hadir itu diberi bantuan. Bagaimana mereka tahu, mana yang miskin, mana yang kaya," tutur Mae.
Sementara program perlindungan sosial, praktiknya seringkali berlangsung di bawah meja, tanpa informasi yang utuh, tanpa didiskusikan, tanpa pengawasan yang memadai, bahkan daftar nama penerima pun seringkali disembunyikan. Anehnya, orang pemerintah sendiri beralasan program itu rentan konfik. Kondisi serba asimetris ini membuat warga mesti akrobatik dengan siasat. Simak cerita Mae lagi: "kalau beras Raskin datang, orang sudah berkumpul, mereka kasih lubang sedikit di kantong-kantong beras, agar tahu mana beras yang baik, kalau sudah berhadapan dengan petugas yang mengumpulkan kartu, mereka bisa tunjuk kantong beras mana yang diinginkan".
Ketegangan sosiologis sudah berlangsung akut. Tak ada kondisi yang diciptakan, agar setiap orang merasa aman dan nyaman, untuk didengar perasaan dan pikirannya. Tak heran, jika pemilihan legislatif tempo hari, berhamburan politik-uang. Pemilihan itu bagi orang di lingkungan tempat tinggal Mae, memang tak punya makna apa-apa. Kata Mae: hanya ada dua pertimbangan orang di sini, memilih Caleg, pertimbangan yang terpenting adalah, uang, dan kedua, siapa yang diarahkan tuan-guru.
Mae bukanlah seorang aktivis organisasi. Namun, hari-hari ini, hidupnya diabdikan untuk mendampingi para perempuan mendapatkan hak identitas. Mereka yang mengalami dan menjadi korban tindakan kekerasan, mereka yang tidak berdaya berhadapan dengan aparat pemerintahan dan institusi hukum. Kadang kala, kemarahannya memuncak. Suatu saat, Mae mengirim pesan pendek pada saya: pak, saya tidak mau bicara padanya, dia itu isteri kedua ipar saya, itu sama saja saya menyakiti perasaan kakak saya. Pada saat yang lain, suatu malam, Mae berkata,"pak saya mau jemput teman, dia lagi mabuk di kafe, habis dari hotel, bapak mau tahu apa kerjanya". Mae kemudian menulis di atas kertas putih: PSK. "Dia teman saya waktu jadi buruh migran, ditinggalkan sama suaminya, jadi janda tanpa anak. Umurnya, 25. Banyak utangnya. Saya sering nasehati dia, untuk berhenti, tapi serasa ada yang mengatur hidupnya,"kata Mae lagi.
Mae bagi saya, perempuan yang tak mudah tumbang, yang berusaha sedikit demi sedikit mengenali secara utuh dan mendalami pengalaman penindasan. Untuk memperjuangkan perubahan, bukan usaha yang cukup mudah. Apalagi, proses pembangunan tidak sensitif dengan apa yang dirasakan dan tidak mendengarkan serta menghadirkan pikiran perempuan, bahkan menghilangkan kisah mereka. Mae sendiri tinggal di sebuah pulau, dimana pameo partiarki kerapkali diulang-ulang. Mae berusaha untuk bersetia: lahir dan menjadi perempuan.
Mataram, 15 Januari 2015
"Orang terbiasa pilih jalan pintas," kata Mae. Lantaran dikenali sebagai lingkungan kumuh dan padat, sering menjadi sasaran kepentingan populis bagi pemerintah dan politisi. Bantuan pemerintah pun digelontorkan di lingkungan pemukiman Mae, atas nama penanggulangan kemiskinan, dengan berbagai macam label: bantuan sosial untuk orang miskin, bedah-rumah, kredit usaha dan sebagainya. "Mereka itu hanya datang ke sebuah rumah yang dianggap kumuh, sudah ada orang yang berkumpul di sana. Kemudian, orang-orang yang hadir itu diberi bantuan. Bagaimana mereka tahu, mana yang miskin, mana yang kaya," tutur Mae.
Sementara program perlindungan sosial, praktiknya seringkali berlangsung di bawah meja, tanpa informasi yang utuh, tanpa didiskusikan, tanpa pengawasan yang memadai, bahkan daftar nama penerima pun seringkali disembunyikan. Anehnya, orang pemerintah sendiri beralasan program itu rentan konfik. Kondisi serba asimetris ini membuat warga mesti akrobatik dengan siasat. Simak cerita Mae lagi: "kalau beras Raskin datang, orang sudah berkumpul, mereka kasih lubang sedikit di kantong-kantong beras, agar tahu mana beras yang baik, kalau sudah berhadapan dengan petugas yang mengumpulkan kartu, mereka bisa tunjuk kantong beras mana yang diinginkan".
Ketegangan sosiologis sudah berlangsung akut. Tak ada kondisi yang diciptakan, agar setiap orang merasa aman dan nyaman, untuk didengar perasaan dan pikirannya. Tak heran, jika pemilihan legislatif tempo hari, berhamburan politik-uang. Pemilihan itu bagi orang di lingkungan tempat tinggal Mae, memang tak punya makna apa-apa. Kata Mae: hanya ada dua pertimbangan orang di sini, memilih Caleg, pertimbangan yang terpenting adalah, uang, dan kedua, siapa yang diarahkan tuan-guru.
Mae bukanlah seorang aktivis organisasi. Namun, hari-hari ini, hidupnya diabdikan untuk mendampingi para perempuan mendapatkan hak identitas. Mereka yang mengalami dan menjadi korban tindakan kekerasan, mereka yang tidak berdaya berhadapan dengan aparat pemerintahan dan institusi hukum. Kadang kala, kemarahannya memuncak. Suatu saat, Mae mengirim pesan pendek pada saya: pak, saya tidak mau bicara padanya, dia itu isteri kedua ipar saya, itu sama saja saya menyakiti perasaan kakak saya. Pada saat yang lain, suatu malam, Mae berkata,"pak saya mau jemput teman, dia lagi mabuk di kafe, habis dari hotel, bapak mau tahu apa kerjanya". Mae kemudian menulis di atas kertas putih: PSK. "Dia teman saya waktu jadi buruh migran, ditinggalkan sama suaminya, jadi janda tanpa anak. Umurnya, 25. Banyak utangnya. Saya sering nasehati dia, untuk berhenti, tapi serasa ada yang mengatur hidupnya,"kata Mae lagi.
Mae bagi saya, perempuan yang tak mudah tumbang, yang berusaha sedikit demi sedikit mengenali secara utuh dan mendalami pengalaman penindasan. Untuk memperjuangkan perubahan, bukan usaha yang cukup mudah. Apalagi, proses pembangunan tidak sensitif dengan apa yang dirasakan dan tidak mendengarkan serta menghadirkan pikiran perempuan, bahkan menghilangkan kisah mereka. Mae sendiri tinggal di sebuah pulau, dimana pameo partiarki kerapkali diulang-ulang. Mae berusaha untuk bersetia: lahir dan menjadi perempuan.
Mataram, 15 Januari 2015